PB HMI: Siapapun Kapolrinya Harus Mampu Memastikan Masa Depan Penegakkan Hukum yang Humanis

TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Bendahara Umum PB HMI, Abdul Rabbi Syahrir meminta agar semua pihak menahan diri dalam memunculkan sejumlah spekulasi-spekulasi terkait suksesi pergantian Kapolri dan calon penggantinya. Menurutnya, hal tersebut berpotensi membuat keadaan menjadi gaduh.

"Mari sama-sama kita semua untuk tidak menciderai hak prerogatif presiden untuk menentukan putra terbaik Bhayangkara yang layak dan patut menjadi Kapolri nantinya," kata Abdul Rabbi dalam keterangannya, Senin (21/12/2020).

Dikatakan Abdul, yang perlu sama-sama dipahami, bahwa saat ini Institusi Polri sedang diuji konsistensinya dalam hal melaksanakan kerja penegakkan hukum yang profesional dan berkeadilan.

Baca juga: Fraksi PKS Minta Klarifikasi Kapolri dan Dorong Pembentukan Tim Pencari Fakta Independen

Baca juga: Pengamat Sebut 5 Kriteria Khusus Kandidat Calon Kapolri Pengganti Jenderal Idham Azis

"Oleh karenanya, sudah selayaknya seluruh komponen bangsa ini turut mengawal untuk memastikan seberapa objektif kerja-kerja penegakkan hukum di negeri kita tercinta ini,"tuturnya.

Masih kata Abdul, segala proses berkaitan suksesi pergantian Kapolri tersebut sepenuhnya diserahkan terhadap mekanisme yang ada, percayakan kepada wanjakti untuk berkoordinasi dengan pihak Istana membentuk semacam pansel sebagai tahap awal seleksi dan hasilnya diserahkan ke DPR (Komisi III) untuk uji kelayakan dan kepatutan

"Yang terakhir dan tentunya menjadi harapan kita semua bahwa siapapun Kapolrinya harus mampu memastikan masa depan penegakkan hukum yang Humanis, Profesional dan Berkeadilan dapat kita sonsong bersama demi tercapainya visi Indonesia Maju," tutur Abdul Rabbi.