Sekolah Tatap Muka di Jawa Barat: Durasi 4 Jam, Kantin Tutup, Manfaatkan Ruang Terbuka

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dwi Putra Kesuma

TRIBUNJAKARTA.COM, TAPOS – Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menyiapkan sejumlah peraturan dan kebijakan yang harus diterapkan di seluruh sekolah, menjelang pembelajaran tatap muka (PTM) yang direncanakan bakal berlangsung pada Juli 2021 mendatang.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Dedi Supandi, sejumlah peraturan dan kebijakan ini dimulai dari para wali murid yang bisa memutuskan bahwa anaknya diizinkan untuk mengikuti PTM di sekolah, atau pun pembelajaran jarak jauh (PJJ) dari rumah.

 “Jadi setiap sekolah menyediakan keduanya, bisa PTM dan PJJ. Tentunya orang tua punya hak memilih apakah anaknya mau PTM atau PJJ,” kata Dedi di SMAN 4 Depok, Tapos, Kamis (8/4/2021).

Kemudian soal durasi pembelajaran tatap muka yang dipangkas menjadi empat jam, dimulai pukul 07.00 WIB-11.00 WIB.

“Pembelajaran ini hanya empat jam, dari jam 07.00 WIB-11.00 WIB,  atau 7.30 WIB sampai 11.30 WIB,” jelasnya.

Tak hanya itu, operasional Kantin di seluruh sekolah juga ditiadakan di masa tahap pertama kegiatan pembelajaran tatap muka ini berlangsung di sekolah.

Oleh sebab itu, setiap murid sekolah yang mengikuti PTM, diwajibkan membawa makanan masing-masing dari rumah.

Baca juga: Pemerintah Kabupaten Tangerang Usulkan 1.678 Kuota untuk CPNS 2021

Baca juga: Sah, Wulan Guritno Resmi Menyandang Status Janda Meski Adilla Dimitri Tak Datang ke Pengadilan

Baca juga: ASN Bakal Kena Sanksi Bila Nekat Mudik Saat Lebaran 2021, Berikut Aturannya

“Tidak ada pembukaan kantin. Diupayakan agar siswa membawa makanan dari rumah, dan kita pun memperbolehkan guru berkunjung bila ada siswa yang tidak terlayani, silahkan nanti ada guru kunjung,” tuturnya.

“Termasuk juga kami sampaikan pada satuan pendidikan untuk memanfaatkan ruang terbuka. Jadi misal PTM itu tidak di kelas, misal di sekolah ada ruang terbuka, silahkan ruang terbuka itu digunakan untuk PTM,” timpalnya lagi.

Terakhir, Dedi juga menuturkan soal kapasitas ruang kelas dengan jumlah murid yang ada.

“Polanya diserahkan pada satuan pendidikan, apakah nanti dibuat misalnya per Minggu. Minggu ini kelas 10, Minggu depannya kelas 11, jadi di tahap awal masih harus dilakukan seperti itu. Nah yang jelas dalam satu kelas semisal ada 36 siswa, ini maksimal di 18 siswa, syukur syukur di 12 siswa. 

Wali Murid di Jabar Berhak Tentukan Metode Pembelajaran

Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Pendidikan tengah bersiap untuk menggelar pembelajaran tatap muka pada tahun ajaran baru pada Juli-Hingga Desember 2021 mendatang.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Dedi Supandi, menjelaskan, pada tahun ajaran baru nanti, setiap satuan pendidikan dan Dinas Pendidikan, termasuk juga Cabang Dinas, wajib menyediakan dua layanan pembelajaran, yakni pembelajaran tatap muka (PTM) dan pembelajaran jarak jauh (PJJ).

“Maka saya katakan untuk Juli yang akan datang, PTM terbatas dengan AKB (adaptasi kebiasaan baru). Setiap sekolah menyediakan keduanya bisa PTM dan PJJ,” ujar Dedi saat berkunjung di SMAN 4 Depok untuk menjadi pembicara Sosialisasi Draf Pergub PPDB Tahun 2021 bersama anggota Komisi V DPRD Jabar, Tapos, Kamis (8/4/2021).

Lanjut Dedi, nantinya para orang tua atau wali murid juga berhak untuk menentukan metode pembelajaran yang akan ditempuh oleh anaknya.

“ Tentunya orang tua punya hak memilih apakah anaknya mau PTM atau PJJ. Terus yang selanjutnya juga bagi guru yang divaksin tetap diperbolehkan selama mengikuti protokol kesehatan,” katanya.

Baca juga: Cerita Gangga Kusuma Bangun Karier di Industri Musik, Tak Cuma Butuh Bakat dan Kerja Keras

Dedi mengakui, saat ini pihaknya tengah memprioritaskan vaksinasi untuk kalangan guru dan tenaga pendidikan.

“Saat ini kita memprioritaskan pelaksanaan vaksin bagi guru dan tenaga pendidikan.  Vaksin ini kita lakukan dari Maret hingga Juni, harapannya seluruh guru-guru ini bisa dapat divaksin,” imbuhnya.

Terakhir, pria yang pernah menjabat sebagai pejabat sementara (Pjs) Wali Kota Depok ini menuturkan, bahwa dalam  proses pembelajaran tatap muka, Pemerintah Daerah wajib melakukan pengawasan secara ketat.

Baca juga: Bocah SD Nyaris Jadi Korban Prostitusi Online, Wagub DKI Bakal Beri Sanksi Pengelola Apartemen Lalai

Baca juga: Legenda Persija Sebut Penampilan Simic Kurang Maksimal Saat Fase Grup Piala Menpora

“Hal lain dalam konsep PTM kita juga sudah menyampaikan pada teman teman KCD (Kantor Cabang Dinas) Pendidikan,Pemda tetap melakukan pengawasan dengan Cabang Dinas dan Disdik."

"Jika terdapat kasus saat PTM, maka satuan pendidikan atau pihak sekolah wajib menangani penanganan kasus, dan memberhentikan sementara. Makanya di sekolah wajib ada ruang ruang khusus untuk melakukan pemeriksaan,” pungkasnya.

Genjot Vaksinasi Untuk Guru dan Tenaga Pendidik 

Jelang proses pembelajaran tatap muka (PTM) di tengah adaptasi kebiasaan baru (AKB), Dinas Pendidikan Jawa Barat memprioritaskan pelaksanaan vaksin untuk kalangan guru dan tenaga pendidikan.

Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat, Dedi Supandi, mengatakan, pihaknya berharap seluruh guru dari berbagai tingkatan di Jawa Barat dapat selesai divaksinasi pada Juni 2021.

“Saat ini kita memprioritaskan pelaksanaan vaksin bagi guru dan tenaga pendidikan.  Vaksin ini kita lakukan dari Maret hingga Juni, harapannya seluruh guru-guru ini bisa dapat divaksin,” ujar Dedi saat berkunjung di SMAN 4 Depok untuk menjadi pembicara Sosialisasi Draf Pergub PPDB Tahun 2021 bersama anggota Komisi V DPRD Jabar, Tapos, Kamis (8/4/2021).

Soal vaksinasi, Dedi mengatakan di Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II Provinsi Jawa Barat, sudah 98 persen guru di Kota Bogor telah divaksinasi.

Sementara di Kota Depok sendiri, angka vaksinasi untuk para guru dan tenaga pendidik baru mencapai 45 persen.

“Saat ini kalau saya lihat kalau KCD II, Kota Bogor sudah 98 persen yang divaksin, nah ini Depok baru 45 persen, nanti akan kita prioritaskan segera sampai Juni,” tuturnya.

Baca juga: Anies Berencana Bangun Tugu Sepeda di Sudirman, Anggaran Rp 800 Juta

Baca juga: Jelang Ramadan, Satpol PP Jakarta Timur Petakan Lokasi Rawan PMKS

Baca juga: Bukan Pakai Kode Transfer, Begini Cara Tamu Pernikahan Aurel Beri Amplop, Terekam saat Gisel Datang

Terakhir, Dedi berujar bahwa pemberian vaksinasi pada bulan Maret 2021 memang dikhususkan untuk guru kalangan PAUD dan SD.

“Pemberian vaksinasi yang kita evaluasi memang tahapan vaksinasi itu Maret sampai Juni. Maret didahulukan itu guru-guru di level PAUD dan SD, nah nanti di bulan Mei itu untuk menuntaskan guru-guru di level SMA dan SMK. Jadi masih ada waktu untuk vaksin,” pungkasnya.