Respons Wagub DKI Usai Dirut Sarana Jaya Jadi Tersangka: Kami Anut Asas Praduga Tak Bersalah

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria buka suara soal penetapan tersangka Dirut PD Pembangunan Sarana Jaya Yoory C Pinontoan (YC) oleh KPK.

TribunJakarta.com/Annas Furqon Hakim
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria buka suara soal penetapan tersangka Dirut PD Pembangunan Sarana Jaya Yoory C Pinontoan (YC) oleh KPK. 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria buka suara soal penetapan tersangka Dirut PD Pembangunan Sarana Jaya Yoory C Pinontoan (YC) oleh KPK.

Ia menyebut, anak buah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan itu telah ditetapkan sebagai tersangka sejak Jumat (5/3/2021) lalu.

"Pak Yoory sejak hari Jumat yang lalu ditetapkan tersangka oleh KPK dan pak Gubernur langsung mengambil keputusan menonaktifkan yang bersangkutan," ucapnya, Senin (8/3/2021) malam.

Politisi Gerindra ini menyebut, posisi Yoory untuk sementara bakal digantikan oleh Direktur Pengembangan Sarana Jaya Indra Sukmono Arharrys.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria saat ditemui di Balai Kota, Kamis (4/3/2021).
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria saat ditemui di Balai Kota, Kamis (4/3/2021). (TRIBUNJAKARTA.COM/DIONSIUS ARYA BIMA SUCI)

Selain itu, Ariza memastikan, bantuan juga nantinya bakal diberikan Pemprov DKI kepada Yoory.

"Kami menganut asas praduga tak bersalah dan memberikan kesempatan yang bersangkutan untuk menyampaikan dan membela sesuai dengan situasi fakta dan data," ujarnya di Balai Kota DKI.

Baca juga: Polisi Ringkus Komplotan Maling Motor di Tebet, Pelaku Masih Berusia Belasan Tahun

Baca juga: Curhat Ibu Nadya Arifta, Putrinya Disebut Akan Dilamar Kesang Pangarep Usai Ramadhan: Semoga Lancar

Baca juga: 7 Tips Menurunkan Berat Badan dalam Seminggu, Berani Coba?

Meski demikian, Ariza mengakui bakal memberikan dukungan penuh kepada KPK dalam mengusut tuntas kasus korupsi pengadaan lahan program rumah dp nol ini.

"Kami kita hormati proses semua ini, penegakan hukum siapa pun nanti kami akan lihat hasilnya sesuai dengan fakta data yang ada di lapangan berdasarkan hasil penyelidikan maupun penyidikan dari pihak KPK," kata dia.

Sebelumnya, YC ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembelian lahan untuk proyek pengadaan rumah DP nol rupiah yang menjadi program andalan Anies semasa kampanye dulu.

Satu di antaranya pembelian tanah seluas 41.921 meter persegi yang berada di kawasan Munjul, Kelurahan Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung, Kotamadya Jakarta Timur, tahun 2019.

Penanganan perkara ini telah ditingkatkan ke tahap penyidikan dan sejumlah pihak telah ditetapkan sebagai tersangka.

Para tersangka termasuk YC dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) kesatu KUHP. 

Tim penyidik KPK bahkan dikabarkan telah bergerak cepat mengusut kasus ini dengan menggeledah sejumlah lokasi. 

Satu di antaranya sebuah kantor di kawasan Cibubur, Jakarta Timur pada Rabu (3/3/2021) lalu.

Dari penggeledahan itu, tim penyidik mengamankan berbagai dokumen yang terkait dengan perkara ini. 

Baca juga: Soal Kemungkinan Tersangka Lain di Kasus Dugaan Korupsi Rumah Dp Nol, Begini Kata Wagub DKI

Akan tetapi hingga berita ini diturunkan, Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dan sejumlah komisioner KPK belum merespons konfirmasi yang dilayangkan.

Sumber: Tribun Jakarta
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved