Toa Dianggap Ketinggalan Zaman, Pemprov DKI Andalkan Grup WA untuk Peringatan Dini Bencana

Toa atau pengeras suara dianggap ketinggalan zaman, BPBD DKI pilih mengandalkan aplikasi WhatsApp sebagai sarana peringatan dini.

Penulis: Dionisius Arya Bima Suci | Editor: Wahyu Septiana
TribunJakarta/Pebby Ade Liana
Cardinal bersama Tribunnews.com menyerahkan bantuan 8000 masker kain untuk petugas Pemprov DKI Jakarta melalui Posko BPBD DKI di Balai Kota DKI, Selasa (28/4/2020). Toa atau pengeras suara dianggap ketinggalan zaman, BPBD DKI pilih mengandalkan aplikasi WhatsApp sebagai sarana peringatan dini. 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Pemprov DKI Jakarta tak lagi menggunakan toa atau pengeras suara untuk peringatan bencana.

Pasalnya, pengeras suara dalam early warning system (EWS) yang sebelumnya digunakan dianggap kuno atau ketinggalan zaman.

Kepala Pusat Data dan Informasi (Kapusdatin) Badan Nasional Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta Mohamad Insaf mengatakan, kini pihaknya mengandalkan aplikasi WhatsApp sebagai sarana peringatan dini.

"Kami memiliki grup whatsapp khusus dengan para aparat wilayah untuk koordinasi dan menginformasikan peringatan dini dan berbagi data," ucapnya, Selasa (8/12/2020).

Selain itu, BPBD kini juga tengah melakukan simulasi evakuasi di beberapa lokasi yang dianggap rawan banjir.

Baca juga: APBD DKI Jakarta 2021 Naik Rp 1,69 Triliun, DPRD Pastikan Bukan karena Kenaikan Upah Dewan

Dengan demikian, masyarakat yang tinggal di wilayah rawan tidak kaget dan tahu apa yang harus dilakukan jika banjir menerjang.

"BPBD sedang melaksanakan gladi/simulasi lapangan penanganan bencana dan koordinasi di lokasi percontohan kampung tangguh bencana di 5 wilayah kota bersama SKPD terkait dan aparat wilayah setempat," ujarnya.

Penggunaan toa sebagai alat peringatan dini banjir di Jakarta sempat ditentang oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Hal ini diungkapkannya dalam rapat bersama jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ditayangkan akun youtube Pemprov DKI.

"Ini bukan early warning system, ini toa. Kalau EWS itu kejadian air di Katulampa sekian, lalu Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, MRT, Satpol PP, seluruhnya tahu wilayah mana yang punya risiko," ucapnya dalam video yang dilihat TribunJakarta.com Jumat (7/8/2020) itu.

Baca juga: Pohon Sengon Berukuran Besar Tumbang di Jakarta Barat, Timpa 3 Motor yang Sedang Terparkir

"Jadi, sebelum kejadian kita sudah siap antisipasi," sambungnya.

Anies baru menyadari hal ini setelah banjir besar mengepung ibu kota pada awal 2020 lalu.

Padahal, toa tersebut sudah dipasang di sejumlah kelurahan yang rawan banjir.

"Kejadian seakan-akan seperti banjir pertama. Kita menanganinya malah ad hoc. Padahal, tanah itu sudah puluhan tahun kena banjir," ujarnya.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jakarta
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved