Ferdinand Hutahaean Unggah Tulisan Mantan, Loyalis Anas Goda Tawarkan Kembali ke Partai Demokrat

TRIBUNJAKARTA.COM - Loyalis Anas urbaningrum yang juga mantan kader Partai Demokrat, Gede Pasek Suardika menggoda Ferdinand Hutahaean untuk kembali bergabung ke partai berlogo mercy itu.

Diketahui, meski sudah keluar dari Partai Demokrat, dua mantan kader yakni Gede Pasek dan Ferdinand Hutahaean masih mengikuti kondisi terkini Partai Demokrat.

Termasuk saat ini konflik dualisme kepemimpinan yang melanda Partai Demokrat.

Hal tersebut kerap keduanya sampaikan melalui akun twitter pribadinya.

Mulai dari ketika Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyebut adanya upaya kudeta kepada Partai Demokrat yang disampaikan pada bulan lalu, sampai terpilihnya Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang, Pasek dan Ferdinand tetap memonitor.

Terbaru, pada hari ini, Sabtu (6/3/2021), Gede Pasek menggoda Ferdinand Hutahaean bila memang mau kembali lagi bergabung ke Partai Demokrat.

Baca juga: Tawa Moeldoko Hanya Jawab Ini Saat Ditanya Jabat Ketum Demokrat Buat Jadi Capres 2024

Dia melontarkan candannya di akun twitter @G_paseksuardika.

Hal tersebut dilakukan Pasek sewaktu mengomentari postingan foto Ferdinand di akun @FerdinandHaean3

Di postingannya, Ferdinand mengunggah foto dirinya sedang duduk mengenakan kemeja berwarna biru khas Partai Demokrat.

Tampak ada bendera Indonesia dan bendera Partai Demokrat yang berada di meja depan Ferdinand.

Baca juga: Nasib Partai Demokrat Kini di Tangan Presiden Jokowi: Jika Dukung Moeldoko SK Menkumham Pasti Keluar

Baca juga: Dualisme Demokrat Antara AHY dan Moeldoko, Apakah Jokowi Harus Turun Tangan?

Baca juga: Loyalis Bantah Ada Dinasti SBY ke AHY, Pengamat Sebut AD ART Demokrat Dibuat untuk Keluarga Cikeas

Dalam unggahannya itu, Ferdinand menuliskan tulisan Mantan..!!

"Balik aja lagi biar tidak jadi mantan," tulis Pasek menggoda Ferdinand.

Bantah Dinasti Cikeas

Sebelumnya, loyalis Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang juga menjabat Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Mallarangeng membantah bahwa permasalahan dinasti politik keluarga Cikeas yang mendorong adanya Kongres Luar Biasa (KLB) hingga terpilihnya Moeldoko menyingkirkan kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Andi menyebut KLB Demokrat di Deli Serdang itu bukan dipicu masalah internal.
Sebaliknya, kegiatan itu merupakan bagian dari pengambilalihan partai secara paksa atau kudeta kepemimpinan AHY.

"Ini (KLB Demokrat) bukan masalah internal. Kalau masalah internal ada mekanismenya kok. Ada dewan kehormatan, ada mahkamah partai. silakan ajukan itu kalau ada masalah-masalah," kata Andi dalam diskusi daring, Sabtu (6/3/2021).

Demokrat, klaim Andi, tidak menerapkan dinasti politik sebagaimana yang dituduhkan.
Kata dia, sejak awal berdiri, peralihan kepemimpinan partai berlambang mercy itu telah berjalan sebagaimana mestinya.

"Mereka kan bilang ini partai dinasti. Dimana? Demokrat itu sejak awal ketua umum pertamanya itu Professor Subur lalu kemudian Pak Hadi Utomo. Lalu ada kompetisi di antara kami, saudara Anas, Marzukie Alie dan saya sendiri," ujar dia.

Adapun pergantian Anas Urbaningrum dari kursi jabatan Ketua Umum Partai Demokrat kepada SBY lantaran cara penyelamatan partai. Saat itu, Anas tersandung kasus dugaan gratifikasi dalam proyek Hambalang.

Baca juga: Moeldoko Jadi Ketum Demokrat versi KLB, SBY Kecewa dan Menyesal Beri Kepercayaan Semasa di TNI

"Pak SBY mengambilalih karena untuk penyelamatan partai, lalu ada kongres lagi tahun 2020. Di antara kader partai Demokrat itu yang terbaik itu AHY. coba lihat polingnya, bandingkan dengan semua kader Demokrat itu paling tinggi AHY," beber dia.

Lebih lanjut, Andi menuturkan penunjukkan AHY juga bertujuan upaya regenerasi kepemimpinan Demokrat untuk menyongsong pemilu 2024 mendatang.

"Kita sedang persiapkan regenarasi kepemimpinan karena kita berpikir tahun 2024 juga akan ada momentum regenerasi kepemimpinan nasional karena itu kita sudah siap melakukan regenerasi dengan munculnya tokoh seperti AHY," tandas dia.

AD ART Partai Untuk Dinasti Cikeas?

Sementara itu, pengamat politik Karyono Wibowo menilai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) Partai Demokrat diduga sengaja dirancang untuk mengamankan dinasti Cikeas.

Menurutnya hal itulah yang menyebabkan sejumlah mantan kader menggelar kongres luar biasa (KLB) Partai Demokrat di Sibolangit, Sumatera Utara yang menetapkan Moeldoko sebagai ketua umum terpilih.

"Diduga AD/ART Demokrat sengaja dirancang untuk mengamankan kepemimpinan AHY, dinasti Cikeas," ujar Karyono, kepada wartawan, Sabtu (6/3/2021).

KLB Partai Demokrat sendiri menjadi perdebatan karena disebut tak sesuai dengan AD/ART partai berlambang mercy itu. AHY juga mengatakan KLB tersebut abal-abal.

Baca juga: TNI Kontak Tembak di Intan Jaya, Kelompok Separatis Bersenjata Tewas Diduga Kelompok Undianus Kogoya

Namun, Karyono menyoroti syarat penyelenggaraan KLB Partai Demokrat yang harus mengantongi persetujuan dari Majelis Tinggi Partai Demokrat.

Dalam hal ini, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat dipegang oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), ayah dari AHY yang memegang posisi ketua umum.

"Maka sampai 'jambul wanen' atau sampai kapanpun sulit mendapatkan persetujuan KLB. Mengharapkan persetujuan dari SBY untuk melaksanakan KLB ibarat menunggu matahari terbit dari barat jika salah satu tujuan KLB adalah untuk mengevaluasi apalagi mengganti ketua umum," jelas Karyono.

"Dengan aturan AD/ART seperti itu, maka pelaksanaan KLB untuk mengevaluasi kepemimpinan AHY pasti sulit," imbuhnya.

Sebelumnya diberitakan, Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang digelar di salah satu hotel di Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3), telah menetapkan Moeldoko sebagai Ketua Umum terpilih.

Dilansir dari KompasTV, putusan sidang pleno itu dibacakan oleh pimpinan sidang Jhoni Allen Marbun.

"Kongres Luar Biasa Partai Demokrat menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan, memutuskan, menetapkan pertama, dari calon kedua tersebut atas voting berdiri, maka Pak Moeldoko ditetapkan menjadi Ketua Umum Partai Demokrat Periode 2021-2025," ujar Jhoni, yang nampak mengenakan topi, Jumat (5/3/2021).

Adapun Moeldoko terpilih melalui proses voting dari masing-masing DPD yang hadir.

Dalam jalannya sidang pleno, ada dua nama yang mengerucut untuk dipilih sebagai ketua umum. Nama tersebut adalah Moeldoko dan Marzuki Alie.

Marzuki Alie diketahui dicalonkan oleh DPD NTB. Sementara Moeldoko dicalonkan DPD Kalteng, Sulteng, Papua Barat, hingga Aceh.

Lantas, Jhoni Allen menanyakan apakah keputusan sidang pleno dalam KLB ini dapat disetujui oleh semua pihak yang hadir.

Peserta KLB pun menyetujui Moeldoko untuk menjadi ketua umum mereka.

"Setuju," jawab peserta KLB kepada Jhoni Allen.