Breaking News:

Kuasa Hukum Rizieq Shihab dan Polisi Siap Adu Bukti dalam Sidang Praperadilan di PN Jaksel Hari Ini

Kuasa hukum Rizieq Shihab, Alamsyah Hanafiah, mengatakan agenda sidang hari ini adalah pembuktian.

Penulis: Annas Furqon Hakim | Editor: Wahyu Aji
TribunJakarta.com/Annas Furqon Hakim
Pengacara Muhammad Rizieq Shihab, Alamsyah Hanafiah, seusai sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Selasa (12/1/2021). 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Annas Furqon Hakim

TRIBUNJAKARTA.COM, PASAR MINGGU - Sidang praperadilan atas penangkapan dan penahanan mantan pimpinan FPI Muhammad Rizieq Shihab akan dilanjutkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (9/3/2021).

Kuasa hukum Muhammad Rizieq Shihab, Alamsyah Hanafiah, mengatakan agenda sidang hari ini adalah pembuktian.

"Jadwalnya adalah pembuktian dari termohon dan pemohon, bukti surat maupun bukti saksi," kata Alamsyah saat dikonfirmasi.

Sementara itu, Suharno selaku Kepala Humas PN Jakarta Selatan sekaligus Hakim tunggal dalam persidangan ini menjelaskan, pemohon dan termohon akan lebih dulu menunjukkan bukti surat.

"Kemudian dilanjutkan keterangan saksi dari pihak pemohon," ujar Suharno.

Pada sidang sebelumnya, tim kuasa hukum Rizieq Shihab menyebut surat penangkapan Polda Metro Jaya terhadap kliennya cacat hukum.

Menurut kuasa hukum, Polda Metro Jaya tidak memiliki dua alat bukti yang sah untuk menetapkan Rizieq Shihab sebagai tersangka kasus pelanggaran protokol kesehatan di Petamburan, Jakarta Pusat.

"Bahwa termohon telah menetapkan pemohon sebagai tersangka dan bahkan termohon menerbitkan surat perintah penangkapan dan surat penahanan atas diri pemohon padahal termohon tidak ada atau tidak memiliki dua alat bukti yang sah untuk menetapkan pemohon sebagai tersangka," kata salah kuasa hukum Rizieq di ruang sidang utama.

Baca juga: Sidang Praperadilan Rizieq Shihab, Kuasa Hukum Pemohon Sebut Penangkapan Kliennya Tidak Sah

"Tindakan dan perbuatan termohon tersebut adalah di luar ketentuan Pasal 77 KUHAP jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang menentukan untuk menetapkan seseorang bersetatus tersangka minimal harus ada dua alat bukti yang cukup atau ada dua alat bukti yang sah," lanjutnya.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved