Kemendagri Temukan 6 Kejanggalan Anggaran DPRD DKI, Taufik Ngamuk: Kalau Ngomong Dipilah Dong

Untuk itu, politisi Gerindra ini mengaku ingin mengajak pihak Kemendagri berdiskusi terkait RAPBD 2021.

Penulis: Dionisius Arya Bima Suci | Editor: Wahyu Aji
Tribunjakarta/Dionisius Arya Bima Suci
Wakil Ketua DPRD DKI Mohamad Taufik saat ditemui di DPRD DKI, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (30/9/2020). 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Wakil Ketua DPRD DKI Mohamad Taufik angkat bicara soal temuan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang mengungkap adanya kejanggalan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) untuk DPRD DKI.

Menurutnya, pos anggaran yang tertera dalam RAPBD tidak semuanya diperuntukan untuk para anggota dewan.

Untuk itu, politisi Gerindra ini mengaku ingin mengajak pihak Kemendagri berdiskusi terkait RAPBD 2021.

"Jadi, jangan kita sudah buat ada aturan baru, kemudian itu disalahkan. Makanya, sebenarnya kalau ngomong dipilah dong, ada kegiatan DPRD, ada kegiatan kesekwanan," ucapnya, Rabu (23/12/2020).

Taufik menjelaskan, selama ini DPRD DKI memiliki dua pos anggaran yang berbeda, yaitu untuk kegiatan rutin anggota legislatif dan satu lagi untuk urusan administrasi yang dikelola Sekretariat Dewan.

"Sekarang kan (kejanggalan) bukan kegiatan kita di DPRD. Itu kan ada dua, ada kedewanan, ada kesekwanan," ujarnya di gedung DPRD DKI.

"Ini urusan kesekwanan, tapi disebutnya DPRD aja gitu," tambahnya menjelaskan.

Dikutip dari Kompas.com, kejanggalan dalam RAPBD 2021 ditemukan setelah dokumen itu dievaluasi ditingkat Kemendagri.

Direktur Perencanaan Anggaran Daerah Kemendagri Bahri mengatakan, saat melakukan evaluasi, pihak Kemendagri menemukan adanya peralihan anggaran kegiatan untuk Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang sempat ramai di media massa.

"Isunya anggaran (RKT) dilarikan ke kegiatan. Memang kita lihat ada kegiatan baru (berbeda dari tahun 2020)," ucap Bahri saat ditemui di Lantai 9 Gedung H Kemendagri, Selasa (22/12/2020).

Besarannya pun cukup banyak, jika ditotal, besaran anggaran janggal yang ditemukan Kemendagri untuk kegiatan DPRD DKI mencapai Rp 580 miliar.

Bahri menjelaskan, isi dari kegiatan tersebut cenderung tidak teratur alias ngaco, sehingga Kemendagri melihat anggaran tersebut sebagai anggaran janggal.

Adapun enam temuan anggaran janggal untuk kegiatan DPRD DKI Jakarta tersebut beragam, mulai dari pembelian baju sampai dengan pembelian alat kedokteran.

Belanja pakaian senilai Rp 2 miliar, alat kedokteran Rp 350 miliar

Halaman
123
Sumber: Tribun Jakarta
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved