Reaksi Tanggapi PSI Gulirkan Hak Interpelasi, Pimpinan DPRD DKI Tertawa hingga Disebut Pencitraan

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan disebut-sebut punya anggaran Rp 317,59 triliun sejak menjabat, tapi tak bisa atasi banjir di Ibu Kota.

Hal ini disampaikan oleh Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta dalam konferensi pers virtual yang digelar pada Kamis (25/2/2021) siang.

Meski Pemprov DKI Jakarta punya anggaran dengan nominal fantastis, PSI heran kenapa masih gagal juga menanggulangi banjir Ibu Kota.

Untuk itu Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta berencana mengajukan interpelasi terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan perihal banjir yang terjadi di Jakarta.

Sejumlah anggota DPRD DKI pun angkat bicara terkait rencana ini.

Ketua Dewan Penasihan DPD Partai Gerindra yang juga Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Mohamad Taufik, menyambut rencana interpelasi tersebut dengan gelak tawa.

"Haha bagaimana mau interpelasi, silakan saja siapa yang mau nyambut?" ujar Taufik.

Ia meragukan akan ada fraksi lain yang mau mendukung rencana tersebut, mengingat PSI sendiri pernah ditinggal di ruang rapat paripurna akhir tahun lalu karena membongkar rencana naik gaji para anggota dewan DKI.

Seperti diketahui sebelumnya, partai yang baru bergabung dengan DPRD DKI Jakarta pada 2019 ini sering melontarkan kritik terhadap pemerintahan Anies, terutama soal anggaran yang tidak transparan.

Sejumlah fraksi di DPRD DKI tidak menunjukkan dukungannya terhadap rencana interpelasi tersebut.

Di antaranya adalah Fraksi PDI Perjuangan dan PKS.

Ketua Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mengatakan, evaluasi penanganan banjir sebaiknya dilakukan melalui rapat kerja, bukan dengan interpelasi.

"Dalam konteks ini saya rasa kami fokus evaluasi dengan hal yang bersifat teknis bersama dengan SKPD (satuan kerja perangkat daerah)," kata Gembong saat dihubungi melalui telepon, Kamis (25/2/2021).