Breaking News:

Soal KPK DKI, Anggota DPRD Jakarta Kenneth: Pak Anies Mau Buat KPK Tandingan?

Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan membentuk Komite Pencegahan Korupsi (KPK) Ibukota, pada Rabu 3 Januari 2018.

Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan membentuk Komite Pencegahan Korupsi (KPK) Ibukota, pada Rabu 3 Januari 2018.

Komite tersebut dibentuk dengan tujuan mencegah terjadinya korupsi dengan cara membangun sistem pemerintahan sesuai prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih, akuntabel, efektif, efisien dan partisipatif.

Namun belakangan ini, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu kembali menjelaskan dibentuknya KPK Ibukota tersebut saat diskusi bertajuk "Membedah Praktik Korupsi Kepala Daerah".

Baca juga: Gubernur Anies Dinilai Rusak Tatanan Kota dengan Bangun Tugu Sepeda Senilai Rp 800 Juta

Anies mengatakan, KPK Ibu Kota ini bertugas untuk membantu dirinya dalam mengawasi, memantau, dan mencegah korupsi.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth mempertanyakan kinerja KPK DKI selama empat tahun sejak 2018 dibentuk oleh Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, yang dikepalai oleh Bambang Widjojanto.

"KPK DKI itu sudah dibentuk sejak 2018, lalu apa saja hasil yang sudah dikerjakan dan apa saja prestasinya? silakan dibeberkan ke publik," kata Kenneth dalam keterangannya, Sabtu (10/4/2021).

Kata pria yang kerap disapa Kent itu, manuver Anies Baswedan kembali menjelaskan kinerja KPK Ibu Kota blunder, disaat ada kasus pengadaan lahan Rumah DP 0 Rupiah di Munjul, Jakarta Timur, yang menyeret Dirut PT Pembangunan Sarana Jaya, Yoory C Pinontoan yang sudah di tetapkan sebagai tersangka oleh KPK Nasional yang notabene adalah anak buahnya sendiri dan kasus tersebut secara jelas telah merugikan keuangan negara senilai Rp100 miliar.

"Apakah kasus yang menjerat Dirut PT Pembangunan Sarana Jaya kinerja dan prestasi dari KPK DKI?," tanya Kent.

Seharusnya, sambung Kent, Pemprov DKI Jakarta tak perlu repot-repot membuat KPK cabang DKI jika pejabatnya saja masih ada yang mencuri uang rakyat.

Contohnya anggaran pengadaan lahan Rumah DP 0 Rupiah di Munjul, Jakarta Timur.

Halaman
123
Editor: Wahyu Aji
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved