PSI Getol Tolak Kenaikan RKT, Politisi PDIP: Anak Muda, Partai Baru, Jangan Main Komentar Aja !

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sedang menjadi sorotan setelah sikapnya yang getol menolak kenaikan Rencana Kerja Tahunan (RKT) DPRD DKI Jakarta menjadi Rp 888 miliar.

Politisi senior PDIP Ida Mahmudah pun memberi kritik terhadap PSI. Menurutnya, PSI seharus mencari data valid sebelum memberi komentar.

“Kan ini anak muda, partai baru. Jadi, sesuatu hal dibaca dulu, dicermati dulu. Jangan main berkomentar saja, malu kalau ngomong salah,” ucapnya, Jumat (4/11/2020).

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta ini menjelaskan, seluruh anggaran dalam RKT bukan hanya digunakan untuk membayar gaji dan tunjangan 106 anggota dewan saja.

Tapi juga untuk operasional DPRD DKI selama setahun, termasuk juga membiayai sejumlah kegiatan yang bersentuhan dengan masyarakat.

Terlebih, Ida menyebut, anggaran Rp 888 miliar ini masih bersifat usulan, sehingga dapat berubah saat pembahasan APBD 2021.

“Kalau ngomongnya benar enggak apa-apa, saya dukung. Tapi, kalau ngomongnya salah ya malu-maluin politisi,” ujarnya saat dihubungi.

Berdasarkan dokumen Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementar (KUA-PPAS) APBD DKI 2021, nilai RKT DPRD DKI yang diajukan sebesar Rp 888.681.846.000.

Baca juga: Sejarah Hari Ini: Persija Kalah di Derby Jakarta, Ryuji Utomo Diusir Wasit dari Lapangan

Baca juga: Sejumlah Pegawai Tempat Hiburan Jalani Tes Swab di Stadion Patriot Bekasi 

Baca juga: Merasa Terzalimi, Hashim Djojohadikusumo Bantah Terlibat Kasus Korupsi Edhy Prabowo

Anggaran sebanyak itu digunakan untuk operasional DPRD DKI selama setahun, mulai dari membayar gaji dan tunjangan 106 anggota dewan, reses, bimbingan teknis, kunjungan kerja, hingga uang sosialisasi.

Nilai ini meningkat tajam dibandingkan RKT 2020 di mana anggaran yang dialokasikan untuk DPRD DKI sebesar Rp 152.329.612.000.