Oknum Pengacara Diduga Perintahkan Preman Dibayar Rp 150 Ribu Usir Warga di Kemayoran

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Muhammad Rizki Hidayat

TRIBUNJAKARTA.COM, KEMAYORAN - Oknum penasehat hukum berinisial ADS, memerintahkan 8 preman untuk mengusir warga di Jalan Bungur Besar Raya, Kemayoran, Jakarta Pusat.

Upaya pengusiran warga tersebut berlangsung sejak Januari hingga Februari 2021.

Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat, AKBP Burhanuddin, mengatakan oknum penasihat hukum ini membayar Rp150 ribu untuk satu orang preman.

"Terhitung sejak Januari 2021 mereka berupaya mengusir warga setempat. Kira-kira 30 hari," kata Burhan, sapaannya, saat konferensi pers, di Polres Metro Jakarta Pusat, Selasa (9/3/2021).

"Oknum penasehat hukumnya membayar seratus lima puluh ribu (Rp150 ribu) per orang (preman)," lanjut Burhan.

Burhan menuturkan, cara preman ini mengusir warga yakni memaksa menandatangani surat pernyataan untuk mengosongkan rumahnya.

Burhan mengatakan, total ada 50 warga yang dipaksa menandatangani surat tersebut.

"Berdasarkan laporan, ada lima puluh warga yang dipaksa. Di sana ada pemukiman warga seperti rumah petak dan rumah toko," beber Burhan.

Baca juga: Preman Suruhan Ancam Warga Kemayoran Angkat Kaki, Perintah Datang dari Oknum Penasehat Hukum

Oknum Penasehat Hukum Diduga dapat Perintah dari Orang Lain

Burhan menjelaskan, ADS (oknum penasehat hukum) ini pun diduga diperintahkan oleh seorang yang belum ditangkap.

"ADS mengaku dapat perintah juga dari seseorang. Tapi masih kami dalami," kata Burhan, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat.

Berdasarkan keterangan ADS, kata Burhan, preman yang digunakan tersebut juga diminta memasang papan nama atas nama Antonius Djuang Saputra.

"Terhitung sejak Januari 2021. Mereka memasang pagar dan papan nama atas nama ADS (Antonius Djuang Saputra) di pemukiman warga Jalan Bungur Besar Raya," beber Burhan.

"Warga setempat akhirnya laporan ke kami dan langsung cari mafia tanah itu," lanjutnya.