Breaking News:

Pentingnya Pendaftaran Merek Bagi Pelaku UMKM

Terkait perlindungan merek pelaku UMKM, Ary menyampaikan, pelaku UMKM kadang melupakan pentingnya pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Istimewa
Webinar bertajuk ‘Pendaftaran Merek Bagi Pelaku Usaha: Perlukah?’ pada Jumat 16 April 2021. 

TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Perkumpulan Bumi Alumni (PBA), World Union of Small and Medium Enterprises (WUSME), organisasi nirlaba yang bermarkas di San Marino, Italia, Simbolon & Partners Law Firm, dan Women Working Group (WWG) berkolaborasi mengadakan Webinar bertajuk ‘Pendaftaran Merek Bagi Pelaku Usaha: Perlukah?’ pada Jumat 16 April 2021.

Webinar ini mengundang Direktur Eksekutif Hukum Lembaga Penjamin Simpanan sekaligus Ketua Umum PBA, Ary Zulfikar sebagai keynote speaker dan sekaligus membuka acara webinar tersebut. Hadir pula dua narasumber yakni Advokat dan Konsultan HKI Simbolon & Partners Law Firm, Yudianta M Simbolon dan Komisioner WUSME San Marino, Italia, Nukila Evanty. Adapun jalannya webinar dimoderatori oleh Program Manager WWG, Halida Zia.

Halida Zia menyampaikan, tujuan webinar ini untuk memberikan informasi tentang perlunya pendaftaran merek kepada pelaku UMKM agar timbul kesadaran atas pentingnya perlindungan merek. Merek bukan sekedar identitas sebuah produk barang atau jasa, melainkan juga sebuah alat yang mampu meningkatkatn reputasi produk di pasar.

“Karena itu perlindungan terhadap merek harus menjadi kesadaran para pelaku usaha. Pelaku usaha harus segera mendaftarkan merek produk mereka,” kata Halida dalam keterangannya, Sabtu (17/4/2021).

Dalam sambutannya, Ary Zulfikar menyampaikan, kegiatan usaha yang masih bertahan di kala pandemi adalah kegiatan usaha yang bergerak di sektor informal dengan skala mikro, kecil, dan menengah.

Ary, selaku Direktur Eksekutif Hukum LPS, juga menyampaikan, pelaku UMKM juga harus memiliki pemahaman literasi keuangan sehingga dapat memanfaatkan jasa keuangan dari sektor perbankan secara bijak untuk pengembangan usaha dengan memisahkan dana untuk kegiatan usaha dan kegiatan pribadi.

Pemerintah melalui UU Cipta Kerja memberikan kesempatan kepada pelaku UMKM untuk dapat mendirikan perusahaan perseorangan, sehingga pelaku usaha UMKM dapat memisahkan pengelolaan dananya secara terpisah untuk kegiatan usahanya dengan keperluan pribadi.

Selain itu, dalam kapasitas Ary sebagai Ketua Umum PBA, pihaknya juga concern terhadap penguatan dan pengembangan pelaku UMKM dalam meningkatkan produktivitas usaha pelaku UMKM.

Adapun saat ini Komunitas UMKM PBA memiliki anggota lebih dari 700 pelaku UMKM. Sejauh ini anggotanya berasal dari alumni Unpad, namun kedepannya, anggotanya terbuka untuk alumni diluar Unpad.

Baca juga: Mau Dapat BLT UMKM 2021 Sebesar Rp 1,2 Juta? Simak Tahap demi Tahapnya

Baca juga: Apakah Penerima BLT UMKM 2020 Bisa Terima Bantuan Rp 1,2 Juta Tahun 2021? Cek Syaratnya

 

“Kami menamakan komunitas UMKM, ke depan pendekatan penguatan dan pengembangan pelaku UMKM akan berkembang luas juga akan menggalang pelaku UMKM lainnya sehingga akan ada klaster-klaster Komunitas UMKM lainnya yang akan terus bersinergi dengan PBA,” ujar Ary.

Halaman
123
Editor: Muhammad Zulfikar
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved