Isu Anies-Gerindra Retak, Relasi Berubah Saat Prabowo Masuk Kabinet Jokowi & Peluang Pilkada 2024

TRIBUNJAKARTA.COM - Kabar putusnya hubungan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan Partai Gerindra mengemuka.

Hal itu berawal saat Ketua DPC Gerindra Jakarta Timur, Ali Lubis mengkritik Anies Baswedan terkait penanganan pandemi Covid-19.

Ali meminta Anies mundur jika tak sanggup menangani pandemi Covid-19.

Hal lain yang memicu isu tersebut yakni Gerindra mendukung penyelenggaraan pilkada serentak pada 2024 agar berbarengan dengan pelaksanaan pemilu.

Pengamat politik dan Direktur IndoStrategi Arif Nurul Imam mengungkapkan relasi Anies Baswedan dan Gerindra belakangan ini memang menjadi topik menarik.

Pasalnya, Anies Baswedan diusung Partai Gerindra saat maju dalam Pilkada 2017.

"Namun relasi dukungan itu berubah pasca-ketua umum Gerindra Prabowo masuk dalam kabinet pemerintahan Jokowi," kata Arif saat dihubungi Tribun, Rabu (3/2/2021).

Menurut Arif, relasi politik Anies-Gerindra kini bersifat taktis bergantung kepentingan.

Apalagi, Gerindra kini melakukan kritik terhadap kinerja Anies Baswedan.

Contohnya, Ketua DPC Gerindra Jakarta Timur, Ali Lubis yang meminta Anies mundur dari jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Padahal, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria berasal dari Partai Gerindra.

Ia juga melihat adanya relasi hubungan Gerindra dengan Anies Baswedan terkait Pilkada 2024.

"Berakhirnya jabatan Anies di 2022 tentu membuat kehilangan panggung untuk menjaga elektabilitasnya. Dengan situasi semacam ini, maka diakui atau tidak itu akan memberikan keuntungan politik bagi Gerindra karena ada kemungkinan Prabowo Subianto dalam 2024 masih mau mencalonkan lagi," imbuhnya.

Ia melihat adanya keinginan Pilkada digelar pada tahun 2024 maka ada hambatan ruang politik bagi Anies, namun di sisi lain menjadi peluang bagi Prabowo untuk melaju dalam Pilpres 2024

Menurutnya ada kepentingan Gerindra mengajukan calon sendiri dalam Pilkada 2024.