Breaking News:

Wanita Tunarungu Korban Pelecehan

Diduga Wanita Tunarunggu Korban Pelecehan Diintimidasi, LPSK Minta Semua Pihak Hormati Proses Hukum

- Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) meminta semua pihak, terutama terduga pelaku menghormati proses hukum

TribunJakarta/Bima Putra
Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu saat memberi keterangan terkait pelanggaran HAM di Jakarta Timur, Selasa (10/12/2019) 

Laporan wartawan TribunJakarta.com, Yusuf Bachtiar

TRIBUNJAKARTA.COM, BEKASI SELATAN - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) meminta semua pihak, terutama terduga pelaku menghormati proses hukum terkait kasus dugaan pemerkosaan wanita tunarungu di Bekasi.

Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu mengatakan, hal ini penting disampaikan sebab, ada informasi bahwa, pihak korban mulai mendapat intervensi yang mengarah pada ancaman.

Terutama lanjut dia, perihal pencabutan laporan yang terus diminta dari pihak terlapor kepada korban agar kasusnya tidak diproses secara hukum.

Baca juga: Mulai Ada Intervensi dari Pihak Terlapor, Keluarga Wanita Tunarungu Minta Perlindungan ke LPSK

"Kami mendapatkan informasi bahwa keluarga korban didatangi beberapa pihak terkait perkara ini. Hal ini tentunya tidak perlu dilakukan karena proses hukum sedang berjalan dan harus dihormati semua pihak", kata Edwin dalam keterangannya, Minggu (11/4/2021).

Menurutnya, indikasi berupakan tekanan dari pihak lain tentu saja bisa mempengaruhi proses hukum yang saat ini masih dalam penanganan kepolisian.

Baca juga: Satu Terduga Pelaku Pemerkosaan Wanita Tunarungu Dijemput Polisi, Ditetapkan Tersangka?

LPSK mengingatkan bahwa segala bentuk upaya agar korban maupun saksi tidak memberikan keterangan dengan baik dapat diindikasikan sebagai ancaman.

"Termasuk adanya tekanan untuk menyelesaikan perkara diluar koridor hukum yang berlaku", tuturnya.

LPSK memastikan, timnya sejak sepekan lalu sudah melakukan pertemuan dengan korban dan menawarkan perlindungan.

Hasilnya, korban memerlukan program perlindungan LPSK berupa pemenuhan hak prosedural berupa pendampingan selama proses hukum dan juga penterjemah bahasa isyarat dikarenakan korban berkebutuhan khusus.

Halaman
1234
Penulis: Yusuf Bachtiar
Editor: Wahyu Aji
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved