Jakarta Diterjang Banjir
Reaksi Tanggapi PSI Gulirkan Hak Interpelasi, Pimpinan DPRD DKI Tertawa hingga Disebut Pencitraan
Sejumlah anggota DPRD DKI pun angkat bicara terkait rencana interpelasi terhadap Gubernur Anies Baswedan perihal banjir yang terjadi di Jakarta.
lihat foto
Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Mohammad Arifin menilai rencana interpelasi ini dilontarkan oleh Fraksi PKS agar tetap terlihat kritis terhadap kepemimpinan Anies.
Arifin yakin rencana tersebut tidak akan mendapat dukungan dari fraksi-fraksi yang lain.
"Biasa lah itu bagian dari pencitraan. Paling juga teman-teman (fraksi) yang lain pasti tidak akan merespons, tidak akan menanggapi," ujar Arifin ketika dihubungi Kompas.com, Kamis (25/2/2021).
Apa itu interpelasi?
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), interpelasi adalah permintaan anggota badan legislatif kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah di bidang tertentu.
UU No. 22 tahun 2003 menjelaskan interpelasi sebagai hak (legislatif) untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis, serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
Hak interpelasi tidak bisa dilakukan oleh satu fraksi saja, melainkan harus diikuti oleh lebih dari satu partai dan beranggotakan 15 anggota DPRD.
PSI hanya memiliki delapan kursi di DPRD DKI Jakarta dan membutuhkan tujuh anggota DPRD dari fraksi yang berbeda untuk memuluskan pemanggilan Anies melalui interpelasi.
Diberitakan sebelumnya, Wakil Ketua Fraksi PSI Justin Untayana mengatakan, Pemprov DKI Memiliki anggaran yang besar itu seharusnya bukan hanya untuk memberikan bantuan sosial kepada warga korban banjir.
"Dengan besaran anggaran tersebut jelas, bahwa sebenarnya bapak gubernur memiliki kemampuan finansial yang luas untuk mewujudkan program pencegahan banjir," ujarnya.
Baca juga: Jurus Gubernur Anies Lantik Yusmada Faizal untuk Atasi Banjir Jakarta, Orang yang Disebut Ahok Top
Selama dipimpin Anies, Justin menyebut, program penanganan banjir Pemprov DKI seolah jalan di tempat.
Normalisasi warisan Jokowi-Ahok pun mendadak mandek di masa kepemimpinan Anies.
Program naturalisasi yang jadi andalan Anies semasa kampanye dulu pun tak jelas realisasinya.
Belum lagi program 1,8 juta sumur resapan yang masih jauh dari target.
"Sampai dengan saat ini bapak Gubernur Anies sudah menjabat kurang lebih sekitar 3,5 tahun, tapi program-program pencegahan banjir seperti tidak ada kemajuan," ujarnya.
