Warga DKI Mengeluh Belum Dapatkan Bansos Tunai, Wagub Klaim Tak Ada Kendala Pendistribusian
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengklaim tak mengalami kendala dalam pendistribusian bantuan sosial tunai (BST).
Penulis: Dionisius Arya Bima Suci | Editor: Muhammad Zulfikar
Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci
TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Penerima manfaat Bantuan Sosial Tunai (BST) mengeluh belum mendapatkan bansos untuk bulan Februari.
Padahal, warga terdampak Covid-19 seharusnya mendapatkan bansos tunai selama empat bulan berturut-turut sejak Januari 2021 lalu.
Meski demikian, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengklaim tak mengalami kendala dalam pendistribusian bantuan sosial tunai (BST).
Ia pun menyebut, Pemprov DKI memiliki basis data kependudukan yang baik sehingga tak ada masalah terkait data.
"Alhamdulillah soal kendala tidak ada masalah, dukcapil kami sangat teliti. Terus kami tingkatkan, kami perbaiki dan alhamdulillah tingkatnya sangat tinggi sekali presisi dan akurasinya," ucapnya, Selasa (2/3/2021).
Dalam pendistribusian bansos tunai, Pemprov DKI berkolaborasi dengan BUMD Bank DKI.
Ariza pun menyebut, kolaborasi ini semakin mempermudah dalam melakukan pendistribusian.
"Dengan demikian, tidak satu perak pun yang berkurang. Semua diterima dengan baik sesuai jumlah yang kami bagikan," ujarnya.
Baca juga: Karyawati SPBU di Tambun Dipukul Gara-gara Dianggap Curang
Baca juga: Bos Mesum yang Cabuli 2 Sekretarisnya di Ancol Kerap Ajak Korban Mandi Bareng, Begini Modusnya
Baca juga: Pemkot Tangerang Salurkan Ratusan Paket Bantuan untuk Penyandang Disabilitas di 13 Kecamatan
Dikutip dari Kompas.tv, warga DKI Jakarta penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) sebesar Rp 300.000, ternyata masih banyak yang belum mendapatkan BST untuk bulan Februari. Padahal, sekarang sudah memasuki bulan Maret.
Seharusnya, bansos tunai diberikan setiap bulan sebesar Rp 300.000. Yaitu sejak Januari, Februari, Maret, hingga April 2021. Namun hingga habis bulan Februari, BST tahap kedua belum juga cair.
"Emak-emak sampe capek bolak-balik ke ATM Bank DKI buat ngecek, " kata Sri Ratmini, warga Kelurahan Makasar, Jakarta Timur, kepada Kompas.TV (01/03/2021).
Ia bahkan meminta suaminya bergantian mengecek saldo ATM Bank DKI miliknya. Januari lalu, Sri sudah mendapatkan bansos tunai setelah sebelumnya mendapat buku tabungan dan kartu ATM.
Bansos tunai yang tak kunjung cair ini juga banyak ditanyakan masyarakat lewat Twitter.
Lewat akun Twitter resminya, @DKIJakarta, Pemprov DKI menyatakan bansos tunai tahap kedua belum bisa dicairkan.
"Sampai dengan akhir bulan Februari 2021, Dinas Sosial masih mendistribusikan Buku Tabungan dan Kartu ATM bagi Penerima Manfaat yang tidak hadir pada undangan pertama dan kedua, " tulis akun @DKIJakarta.
"Sehingga belum dapat melakukan pencairan tahap kedua sampai seluruh Buku Tabungan dan Kartu ATM terdistribusi, " lanjut isi cuitan tersebut.
Warga Twitter pun memprotes alasan yang dikemukakan Pemprov DKI. Menurut Fitria Handoyo, pengguna Twitter dengan akun @vhie_Trya, seharusnya warga yang sudah taat dengan datang di panggilan pertama dan mendapat kartu ATM serta buku tabungan tidak terkena imbasnya.
"Ini apa tidak terlalu egois ya min? Karna kesalahan kan bukan dri kami,tpi kenpa jdi kami juga kena imbasnya? Maaf sebelumnya mungkin kami terlihat mampu karna bisa menggunakan twitter, tpi dijaman sekarang yg mau apa2 harus melalui online kami terpaksa beradaptasi dengan jaman, " cuit akun @vhie_Trya.
"Lah kok jadi yg udah nerima kena imbasnya min? Gimana nih Pak @aniesbaswedan jadinya?, " tulis warga Twitter Lazuardi Antonio Lee, dengan akun @LeeLazuardi.
Sampai minggu keempat Februari lalu, penyaluran bansos tunai tahap pertama memang masih berlangsung. Warga di Kepulauan Seribu contohnya, baru mendapatkan buku tabungan dan kartu ATM Bank DKI pada 24 Februari 2021.
Belum ada keterangan resmi apakah bansos tahap kedua Februari akan dicairkan sekaligus bersama bansos tahap ketiga Maret, atau jadwal pencarian bansos tunai jadi mundur hingga Mei 2021.
Pemberian BST terkait pandemi ini baru pertama kali dilakukan. Tahun 2020, bansos diberikan kepada warga berupa sembako. Namun sejak kasus korupsi dana bansos menjerat mantan Mensos Juliari Batubara, bansos diberikan secara tunai.