Bambang Widjojanto Pimpin Tim AHY, Karir BW dari Kasus Tanjung Priok hingga Tangani Prabowo-Sandi

TRIBUNJAKARTA.COM, KEMAYORAN - Eks Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bambang Widjojanto, resmi menjadi Ketua Tim Kuasa Hukum Partai Demokrat kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Berikut profil pria yang akrab disapa BW, pernah tangani sejumlah kasus mulai dari kasus Tanjung Priok hingga Prabowo-Sandi.

Bersama elite Partai Demokrat, BW hari ini menggugat 10 orang yang melaksanakan Kongres Luar Biasa atau KLB Deliserdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021).

"Saya merasa terhormat menangani kasus ini. Karena kasus yang fundamental sekali," kata dia menjelaskan alasannya bersedia jadi ketua tim hukum AHY.

Menurut BW, Partai Demokrat kubu AHY menilai KLB Deliserdang serampangan dan dapat mengancam demokrasi di Indonesia.

"Kalau parpol (partai politik) yang diakui secara sah bisa diobok-obok seperti ini, kemudian negara kita terancam," jelas Bambang.

Dia tidak ingin Partai Demokrat dengan kepengurusan yang sah dari kubu AHY diambil alih oknum yang tak bertanggung jawab.

Baca juga: Tim Kuasa Hukum Partai Demokrat Kubu AHY Datangi PN Jakarta Pusat, Gugat 10 Orang Penggerak KLB

"Karena sangat jelas mereka melanggar UU Parpol, salah satunya pasal 26 yang menyebutkan kader yang diberhentikan tidak dapat membentuk kepengurusan ataupun parpol lagi," tuturnya.

Profil BW

Selama ini Bambang dikenal dengan gaya hidupnya yang sederhana. Salah satu bentuk kesederhaan itu dilakukannya dengan memilih naik kereta api untuk berangkat ke kantor KPK di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, dari rumahnya di Depok, Jawa Barat.

Topi dan kacamata menjadi benda andalan untuk menyamarkan wajahnya saat naik kereta api. Dengan kesederhanaan itu pula, Bambang yang akrab disapa BW dikenal menjaga integritas sebagai penegak hukum pemberantasan korupsi.

Baca juga: Kongres Kelima Partai Demokrat Tahun 2020 Dituding Tidak Sah, Kubu AHY: Sudah Disahkan Negara

Baca juga: Mantan Komisioner KPK Jadi Ketua Tim Kuasa Hukum Kubu AHY, Ini Alasannya

Baca juga: Kemana Moeldoko, Tak Terlihat Saat Demokrat KLB Deli Serdang Gelar Acara di Rumah Pribadinya

Mengenai kemampuan di bidang hukum, BW tak diragukan. Saat seleksi pimpinan Komisi KPK, BW mendapat nilai 10 (skala 1-10) untuk aspek integritas dan kemampuan, dari salah satu anggota panitia seleksi.

Sebelum menjadi Wakil Ketua KPK, Bambang adalah advokat, dia menangani berbagai kasus, termasuk kasus kriminalisasi pimpinan KPK, Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Riyanto.

Dia juga pernah memimpin Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, serta menjadi salah satu pendiri Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) dan Indonesia Corruption Watch (ICW).

Alumnus Fakultas Hukum Universitas Jayabaya, Jakarta, ini cukup lama berkiprah di YLBHI, dimulai tahun 1984. Tak hanya di Jakarta, Bambang juga mengabdikan dirinya untuk LBH Jayapura, tahun 1986-1993.

Jadi Ketua Tim Hukum Prabowo-Sandi

Pada Pilpres 2019, BW ditunjuk sebagai Ketua Tim Prabowo-Sandi saat sengketa pilpres di Mahkamah Konstitusi ( MK).

Bambang Widjojanto ditunjuk karena dianggap memiliki kemampuan dan pengalaman yang baik dalam berperkara di MK.

Data Pribadi Bambang Widjojanto

Nama Lengkap: Bambang Widjojanto
Tempat, Tanggal Lahir: Jakarta, 18 Oktober 1959
Agama: Islam
Jabatan: Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (16 Desember 2011-2015)

PENDIDIKAN :

- SD, Jakarta (1973)
- SMP, Jakarta (1976)
- SMA, Jakarta (1979)
- S-1, Fakultas Hukum, Universitas Jayabaya, Jakarta (1985)
- S-2, Pascasarjana dari The School of Oriental and African Studies (SOAS), University of London (LLM) (2001)
- S-3, Ilmu Hukum, Universitas Padjadjaran, Bandung (2009)
Khusus :
- Internship Programme oleh Asia Watch, New York (1992)
- Kursus Asisten Advokat Persatuan Advokat Indonesia (Peradin) (1993)
- Internasional Courses of Human Rights Law, Belanda (1995)

PERJALANAN KARIER :
Pekerjaan :
- Senior Partner di Widjojanto, Sonhaji & Associates (WSA Law Office) (2004)
- Staf Litigasi LBH Jakarta (1984-1986)
- Menangani kasus Tanjung Priok, dan lain-lain, Jakarta (1984-1985)
- Menangani kasus-kasus subversi (salah satunya kasus proklamasi kemerdekaan Republik Melanesia Barat (1986-1993)
- Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Jayapura (1986-1993)
- Staf Litigasi Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Jayapura (1986 - 1996)
- Direktur Operasional Yayasan LBH Indonesia (1993-1998)
- Penasihat Hukum dalam kasus Kedung Ombo, Kasus Singosari, Kasus Mahasiswa Kelompok 21, Kasus gugatan, Malang (1994)
- Penasihat Hukum dalam gugatan Dep. Tamben, Kasus dana reboisasi, kasus Menwa, Kasus AJI, Kasus EDP (1995)
- Anggota Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Kerusuhan Mei 1999 (1999)
- Ketua Dewan Etik Indonesian Corruption Watch (1999)
- Koordinator pada Program Konstitusi dan Pemilu Cetro (2001)
- Partnership - Konsultan di Bidang Anti Korupsi (2002)
- Penasihat di Bidang Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Sipil dan Demokrasi Yayasan TIFA (2002-2003)
- Penasihat Hukum di Pengadilan Tinggi Jakarta Utara (2002)
- Partnership - Penasihat di Bidang Pemilu (2002)
- Senior Partner di Widjojanto, Sonhaji & Associates (WSA Law Office) (2004-2012)
- National Legal Advisor di Partnership for Governance Reform (2005-2012)
- Anggota Komite Nasional Kebijakan Governance (2008-2012)
- Anggota Komisi Hukum Kementerian BUMN (2008-2012)

Pemerintahan :
- Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (2011-2015)

KEGIATAN LAIN :
- Penulis di berbagai media (termasuk isu antikorupsi)
- Anggota Gerakan Anti Korupsi (Garansi)
- Anggota Koalisi untuk Pembentukan UU Mahkamah Konstitusi
- Anggota Tim Legal Standing untuk Gugatan SP3 Kejaksaan Agung Kasus Texmaco
- Tim Eksaminasi kasus Djoko Tjandra yang dibentuk ICW
- Anggota Tim Gugatan Judicial Review untuk kasus Release and Discharge yang dibentuk oleh Koalisi Anti Korupsi
- Anggota Tim Eksaminasi kasus Timbul Silaen yang dibuat oleh Masyarakat Pemantau Peradilan (MAPPI) UI
- Anggota Tim Pembentukan Regulasi Panitia Pengawas Pemilu (Panwas Pemilu)
- Anggota Tim Eksaminasi kasus Tommy Suharto yang dibuat oleh ICW
- Anggota Koalisi Pembaruan UU Pemilu dan Partai Politik
- Anggota Koalisi Pembentukan UU Mahkamah Konstitusi
- Anggota Koalisi Komisi Konstitusi untuk Konstitusi Baru
- Sekretaris Eksekutif Alert Committee LSM, Irian Jaya (1990-1991)
- Ketua Steering Committee Forum Kerjasama LSM, Irian Jaya (1992-1994)
- Peserta Seminar Hak Asasi, Canada (1993)
- Kepala Divisi Hak Sipil dan Politik serta kepala Divisi Pertahanan YLBHI (1993-1994)
- Peserta Seminar Lingkungan, Manila (1994)
- Pemrakarsa Konsorsium Pembaruan Agraria (1994)
- Ketua Dewan Pengurus Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (1996)
- Pendiri Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) (1996)
- Anggota Tim Gabungan Pencari Fakta Tim ini bekerja dalam rangka menemukan dan mengungkap fakta, pelaku, dan latar belakang peristiwa 13-15 Mei 1998 (1998)
- Anggota Dewan Etik Indonesian Corruption Watch (ICW) (1998)
- Pendiri LeIP (1999)
- Pendiri Voice of Human Rights (VHR) (1999)
- Pendiri Komisi untuk Orang Hilang (Kontras) (1999)
- Pendiri Indonesian Corruption Watch (ICW) (1999)
- Pendiri Indonesia Court Monitoring (2000)
- Ketua Bidang Penelitian dan Pengembangan DPP Ikadin (2000-2001)
- Fasilitator Forum Baku Bae (2001)
- Wakil Ketua Umum DPP Ikadan Advokat Indonesia (Ikadin) (2003)
- Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (2011-2015)

Baca juga: Intel Polisi Terseret Konflik Demokrat Kubu AHY dan Moeldoko, Mabes Polri Angkat Bicara

PENGHARGAAN :
- Menerima Sertifikat Amdal A (1987)
- Menerima Lisensi sebagai Advokat Mahkamah Agung (1988)
- Menerima Robert Kennedy Human Rights Awards Washington DC (1993)

KASUS :
- Kasus: Menangani kasus Tanjung Priok dan lain-lain (1984)
- Kasus: Menangani kasus-kasus Subversi di Irian (salah satunya kasus Proklamasi Kemerdekaan Republik Melanesia Barat oleh DR Thomas Wanggai), kasus-kasus Pertanahan (khususnya masalah tanah adat di Irian Jaya) (1986)
- Kasus: Kasus Gugatan Dep.Tamben, Kasus dana Reboisasi, Kasus Menwa, Kasus AJI, Kasus KDP, Gugatan Pencekalan dan Recalling Sri Bintang Pamungkas (1994)
- Kasus : Penasihat Hukum dalam Kasus Kedung Ombo, Kasus Singosari, Kasus Mahasiswa Kelompok 21, Kasus Gugatan Reboisasi, Kasus Timtim di Malang (1994)

Artikel ini telah tayang di tribunmanado.co.id dengan judul Profil Lengkap Bambang Widjojanto, Ketua Tim Kuasa Hukum BPN Prabowo-Sandi, Ini Penjelasannya,