Demokrat Kubu Moeldoko Ditolak, Loyalis Anas Tertawa Tak Urus KLB: Urusan Kita Jaga Fakta Sejarah

Pemerintah menolak kepengurusan Partai Demokrat kubu Moeldoko pada Rabu (31/3/2021). Loyalis Anas, Gede Pasek Suardika ikut menanggapi.

TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Sekjen Partai Hanura I Gede Pasek Suardika menjawab pertanyaan saat wawancara khusus dengan Tribunnews.com di Jakarta, Minggu (26/1/2020). Pemerintah menolak kepengurusan Partai Demokrat kubu Moeldoko pada Rabu (31/3/2021). 

TRIBUNJAKARTA.COM - Pemerintah menolak kepengurusan Partai Demokrat kubu Moeldoko pada Rabu (31/3/2021).

Hal itupun menjadi bahasan loyalis Anas Urbaningrum, Gede Pasek Suardika melalui akun twitternya.

Awalnya, netizen menayakan sikap Gede Pasek Suardika terkait keputusan pemerintah menolak kepengurusan Partai Demokrat versi KLB Deliserdang.

"@G_paseksuardika, KLB odong2 kalah bang... gmn pendapat abang? tulis @mataharihidup

Gede Pasek Suardika pun membalasnya.

"Ha ha ha kita tdk ada urusan KLB...urusan kita jaga fakta sejarah saat AU dikudeta dulu saja. Skrg pikirkan bagaimana membantu Beliau bisa kembali ke rumah ketemu anak istrinya," ujar Pasek.

Pemerintah Tolak Demokrat Kubu Moeldoko

Logo Partai Demokrat
Logo Partai Demokrat (TribunJateng/istimewa)

Keputusan pemerintah mengenai status Partai Demokrat menimbulkan reaksi dari kubu Moeldoko dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly telah menyatakan permohonan pengesahan Partai Demokrat hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Deliserdang pada Rabu (31/3/2021).

Keputusan pemerintah itu telah direspon oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono.

Sedangkan dari kubu Moeldoko yakni Marzuki Alie.

Yasonna menyatakan permohonan pengesahan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) di Deliserdang yang diajukan oleh Partai Demokrat kubu Jenderal TNI (Purn) Moeldoko di Deliserdang ditolak.

"Dari hasil pemeriksaan dan atau verifikasi terhadap seluruh kelengkapan dokumen fisik sebagaimana yang dipersyaratkan masih terdapat beberapa kelengkapan yang belum dipenuhi. Antara lain perwakilan DPD, DPC, tidak disertai mandat dari Ketua DPD, DPC. Dengan demikian pemerintah menyatakan bahwa permohonan pengesahan hasil Kongres Luar Biasa di Deli Serdang Sumatera Utara tanggal 5 Maret 2021 ditolak," kata Yasonna.

Yasonna mengungkapkan pihaknya telah memberikan waktu tujuh hari kepada kubu Moeldoko untuk melengkapi persyaratan tersebut.

Halaman
1234
Sumber: Tribun Jakarta
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved