Satu Keluarga Miskin Pilih Pindah ke Hutan Karena Sering Diejek Tetangga dan Tak Dapat Bansos

TRIBUNJAKARTA.COM - Satu keluarga miskin di Tapanuli Selatan tak pernah dapat bantuan sosial ( bansos) dan diremehkan tetangga akhirnya pindah ke hutan.

Keluarga kurang mampu yang juga lebih layak disebut keluarga miskin hidup menderita di Tepi Hutan Desa Sipangko, Kecamatan Angkola Muaratais Kabupaten Tapanuli Selatan.

Oloandi Pulungan berusia 32 tahun, kepala keluarga tersebut, dihubungi Tribun Medan, Selasa (29/12/2020) mengaku tak mampu lagi mengontrak di desa asalnya.

Baca juga: Dipandang Rendah dan Diejek Tetangga, Warga Miskin di Tapanuli Selatan Ini Asingkan Diri ke Hutan

TONTON JUGA:

"Di kampung pun dulunya ngontrak, ini pun kita punya lahan di sini ada pondok punya paman," ujar Oloandi, Bapak beranak dua itu dibantu Azan Sinaga seseorang yang peduli keadannya dan mau meminjamkan sambungan telepon kepada Oloandi.

Baca juga: Jadi Tersangka Kasus Video Syur, Ini Alasan Gisel Merekam Adegannya dengan MYD

Baca juga: Viral Pengantin Baru Menerjang Banjir Untuk Pergi ke Kantor Urusan Agama

Baca juga: Video Maling Besi Terjungkal dari Sepeda Motornya Karena Tidak Kuat, Viral di Media Sosial

Baca juga: Fakta dan Kronologi Hubungan Mesum Sesama Jenis Antara Pasien Covid-19 dan Perawat di Wisma Atlet

Cerita Oloandi, selama ini tidak pernah memperoleh bantuan sosial, meski sudah didata berkali-kali untuk penerima bantuan terdampak Covid-19.

Oloandi hingga kini belum juga memperoleh bantuan sosial.

Sehari-hari, Oloandi menghidupi Sila istrinya dan kedua anaknya menjadi buruh panjat kelapa, bertarung dengan gocangan angin.

Selesai pada hidup serba kekurangan bukan saja yang dialami Oloandi.

Hal pahit harus diterima keluarga Oloandi, karena mereka dipandang remeh oleh para tetangga dengan kondisi ekonomi yang begitu lemah.

Tak tahan selalu dipandang rendah, Oloandi lantas memboyong anaknya ke Tepi Hutan Tapsel yang terkenal dengan Binatang Buas.

"Karena kita ini orang susah dan miskin yang enggak punya apa-apa jadi dipandang sebelah mata dan diejek-ejek. Enggak tahan lagi dengan ejekan-ejekan itu, terpaksa awak pergi menyendiri di pinggir hutan ini,"terang Oloandi.

Kini, Oloandi hidup di Pinggir Hutan Kecamatan Angkola Muaratais.

Hidup di dalam gubuk berlantai tanah, dengan dinding yang gampang ditembus.

Bersama anak dan istrinya, buruh panjat kelapa setiap malamnya tidur dengan alas karpet seadanya.

Ancaman gigitan nyamuk hutan dan binatang buas lainnya tak lagi dia hiraukan.

Melewati malam tanpa lampu penerangan juga sering dialami keluarga tersebut.

Selain karena memang tidak ada listrik tersambung ke Gubuk pamannya tersebut, Oloandi tak punya cukup uang membeli lilin.

Saat ini Anak Oloandi yang paling sulung sudah duduk di bangku kelas satu SD.

Setiap hari, Oloandi menemani anaknya ke sekolah dan anaknya tersebut harus berjalan sejauh 5 Km agar bisa sampai ke sekolah.

Tidak ada jalan lain ntuk membeli beras dan keperluan dapur lainnya, termasuk menyambung sekolah anaknya selain menjadi buruh panjat kelapa.

Oloandi juga tidak punya lahan untuk bercocok tanam, dampaknya anaknya yang masih berusia satu tahun pun nyaris tak pernah minum susu.

Paling tinggi penghasilan Oloandi dalam sehari dari upah memanjat kelapa hanya 50 ribu rupiah saja.

Sulitnya lagi, dalam seminggu jasanya hanya 2 kali dipakai toke, artinya seminggu hanya bisa menghasilkan 100 ribu rupiah saja.

"Hanya 50 ribu rupiah per hari. Tertentu juga, itu pun kadang satu hari ini ada, besok kadang enggak ada. Kadang mau, dalam seminggu cuma dua kali,"terang Oloandi.

Selama ini, kata Oloandi pendataan memang sering dilakukan Pemerintah terhadap keluarga kurang mampu.

Mirisnya, meski sudah terdata Oloandi tak pernah merasakan bantuan yang seharusnya menjadi haknya.

Padahal, kata Oloandi tetangganya semasa di perkampungan berhasil memoeroleh bantuan.

"Kalau data sering, tapi enggak pernah dapat bantuan. Tinggal datanya aja yang tinggal, padahal tetangga dapat juganya,"keluh Oloandi.

Atas kesenjangan yang dialami, Oloandi berharap pemerintah di republik dapat berlaku adil.

"Tempat tinggal kami yang paling parah, kalau bisa pemerintah sudilah membantu," harap Oloandi.

Berdasarkan informasi yang dihimpun dari Badan Pusat Statistik (BPS) Tapsel, ada 25 ribu lebih warga dengan kategori miskin.

Data tersebut tercatat pada bulan Oktober 2020.