Antisipasi Virus Corona di DKI

Zona Merah Covid-19, RW 02 Cipinang Melayu Belum Terapkan PPKM Mikro

Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Mikro Jawa-Bali Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar

Penulis: Bima Putra | Editor: Wahyu Aji
TRIBUNJAKARTA.COM/BIMA PUTRA
Tampak permukiman warga RW 02 Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar yang kini berstatus zona merah penyebaran Covid-19, Jakarta Timur, Selasa (9/2/2021). 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Bima Putra

TRIBUNJAKARTA.COM, MAKASAR - Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro Jawa-Bali Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar masih tahap koordinasi.

Meski pemerintah menyatakan PPKM Mikro yang diatur lewat Instruksi Menteri Dalam Negeri No 3 Tahun 2021 berlaku sejak tanggal 9-22 Februari 2021.

Warga RW 02 Kelurahan Cipinang Melayu yang wilayahnya kini jadi zona merah Covid-19 sehingga harus menerapkan PPKM Mikro belum menerapkan program.

Ketua RW 02 Kelurahan Cipinang Melayu, Marhasan saat memberi keterangan di Makasar, Jakarta Timur, Selasa (9/2/2021).
Ketua RW 02 Kelurahan Cipinang Melayu, Marhasan saat memberi keterangan di Makasar, Jakarta Timur, Selasa (9/2/2021). (TRIBUNJAKARTA.COM/BIMA PUTRA)

Ketua RW 02 Marhasan mengatakan PPKM Mikro urung berjalan karena belum ada pembicaraan resmi dengan pemerintah terkait teknis pelaksanaan.

"Beberapa waktu lalu Sekel (Sekretaris Kelurahan) memang menyampaikan terkait hal itu. Tapi baru sebatas pemberitahuan lisan, belum pembicaraan resmi," kata Marhasan di Makasar, Jakarta Timur, Selasa (9/2/2021).

Menurutnya perlu ada pembicaraan resmi guna memastikan teknis pelaksanaan PPKM Mikro yang digagas pemerintah guna menekan penularan kasus Covid-19.

Alasannya pengawasan dan penindakan protokol kesehatan tidak hanya melibatkan Gugus Tugas Penanganan Covid-19 RW 02, tapi juga aparat pemerintah.

Dalam hal ini personel Satpol PP, TNI-Polri sehingga perlu pembicaraan lebih lanjut antara Gugus Tugas Penanganan Covid-19 RW 02 dengan pemerintah.

"Tapi kita siap menerapkan program itu (PPKM mikro) karena memang RW 02 sekarang jadi zona merah. Sekarang ada 24 warga yang terpapar Covid-19. Kita akan tingkatkan lagi kedisiplinan 3M di masyarakat," ujarnya.

Marhasan menuturkan selama ini Gugus Tugas Penanganan Covid-19 RW 02 dan aparat Kelurahan gencar melakukan pengawasan dan penindakan 3M.

Yakni memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan, namun dalam setiap kegiatan pihaknya selalu mendapati ada warga melanggar protokol kesehatan.

"Jadi yang selama ini barangkali kedisiplinan warga terhadap protokol kesehatan masih rendah kita tingkatkan lagi. Bekerja sama dengan kader Posyandu, Jumantik, Dasawisma. Jadi kita melanjutkan upaya dalam PSBB, tapi kita tingkatkan lagi," tuturnya.

Sebagai informasi, dalam Intruksi Menteri Dalam Negeri No 3 Tahun 2021 diatur bahwa PPKM Mikro diatur empat zona pengendalian wilayah hingga tingkat RT.

Zona merah yakni jika terdapat lebih dari 10 rumah dengan kasus terkonfirmasi positif dalam satu RT selama tujuh hari terakhir maka dilakukan skenario:

1. menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat;
2. melakukan isolasi mandiri/ terpusat dengan pengawasan ketat;
3. menutup rumah ibadah, tempat bermain anak dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial;
4. melarang kerumuman lebih dari 3 (tiga) orang;
5. membatasi keluar masuk wilayah RT maksimal hingga Pukul 20.00 WIB
6. meniadakan kegiatan sosial masyarakat di lingkungan RT yang menimbulkan kerumuman dan berpotensi menimbulkan penularan,

Mekanisme ini termaktub dalam bagian kedua Intruksi Menteri Dalam Negeri No 3 Tahun 2021, sementara di bagian ketiga diatur unsur yang terlibat, isinya:

PPKM Mikro dilakukan melalui koordinasi antara seluruh unsur yang terlibat, mulai dari Ketua RT/RW, Kepala Perlindungan Masyarakat Desa/Lurah, Satuan Pembina Desa (Babinsa), (Satlinmas), Bintara, Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), Satuan Polisi PamongPraja (Satpol PP), Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Pos Pelayanan Keluarga Berencana Kesehatan Terpadu (Posyandu), Dasawisma, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Penyuluh, Pendamping, Tenaga Kesehatan, dan Karang Taruna serta relawan lainnya.

Sumber: Tribun Jakarta
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved