Mendikbud Nadiem Makarim Ubah KIP Kuliah Jadi BLT Mahasiswa, Bantuan Naik Jadi Rp 12 Juta
Program Kartu Indonesia Pintar atau KIP Kuliah berganti nama menjadi bantuan langsung tunai atau BLT mahasiswa.
Biaya pendidikan per mahasiswa program studi dengan akreditasi B sebesar Rp 4.000.000,00.
Baca juga: Tak Mau Kalah dari Menteri Tri Rismaharini, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Kini Rajin Blusukan
Biaya pendidikan per mahasiswa program studi dengan akreditasi C sebesar Rp 2.400.000,00.
Berikut rincian bantuan biaya hidup KIP Kuliah 2021:
- Klaster 1 sebesar Rp 800.000,00
- Klaster 2 sebesar Rp 950.000,00
- Klaster 3 sebesar Rp 1.100.000,00
- Klaster 4 sebesar Rp 1.250.000,00,00
- Klaster 5 sebesar Rp 1.400.000
Nadiem berharap, dengan kenaikan skema bantuan KIP Kuliah ini, mahasiswa dapat lebih lebih semangat untuk berprestasi.
Baca juga: Jelang Seleksi CPNS dan PPPK 2021, Simak Gaji PPPK dan Gaji CPNS yang Masih 80% dari Gaji PNS
“Bayangkan, betapa semangatnya anak-anak kita ketika mengetahui jika mereka semangat berprestasi, bukannya tidak mungkin mereka masuk institusi pendidikan tinggi terbaik Indonesia, baik swasta maupun negeri. Meskipun biayanya mahal, mereka bisa menggunakan KIP Kuliah,” kata Mendikbud.
KIP Kuliah
KIP Kuliah merupakan bantuan biaya pendidikan yang diberikan kepada Mahasiswa yang lulus seleksi masuk PT sehingga pengumumannya adalah selepas Anda mendaftar ulang sebagai mahasiswa di PT terkait.
Setelah mendaftar ulang, peserta akan diminta untuk melakukan verifikasi kelayakan sebagai penerima KIP Kuliah.
Di dalam proses daftar ulang, semua pendaftar KIP Kuliah yang sudah mendaftar sesuai prosedur dibebaskan dari biaya daftar ulang dan biaya pendidikan lainnya.
Berikut syarat daftar KIP Kuliah 2021:
1. Penerima KIP Kuliah adalah siswa SMA atau sederajat yang akan lulus pada tahun berjalan atau lulus 2 (dua) tahun sebelumnya;
2. Memiliki potensi akademik baik tetapi memiliki keterbatasan ekonomi yang didukung bukti dokumen yang sah;
3. Lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru, dan diterima di PTN atau PTS pada Prodi dengan Akreditasi A atau B, dan dimungkinkan dengan pertimbangan tertentu pada Prodi dengan Akreditasi C.
Keterbatasan ekonomi dibuktikan dengan kepemilikan program bantuan nasional dalam bentuk Kartu Indonesia Pintar atau Kartu Keluarga Sejahtera.
Mahasiswa yang belum memiliki Kartu Indonesia Pintar atau orang tua/wali Mahasiswa yang belum memiliki Kartu Keluarga Sejahtera dapat diberikan bantuan biaya pendidikan setelah memenuhi persyaratan tidak mampu secara ekonomi sesuai dengan ketentuan.