Blusukan Dianggap Settingan, Haji Lulung Ikut Sindir Risma: Nyari Tunawisma, Satpol PP Lebih Jago

Bahkan ada pihak yang menilai aksi Risma hanya settingan.

Baca juga: Lestarikan Budaya Indonesia dengan Pakai Batik, Cek Brand Lokal Kekinian yang Cocok untuk Anak Muda

Anggota DPR RI Abraham Lunggana alias Haji Lulung menilai wajar tindakan sosok pengganti Juliari Batubara itu.

Mengingat Risma adalah menteri baru yang diharapkan membuat terobosan mengatasi dampak sosial pandemi Covid-19.

Namun aksinya itu dianggap tak punya urgensi di tengah kerja keras pemerintah mengatasi masalah dan dampak pandemi.

"Kalau sekedar nyari tunawisma jangan Bu Risma, Satpol PP lebih jago. Data orang miskin kan semuanya tercatat di Dinas Sosial Pemda, mereka jangan dicari, tapi diberesin dengan sebuah kebijakan yang berpihak," kata Lulung kepada wartawan, Jumat (8/1/2021).

Mantan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta ini menyarankan agar Risma tetap memprioritaskan pekerjaan utamanya di Kemensos, alih - alih sekedar mencari tunawisma di ibu kota.

Baca juga: BNN Bongkar Peredaran Narkoba di Kampung Ambon, Sita Aset Bandar Senilai Rp 25 Miliar

Lulung menegaskan Risma punya tugas utama mencegah potensi lahirnya tunawisma baru bukan cuma di Jakarta, tapi di seluruh Indonesia imbas dari hantaman pandemi Corona yang membuat ekonomi goyah.

"Bu Risma nanti malah tidak konsen pada fungsi tugas utamanya sebagai Mensos. Jadi, jangan sampai terkesan sengaja bikin desain pencitraan seperti yang dicurigai publik. Masyarakat sudah malas lihat yang begitu itu. Artinya, blusukan Risma kan menyinggung pekerjaan orang lain, sudah serahkan saja itu ke Satpol PP dan Dinsos DKI," jelas dia.

Fokus BLT

Anggota DPR RI Abraham Lunggana alias Haji Lulung mengingatkan Menteri Sosial Tri Rismaharini untuk tak abai terhadap tugas utama terdekatnya yaitu memperbarui data warga penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Baca juga: Pengacara Berbohong, Polisi Disebut Tak Sediakan Oksigen saat Rizieq Shihab Sakit dan Hampir Pingsan

Terlebih, BLT adalah bantuan pengganti bansos sembako dan merupakan pelaksanaan program perlindungan sosial yang begitu dinanti masyarakat.

"Warga menunggu kiriman Bansos BLT dari Mensos sampai ke tangan mereka," kata Lulung kepada wartawan, Jumat (8/1/2021).

Apalagi, sebelumnya KPK mengingatkan Kementerian Sosial untuk meningkatkan akurasi data penerima bantuan sosial Covid-19. 

KPK juga sudah mengirimkan rekomendasi dan berharap ada perbaikan skema penyelenggaraan bansos untuk menutup potensi terjadinya fraud atau perbuatan kecurangan yang melanggar hukum. 

Atas hal tersebut, mantan Wakil Ketua DPRD DKI ini mengingatkan Risma jika penyaluran bansos BLT tak berjalan mulus, maka aksi blusukan yang dipertontonkannya hanya akan membuat spekulasi publik menyeruak.