Jeritan Pengelola Bus di Terminal Bayangan Pemerintah Larang Mudik: Tolong Jangan Dibikin Susah
Pengurus bus terminal bayangan, Naeik, menanggapi isu pelarangan mudik yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo.
Penulis: Muhammad Rizki Hidayat | Editor: Wahyu Aji
lihat foto
Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Muhammad Rizki Hidayat
TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Pengurus bus terminal bayangan, Naeik, menanggapi isu larangan mudik yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo.
Menurut Naeik, hal tersebut dapat merugikan perusahaan otobus.
"Terkhusus di terminal bayangan seperti Lebak Bulus dan Pondong Pinang. Bulan ramadan dan lebaran tahun lalu, kami kan tidak beroperasi karena lockdown," kata Naeik, saat dihubungi, Senin (12/4/2021).
"Jadi, tolong jangan dibikin susah lagi tahun ini. Kami sudah berusaha keras untuk memperbaiki ekonomi," sambungnya.
Naeik juga mengatakan pemerintah bakal menertibkan tiap terminal bayangan.
Baca juga: Titik Penyekatan Larangan Mudik Arah Pantura: Karawang 18 Titik, Bekasi 6 Titik, Jabar 338
Menurutnya, hal tersebut memang baik dilakukan asal pemerintahnya adil.
"Pemerintah harus adil, kalau mau ditertibkan, rata. Jangan ada keberpihakan," ucap Naeik, yang mengurus bus di terminal bayangan Pondok Pinang, Jakarta.
Dia membeberkan, perusahaan otobus di terminal bayangan Lebak Bulus dan Pondok Pinang rencananya akan dipindahkan ke terminal Pondok Cabe, Tangerang Selatan.
Menurut dia, terminal Pondok Cabe belum siap beroperasi secara baik.
Baca juga: Pemerintah Kota Tangerang Belum Tentukan Lokasi Check Point Penyekatan Mudik Lebaran
"Kami digeser ke terminal Pondok Cabe. Tapi kan di sana tahu sendiri situasinya. Satu masih proses pembangunan dan sarananya belum memungkinkan, makanya kami bertahan di sini (Pondok Pinang)," jelas dia.
"Makanya saya selalu pengurus bus, mewakili rekan-rekan pengurus, kalau bisa, bukan kami tidak mau ditertibkan. Kalau saja sarana dan aksesnya untuk Pondok Cabe sudah terpenuhi, kami akan pindah ke sana," tutup dia.
Diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui jajarannya melarang mudik menjelang lebaran mendatang.
Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Abdul Aziz, mengatakan sebaiknya pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memantau terminal bayangan.
Sebab, menurutnya, terminal bayangan dapat menjadi solusi bagi masyarakat untuk menggunakan transportasi, lalu mudik ke kampung halaman.
