Jeritan Pengelola Bus di Terminal Bayangan Pemerintah Larang Mudik: Tolong Jangan Dibikin Susah
Pengurus bus terminal bayangan, Naeik, menanggapi isu pelarangan mudik yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo.
Penulis: Muhammad Rizki Hidayat | Editor: Wahyu Aji
lihat foto
"Karena sekarang transportasi ini banyak alternatifnya, jadi masyarakat beramai-ramai pergi mudik," kata Abdul, saat dihubungi, Jumat (9/4/2021).
Baca juga: Penumpang Melonjak di Terminal Pulo Gebang, Pilih Berangkat Lebih Awal Hindari Aturan Larangan Mudik
"Pada kenyataannya, mereka tetap mudik," lanjutnya.
Dia menjelaskan, pemerintah sebaiknya menyadarkan masyarakat bukan hanya menerapkan aturan.
Misalnya, memberikan penjelasan bahwa ada lokasi yang dilarang dikunjungi lantaraj mendapat predikat zona merah Covid-19.
"Jadi, penyadarannya bukan sekadar penegakkan aturan, tapi juga pemahaman risiko terhadap yang mudik-mudik itu. Itu perlu dipikirkan untuk pemerintah," jelas dia.
"Kalau sekarang kan pendekatannya aturan bahwa tidak boleh. Tapi tidak boleh alternatifnya apa. Masyarakat seharusnya disadarkan ada virus baru, yang menular lebih cepat dan sebagainya," lanjut dia.
Jika begitu, kata Abdul, masyarakat mendapat pendidikan ihwal informasi tersebut.
"Itu kan proses pendidikan untuk masyarakat soal risikonya saat pulang kampung. Harus dijelaskan, zona merah ada di mana, jadi jelas. Tidak boleh mudik ke zona merah, misalnya. Kan jadi transparansi," tutur Abdul.
"Kalau sekarang kan tidak dijelaskan, tahu-tahu dilarang. Kan mereka punya kebutuhan spiritual untuk bertemu dengan keluarganya," sambungnya.
Dengan begitu, kata dia, masyarakat dapat memutuskan sendiri apakah dirinya mudik atau tidak.
"Betul, masyarakat jadi dapat memutuskan sendiri, bukan karena aturan itu," ucap Abdul.
Dia menambahkan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga sebaiknya memantau di tiap terminal bayangan.
Khususnya di kawasan Jakarta Barat dan Jakarta Selatan lantaran terdapat terminal bayangan.
"Personel di Pemprov DKI kan juga terbatas, tidak mungkin juga. Perlu didukung dengan kesadaran masyarakat. Perlulah pejabat berbicara di publik dan secara gamblang jelaskan mana daerah merah dan hijau," tutup dia.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo melalui jajarannya melarang masyarakat untuk mudik saat lebaran mendatang.
