Ini Gaji Wali Kota Solo yang Akan Diterima Gibran Rakabuming, Sebanding dengan Pengusaha Kuliner?

TRIBUNJAKARTA.COM - Gibran Rakabuming Raka resmi menjadi Wali Kota Solo usai dilantik secara virtual oleh Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, Jumat (26/2/2021).

Lalu berapa gaji Wali Kota Solo yang akan didapat Gibran Rakabuming Raka?

Apakah sebanding dengan penghasilan pengusaha yang dijalaninya sebelum menjadi Wali Kota Solo?

Siapa tak ingin menjadi kepala daerah setingkat wali kota? Di sejumlah daerah, persaingan memperebutkan jabatan ini terbilang sangat sengit di setiap pemilihan kepala daerah atau Pilkada.

Dulu, wali kota dipilih oleh DPRD, namun seiring kebijakan pasca-reformasi dan otonomi daerah, kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat setiap lima tahun sekali.

Sebut saja kontestasi Pilkada Solo yang salah satu calonnya yakni Gibran Rakabuming Raka, anak Presiden Joko Widodo ( Jokowi).

TONTON JUGA:

Pilkada Solo jadi salah satu kontestasi pilwalkot yang paling jadi sorotan publik belakangan ini.

Sebagai posisi yang diperebutkan banyak orang, lalu berapa gaji seorang wali kota?

Baca juga: Tak Mau Kalah dari Gibran dan Bobby, Kaesang Pangarep Beli Saham Klub Liga 1 Bali United?

Baca juga: Gibran dan Bobby Cetak Sejarah, Jadi Kepala Daerah yang Dikawal Paspampres, Ini Respon Istana

Baca juga: Gibran Rakabuming Raka Resmi Jadi Wali Kota Solo, Togar Situmorang Yakin Dia Seperti Joko Widodo

Baca juga: Video Paspampres Menendang Pengendara Moge Viral di Media Sosial, Istana: Mereka Membahayakan

Gaji wali kota diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 59 Tahun 2000 tentang Hak Keuangan/Administratif Kepala Daearh/Wakil Kepala Daerah/Dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah Serta Janda/Dudanya.

Hingga saat ini, belum ada perubahan atas PP yang mengatur gaji kepala daerah di tingkat kabupaten/kota tersebut. PP tersebut merupakan revisi dari PP Nomor 9 Tahun 1980.

Artinya, sejak era Presiden Abdrurrahman Wahid, belum ada kenaikan gaji pokok kepala daerah. Disebutkan di PP tersebut, gaji pokok kepala daerah setingkat wali kota ditetapkan sebesar Rp 2,1 juta per bulannya. 

Sementara itu, gaji pokok seorang wakil wali kota ditetapkan sebesar Rp 1,8 juta per bulan.

Meski terbilang kecil untuk gaji pokok seorang kepala daerah, wali kota masih menerima sejumlah tunjangan yang besarannya di atas gaji pokoknya.

"Selain gaji pokok Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diberikan tunjangan jabatan dan tunjangan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil kecuali ditentukan lain dengan peraturan perundang-undangan," bunyi Pasal 4 ayat (2) PP Nomor 59 Tahun 2000.

Tunjangan wali kota

Salah satu bentuk tunjangan yang diterima pejabat setingkat wali kota yakni tunjangan jabatan yang diatur dalam Perpres Nomor 68 Tahun 2001 tentang Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Negara Tertentu.

Besaran tunjangan jabatan wali kota yaitu sebesar Rp 3,78 juta per bulan. Sementara tunjangan jabatan untuk wakil wali kota ditetapkan sebesar Rp 3,24 juta per bulan.

Tunjangan lain yang diterima seorang wali kota antara lain tunjangan beras, tunjangan anak, tunjangan istri, tunjangan BPJS Kesehatan, dan tunjangan BPJS Ketenagakerjaan.

Biaya operasional

Namun selain tunjangan, kepala daerah juga mendapatkan biaya penunjang operasional bulanan.

Besaran tunjangan ini berbeda-beda setiap daerah, karena menyesuaikan dengan Pendapatan Asli Daerah atau PAD. 

Tunjangan operasional wali kota mencapai di atas Rp 100 juta per bulan.

Namun yang perlu diketahui, tunjangan ini bersifat sebagai dana yang dialokasikan dari APBD untuk menunjang kegiatan operasional wali kota. 

Tunjangan operasional ini diatur dalam PP Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Besarnya biaya penunjang operasional wali kota ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai berikut:

PAD sampai dengan Rp 5 miliar, maka tunjangan operasional sebesar paling rendah Rp 125 juta dan paling tinggi sebesar 3 persen dari PAD

PAD Rp 5 miliar sampai 10 miliar, maka tunjangan operasional sebesar paling rendah Rp 150 juta dan paling tinggi sebesar 2 persen dari PAD

PAD Rp 10 miliar sampai 20 miliar, maka tunjangan operasional sebesar paling rendah Rp 250 juta dan paling tinggi sebesar 1,5 persen dari PAD

PAD Rp 20 miliar sampai 50 miliar, maka tunjangan operasional sebesar paling rendah Rp 300 juta dan paling tinggi sebesar 0,8 persen dari PAD

PAD Rp 50 miliar sampai 150 miliar, maka tunjangan operasional sebesar paling rendah Rp 400 juta dan paling tinggi sebesar 0,4 persen dari PAD

PAD di atas Rp 150 miliar, maka tunjangan operasional sebesar paling rendah Rp 600 juta dan paling tinggi sebesar 0,15 persen dari PAD

Ambil contoh saja, Kota Solo atau Surakarta memiliki PAD tahun 2019 sebesar sekitar Rp 2 triliun atau tepatnya Rp 2.012.861.148.959.

Artinya, dana operasional Wali Kota Solo paling kecil sebesar Rp 600 juta dan paling tinggi Rp 3 miliar.

Sebanding dengan gaji pengusaha?

Gibran Rakabuming Raka dahulunya adalah pengusaha kuliner dengan bidang usaha katering hingga martabak.

Namun saat ini Gibran Rakabuming Raka adalah Wali Kota Solo.

Tak hanya Gibran saja yang sempat menjadi sorotan, sang adik ipar, Bobby Nasution tak kalah mengundang perhatian.

Adik ipar Gibran yang juga menantu Presiden Joko Widodo ini kini seorang Wali Kota Medan.

Keduanya pun wajib menyetor Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sebagai syarat untuk mengikuti pilkada.

Saat LHKPN Gibran dan Bobby disetorka ke KPK, publik pun dibikin kaget.

Pasalnya, sebagai pengusaha, kekayaan Gibran justru lebih sedikit dibanding sang adik ipar.

Dikutip dari laman elhkpn.kpk.go.id, Gibran tercatat memiliki kekayaan sebesar Rp 21.152.810.130 atau lebih dari Rp 21 miliar.

Sedangkan kekayaan Bobby berjumlah Rp 54.861.280.543 atau lebih dari Rp 54 miliar.

Rincian kekayaan Gibran dan Bobby

Kekayaan Gibran

Kekayaan Gibran yang mencapai Rp 21 miliar itu terdiri dari lima bidang tanah yang tersebar di Sragen dan Surakarta, dengan nilai Rp 13,4 miliar.

Selain tanah, Gibran juga tercatat memiliki delapan kendaraan bermotor dengan total nilai Rp 682 juta, yang terdiri dari 3 sepeda motor jenis Honda Scoopy, Honda CB-125, dan Royal Enfield.

Serta lima unit mobil, diantaranya 2 unit Toyota Avanza, Daihatsu Grand Max, Isuzu Panther, dan Mitsubishi Pajero Sport.

Suami Selvi Ananda ini juga tercatat memiliki harta bergerak lain senilai Rp 260 juta, kas dan setara kas senilai Rp 2.154.396.134, dan harta lain senilai Rp 5.552 milar.

Kendati memiliki kekayaan miliaran, Gibran juga tercatat memiliki utang senilai Rp 895.586.004.

Kekayaan Bobby

Berbeda dari Gibran, Bobby tercatat memiliki tanah yang lebih banyak, yakni delapan bidang tanah, yang tersebar di Jakarta, Deli Serdang, Medan, dan Surakarta, dengan total nilai Rp 34.175 miliar.

Selain itu, suami Kahiyang Ayu ini juga tercatat memiliki 6 unit kendaraan senilai total Rp 1,26 miliar, diantaranya mobil Toyita Kijang Innova, Mitsubishi Lancer, Honda Accord, Suzuki ST100, Nissan juke, dan sepeda motor Yamaha Mio.

Tak hanya itu, Bobby juga diketahui memiliki surat berharga senilai Rp 10,5 miliar, dan kas senilai Rp 8.926.543.

Selisih kekayaan Bobby dan Gibran pun mencapai Rp 33,7 miliar.