Konflik Partai Demokrat: Kesetiaan Kader ke AHY Beralih ke Moeldoko karena RP 100 Juta

TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Kesetiaan seorang kader Partai Demokrat kepada sosok Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) goyah ke Moeldoko karena Rp 100 juta.

Hal tersebut disampaikan kader Partai Demokrat yang akhirnya berpaling dari AHY dan mengikuti Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara, yang menunjuk Moeldoko sebagai ketua umum.

Kader tersebut ialah Gerald Piter Runtuthomas, Wakil Ketua DPC Kota Kotamobagu, Sulawesi Utara dan Rahman Doltili, Mantan Ketua DPC Kabupaten Bolaangmongondow Utara.

Keduanya kini sudah 'kembali' ke kubu AHY.

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memang menghadirkan dua peserta KLB Deli Serdang itu untuk memberikan testimoni.

Dalam testimoninya, Gerald Piter mengungkapkan awal mula dirinya bisa mengikuti kongres tersebut.

Baca juga: Maraton AHY Pertahankan Demokrat dari Moeldoko, Datangi Kemenkumham, KPU hingga Temui Mahfud MD

Gerald, sapaan akrabnya, mengungkapkan ia diajak seorang kader partai yang telah dipecat dari partai untuk mengikuti KLB.

Ajakan itu dia terima melalui pesan WhatsApp pada tanggal 18 Februari 2021.

"Yang mengajak saya untuk mengikuti kongres adalah salah satu kader Partai Demokrat yang sudah dinonaktifkan dari jabatannya dan sudah dicabut KTA dari anggota Partai Demokrat," ucap Gerald dalam testimoninya di DPP Partai Demokrat, Jakarta, Senin (8/3/2021).

Orang yang mengajak Gerald mengatakan KLB digelar untuk memilih ketua umum baru Partai Demokrat.

Baca juga: KLB Dituding Ada Campur Tangan Istana, Jhony Allen: Moeldoko Tak Pernah Terpikir Jadi Ketum Demokrat

Baca juga: Kata Santet Muncul dalam Konflik Demokrat, Kenali Ragam Santet dan Cara Mengatasinya

Baca juga: Sambangi KPU RI Setelah dari Kemenkumham, AHY dan Kader Demokrat Serahkan Dokumen Penting

Namun Gerald langsung menolak ajakan itu lantaran setia pada kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono.

"Saya awalnya menolak mengikuti kongres tersebut. Karena saya benar-benar mencintai Partai Demokrat dengan kepemimpinan Pak Agus Harimurti Yudhoyono," ucap Gerald.

Namun orang yang mengajak Gerald untuk mengikuti kongres kembali menghubungi.

Kali ini Gerald mendapat tawaran akan memperoleh uang senilai Rp 100 juta bila mengikuti kongres tersebut.

Meski awalnya menolak, Gerald akhirnya memutuskan mengikuti KLB karena diiming-imingi uang Rp 100 juta.

"Oke saya bilang, saya ikut karena diiming-imingi uang besar, Rp 100 juta," ujar Gerald.

Gerald dijanjikan akan memperoleh 20 persen dari Rp 100 juta yang dijanjikan saat tiba di lokasi kongres.

"Selesai KLB akan mendapatkan sisanya yaitu Rp 75 juta," kata Gerald.

AHY Sambangi 3 Lokasi

Ada tiga lokasi penting yang disambangi AHY dan massanya, mulai dari ke kantor Kemenkumham, KPU hingga menemui Menko Polhukam Mahfud MD.

Agenda pertama AHY dan massanya pada hari ini yakni mendatangi kantor Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) sekira pukul 10.30 WIB.

AHY mengenakan kemeja biru berlambang mercy di dada sebelah kiri, datang didampingi oleh sejumlah elite Demokrat dan 34 Ketua DPD (Dewan Pimpinan Daerah) seluruh Indonesia.

AHY mengungkapkan kedatangannya untuk menyampaikan keberatan atas diselenggarakan Kongres Luar Biasa (KLB) di Deliserdang, Sumatera Utara yang menetapkan Moeldoko sebagai ketua umum.

"Saya hadir hari ini dengan niat yang baik untuk menyampaikan surat resmi kepada Menkumham dan tentu jajaran Kementerian Hukum dan HAM untuk menyampaikan keberatan agar Kementerian Hukum dan HAM menolak (hasil KLB)," ucap AHY dikutip dari Kompas TV.

AHY menyebut pihaknya telah menyiapkan berkas lengkap dan otentik.

AHY menegaskan KLB Partai Demokrat di Deliserdang tak sesuai dengan aturan partai.

"Bahwa dari sisi penyelenggaraan maupun peserta, sama sekali tidak memenuhi AD/ART atau konstitusi Partai Demokrat."

"Mereka yang datang bukanlah pemegang hak suara yang sah, mereka hanya dijaketkan, diberikan jas Partai Demokrat, seolah-olah mewakili suara yang sah," ungkap AHY.

Proses pengambilan keputusan pada KLB Deliserdang juga disebut AHY tidak sah.

"Quorum tidak dipenuhi sama sekali, tidak ada unsur DPP," ujarnya.

Dia juga menyerahkan lima boks kontainer kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkumham.

Berkas tersebut diterima oleh Dirjen AHU Kemenkumham, Cahyo Rahadian.

"Saya berterima kasih kepada Bapak Dirjen AHU, Bapak Cahyo dan jajaran Ditjen AHU yang telah menerima kami dengan baik, memberikan ruang yang luas untuk mendengarkan langsung laporan sekaligus harapan," ungkap AHY dikutip dari tayangan Kompas TV.

AHY menyebut jika laporan yang disampaikan hari ini tidak hanya secara verbal, tetapi juga dalam bentuk dokumen atau berkas yang otentik,

"Ada lima kontainer yang kami siapkan, untuk membuktikan bahwa apa yang dilakukan oleh Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPKPD) yang mengklaim telah melakukan KLB 5 Maret 2021 di Deliserdang memang benar-benar ilegal dan inkonstitusional," ungkap AHY.

Berkas yang disampaikan AHY antara lain berupa konstitusi Partai Demokrat, Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang telah disahkan oleh Kemenkumham tahun lalu.

"Juga kepengurusan dan kepemimpinan Partai Demokrat berdasarkan Kongres V Partai Demokrat 15 Maret 2020 yang berlangsung dengan demokratis dan telah disahkan Kementerian Hukum dan HAM."

"Berkas-berkas ini untuk melengkapi data dan fakta yang kami kumpulkan, bahwa yang terjadi di Deliserdang tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum apapun," ujar AHY.

AHY meyakini Kementerian Hukum dan HAM memiliki integritas dan bertindak secara obyektif menggunakan segala data, bukti, dan fakta yang pihaknya sampaikan.

"Penyelenggaraannya, panitianya, pesertanya, semua tidak sah berdasarkan konstitusi partai kami," ujarnya.

AHY menyebut ingin berjuang untuk menjaga kedaulatan dan kehormatan Partai Demokrat.

"Tapi lebih dari segalanya, kami ingin memperjuangkan demokrasi di negeri kita."

"Mudah-mudahan kebenaran akan abadi, semuanya terang benderang, dan semoga keadilan dapat kita nikmati bersama," ungkapnya.

Sambangi KPU

Setelahnya, AHY mendatangi Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Kedatangannya yakni untuk memyampaikan keberatan atas pelaksanaan Kongres Luar Biasa (KLB) Jumat (5/3/2021) lalu.

Dilansir dari Tribunnews.com, tim dari DPP Partai Demokrat tampak membawa dua boks berisi dokumen untuk membuktikan bahwa KLB tersebut ilegal.

Adapun boks tersebut diterima langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt) Ketua KPU Ilham Saputra beserta jajarannya.

"Menyerahkan ke KPU surat terkait keabsahan Surat Kepemimpinan Partai Demokrat hasil Kongres ke-5 serta AD/ART yang disahkan oleh Kemenkumham pada 2020 lalu. Dengan demikian keabsahan ini sekaligus menggugurkan apa yang dilakukan oleh gerakan pengambil," kata AHY di Kantor KPU sebagaimana dilansir dari Tribunnews, Senin (8/3/2021).

Temui Mahfud MD

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyambangi Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD di Kantor Kemenko Polhukam RI pada Senin (8/3/2021).

Dalam potongan tayangan video yang diunggah di kanal Youtube Kemenko Polhukam RI yang diunggah pada Senin (8/3/2021), AHY datang bersama rombongan yang mengenakan seragam biru berlogo Partai Demokrat.

Ketika disambut oleh sejumlah Staf Kemenko Polhukam RI, AHY mengatakan ia datang bersama Sekretaris Jenderal Partai Demokrat.

Dalam potongan tayangan selanjutnya AHY dan rombongan kemudian dipersilakan duduk dan menunggu Mahfud di lobby Kantor Kemenko Polhukam RI.

Setelahnya AHY dan rombongan kemudian diajak ke dalam sebuah ruangan.

Dalam potongan tayangan lainnya AHY juga sempat mengatakan ke Mahfud ia dan rombongan juga sebelumnya sempat ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) setelah dari Kementerian Hukum dan Keamanan.

Dalam potongan tayangan yang diunggah tampak AHY mengungkapkan sejumlah hal terkait konflik yang tengah terjadi di internal partai yang dipimpinnya.

Dalam pertemuan tersebut AHY sempat menyinggung terkait Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat tahun 2020 yang sudah disahkan.

Selain itu, AHY juga menyinggung terkait kedaulatan partai yang direbut.

"Akhirnya, wah ini nggak bisa ini begini. Ini kan sama saja kita direbut kedaulatannya," kata AHY kepada Mahfud.

AHY juga sempat menyinggung terkait "apel siaga" yang dihadiri para ketua DPC Partai Demokrat secara virtual dan para ketua DPD Partai Demokrat yang dihadiri secara langsung.

Dalam tayangan yang diunggah terkait pertemuan tersebut tampak Mahfud menyimak apa yang disampaikan oleh AHY kepadanya.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan topik Gejolak di Partai Demokrat