Soroti Penyaluran BST, Anggota DPRD DKI Kenneth Minta Pemprov Jakarta Berkolaborasi dengan Kemensos

Dalam hal tersebut, Kent pun meminta untuk harus melibatkan langsung RT dan RW untuk melakukan pembaharuan data per-bulan, bagi warganya yang benar-benar tidak mampu dalam hal ini yang terdampak langsung Pandemi Covid-19.

"RT dan RW harus diterjunkan langsung, jadi warganya yang benar-benar kurang mampu bisa langsung didata, jadi jangan hanya lebih mengandalkan Dinsos saja.

RT dan RW di anggap lebih memahami permasalahan di wilayahnya masing masing, jadi seharusnya data tersebut bisa di update per-enam bulan atau perbulan," sambung Kent.

Menurutnya, sambung Kent, saat ini masih banyak warga yang mampu mendapatkan BST, sedangkan warga yang kurang mampu bahkan salah satu keluarganya terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) lantaran Pandemi Covid-19 tidak mendapatkan bantuan.

"Jadi sekarang ini banyak yang terbalik, karena datanya kacau, masa orang punya mobil motor dan yang sudah meninggal malah dapat bantuan, kan ngawur itu," kata Kent.

Kent pun meminta kepada Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan harus jeli dan serius dalam selesaikan persoalan masalah data yang sudah lama terjadi di ibukota.

"Gubernur Anies harus lebih jeli, dan serius dalam memecahkan permasalahan tersebut, Lalu Dinsos juga harus lebih teliti, masa permasalahan seperti ini dari waktu ke waktu tak pernah terselesaikan dengan baik," kata Kent.

Seharusnya, kata Kent, DKI Jakarta sebagai ibu kota negara, harus bisa menjadi acuan dan contoh bagi daerah lain terkait dengan penyaluran BST Covid-19, tapi sayangnya hal tersebut tidak terjadi.

"DKI Jakarta sebagai ibu kota negara seharusnya menjadi contoh daerah lain terkait hal itu, tapi nyatanya tidak, makanya kemarin di-pending BST-nya. Itu karena soal data yang enggak karuan. Saya berharap DKI Jakarta bisa menjadi contoh bagi daerah lain baik dari penyaluran bantuan sosial maupun cara penanganan Covid-19," ujarnya.

Perlu diketahui sebelumnya, sebanyak 959,37 ribu atau 90,92% warga DKI Jakarta sudah menerima Bantuan Sosial Tunai (BST) Rp300 ribu. Adapun total yang terdaftar sebagai penerima BST adalah 1.055.216 penerima manfaat.

Sekretaris Perusahaan Bank DKI Jakarta Herry Djufraini mengatakan, distribusi BST yang dilakukan Bank DKI bersama Dinsos DKI per titik lokasinya maksimal hanya melayani maksimal 500 orang penerima BST per hari.

Dia pun menyatakan, pihaknya tak pernah memotong nominal BST warga dalam melakukan penyalurannya.

Terkait pelaksanaan penyaluran BST, pihaknya mengapresiasi penerima BST yang telah mematuhi protokol kesehatan di lokasi penyaluran.

Penerima BST juga kooperatif dalam mengikuti jadwal yang telah disampaikan untuk menghindari kerumunan.

Dia menjelaskan, setiap penerima bantuan akan menerima undangan paling lambat H-1 sebelum pelaksanaan distribusi, dan undangan disampaikan oleh kasatpel sosial hingga RT/RW untuk selanjutnya diberikan kepada keluarga penerima manfaat (KPM). Penerima juga wajib membawa KTP dan kartu keluarga (KK) asli dan foto kopi.