Isu Anies-Gerindra Retak, Relasi Berubah Saat Prabowo Masuk Kabinet Jokowi & Peluang Pilkada 2024
Kabar putusnya hubungan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan Partai Gerindra mengemuka. Terkait Pilkada 2024 dan Prabowo jadi menteri Jokowi.
Penulis: Ferdinand Waskita Suryacahya | Editor: Ferdinand Waskita Suryacahya
lihat foto
"Disebut sangat mungkin karena, Riza Patria merupakan kader Gerindra sementara Anies bukan kader Gerindra," kata Arif
Arif menuturkan partai politik tentu akan mengutamakan kader yang potensial untuk diusung ketimbang mengajukan kandidat dari kader partai.
"Pilihan mengajukan non kader tentu bukan pilihan terbaik bagi parpol, melainkan hanya melihat situasi dan peluang politik," ujarnya.
Arif pun melihat hanya PKS saat ini yang masih loyal kepada Anies Baswedan.
Iya, situasi terkini memang hanya PKS yang hingga kini masih loyal pada Anies.
Anies Bertemu Prabowo
Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyebutkan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sempat bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.
Riza mengatakan itu untuk mematahkan isu keretakan hubungan antara Gerindra dengan Anies.
Pasalnya, beberapa waktu sebelumnya terdengar suara sumbang dari kader Gerindra Jakarta Timur Ali Lubis.
Ali mengatakan, langkah Anies yang menyerahkan koordinasi penanganan pandemi ke pemerintah pusat adalah tanda keputusasaan dan menyarankan agar Anies mundur dari jabatannya. Baca juga: Sinyal Pecah Kongsi Anies-Gerindra Padahal, empat tahun kebersamaan Anies dan Gerindra terlihat baik-baik saja.
"Pak Prabowo dengan Pak Anies adalah pemimpin yang tidak hanya cerdas, bijaksana, tapi juga negarawan. Kemarin Pak Anies ketemu Pak Prabowo ngobrol hampir dua jam, sama saya. Jadi tidak masalah," kata Riza dalam tayangan program Aiman di Kompas TV, Senin (1/2/2021) malam.
Riza menegaskan, Gerindra mendukung kepemimpinan Anies-Sandiaga Uno yang kini diteruskan oleh dirinya hingga 2022.
"Kami (Gerindra) mengusung dan mengawal kepemimpinan Anies-Sandi dan diteruskan oleh Anies-Ariza sampai 2022," ucap Wakil Gubernur DKI Jakarta itu.
Ariza melanjutkan, berdasarkan undang-undang, pilkada tahun 2022 dan 2023 memang seharusnya tidak dilaksanakan dan digeser serentak ke 2024.
Namun, menurut dia, beban pemilu harus dibagi dan tidak dijadikan dalam satu tahun yang sama.
