Breaking News:

Soal KPK DKI, Anggota DPRD Jakarta Kenneth: Pak Anies Mau Buat KPK Tandingan?

Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan membentuk Komite Pencegahan Korupsi (KPK) Ibukota, pada Rabu 3 Januari 2018.

Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth. 

"Pemprov DKI seharusnya sensitif mengenai hal ini, ikuti sajalah peraturan yang sudah ditetapkan UU KPK Nomor 19 Tahun 2019, jangan mempertahankan ego sektoral dengan bermanuver sendiri yang tidak perlu, atau memang Pak Anies tidak sudah percaya lagi dengan keberadaan dan kemampuan KPK, hingga membuat KPK tandingan," kata Kent.

Kata Kent, jika Gubernur Anies Baswedan berniat mengedepankan semangat transparansi dan akuntabel dalam mengawasi, memantau, dan mencegah korupsi dilingkungan Pemprov DKI bisa di maksimalkan dengan melibatkan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Pemprov DKI Jakarta seperti Kejati DKI dan Polda Metro Jaya untuk melakukan pemantauan serta evaluasi dan pengawasan korupsi di lingkungan kerja Provinsi DKI Jakarta.

"Jika hanya mengawasi dan memantau bisa dilibatkan Forkopimda, ajak mereka diskusi dan meminta saran serta masukan, bagaimana menyikapi adanya kasus korupsi di lingkungan Pemprov DKI Jakarta, maksimalkan peran dua Lembaga ini yang notabene adalah Mitra Kerja Pemprov DKI Jakarta. Jangan membuat keputusan yang ngawur dengan mendirikan KPK DKI," sambungnya.

Pasalnya, kata Kent, UU Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah direvisi dan disahkan dalam rapat paripurna DPR pada 17 September 2019 lalu.

Materi UU KPK yang baru direvisi itu salah satunya soal penghapusan salah satu ayat dalam pasal di Bab IV tentang Tempat Kedudukan, Tanggung Jawab, dan Susunan Organisasi, dan Pasal 19 ayat (2), yang mengatur bahwa KPK dapat membentuk perwakilan di daerah provinsi, dihapus.

"Kini bunyi Pasal 19 UU KPK adalah Komisi Pemberantasan Korupsi berkedudukan di ibukota negara Republik Indonesia, dan wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Jadi memang KPK tidak lagi bisa bikin cabang di Provinsi, dan itu akan menghabiskan anggaran yang besar. Kita percayakan saja ke KPK nasional. Background saya Sarjana Hukum, jadi saya paham betul bagaimana menginterpretasikan Undang Undang, Pasal per Pasal, kita harus berpedoman kepada Undang Undanglah," kata Kent.

Selain itu, menurut Kent, Meskipun jika di perbolehkan oleh Undang Undang bisa membuat KPK cabang DKI Jakarta, dalam segi rekrutment anggota juga harus transparan dan harus benar-benar akuntabel, jangan malah melibatkan Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) yang tidak memiliki sertifikasi sebagai Penyidik.

"Penyeleksian harus transparan, libatkan masukan dari masyarakat, karena KPK suatu lembaga yang sakral. Jangan melibatkan anggota TGUPP, memangnya mereka punya sertifikasi sebagai penyidik dalam mencegah kasus korupsi?, masyarakat semua tahu bahwa mereka kan hanya tim sukses Pak Anies waktu lalu, kecuali jika Negara Republik Indonesia punya Pak Anies, boleh boleh saja membuat aturan sendiri dan membuat KPK Provinsi, jangan membuat ibukota seperti perusahaan nenek moyangnya sendiri. Harusnya jika ingin membuat kebijakan libatkan DPRD dan perpatokan kepada Undang Undang, jangan membuat aturan sendiri," ketusnya.

Baca juga: Tak Mau Berdebat Soal Tugu Sepeda Seharga Rp 800 Juta, Wagub DKI: Silakan Tanya ke Konsultan

Oleh karena itu, Kent pun menyarankan kepada Gubernur Anies Baswedan agar membuat prestasi yang bisa membanggakan warga DKI dan jangan membuat program dagelan yang hanya bisa menghamburkan uang rakyat.

"Buatlah prestasi yang membanggakan dan membuat masyarakat senang di akhir menjelang jabatan menjadi gubernur, jangan membuat dagelan-dagelan menghabiskan uang rakyat," pungkasnya.

Halaman
123
Editor: Wahyu Aji
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved