Bukan Tri Rismaharini atau Gibran Rakabuming Hadapi Anies Baswedan di Pilgub DKI, PDI-P Lakukan Ini

Arif menyebut sejumlah faktor yang membuat Anies Baswedan bertarung kembali di Pilkada DKI Jakarta.

Selain berstatus Gubernur DKI Jakarta, kata Arif, Anies juga memiliki elektabilitas yang tinggi dalam bursa capres maupun Pilkada DKI berikutnya.

"Itu sebabnya, penantang yang sepadan boleh jadi antara lain, Gibran Wali Kota Solo yang notabenenya anak Presiden," kata Arif.

Diakui atau tidak, kata Arif, Anies hari ini memiliki modal politik besar untuk bertarung di gelanggang elektoral baik Pilkada dan Pilpres.

Arif juga menyebutkan kekuatan lain Gibran Rakabuming Raka menjadi penantang Anies Baswedan

"Iya kekuatan lain Gibran adalah Milenial. Padahal suara Milenial lumayan mendominasi sehingga bisa potensial jadi ceruk pemilih untuk jadi lumbung suara," tuturnya.

Tanggapan PDI Perjuangan

Ketua DPP PDI-P Djarot Saiful Hidayat menegaskan, partainya belum mempersiapkan apa pun untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2022 dan 2023.

"Kami tidak mempersiapkan 2022, sama sekali tidak. Kami mempersiapkan untuk 2024," kata Djarot dalam acara "Aiman" yang disiarkan Kompas TV, Senin (1/2/2021) malam.

Hal tersebut ia utarakan untuk menanggapi adanya spekulasi mengenai pencalonan Menteri Sosial Tri Rismaharini guna menantang Gubernur DKI Jakarta saat ini, Anies Baswedan dalam Pilkada 2022.

Menurut Djarot, PDI-P juga tidak akan mempersiapkan Risma atau calon lain, untuk Pilkada 2022 atau 2023 di beberapa daerah lain, seperti Jawa Timur, Jawa Barat, dan Sumatera Utara.

"Tidak akan (Risma atau calon lain) disiapkan untuk 2022, termasuk di beberapa daerah lain seperti Jawa Timur, Jawa Barat bahkan di Sumatera Utara," ujar mantan Wagub DKI ini.

PDI-P, lanjutnya, lebih memilih untuk memikirkan keselamatan bangsa Indonesia yang tengah dilanda pandemi Covid-19.

Salah satu cara yang dinilai Djarot mampu menyelamatkan bangsa adalah tetap menyelenggarakan pilkada pada 2024 yang digelar bersamaan dengan Pemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif.

Meski demikian, muncul spekulasi bahwa beban lebih berat justru akan timbul apabila pemilu dilakukan serentak pada 2024.