Breaking News:

Pengelolaan Air di Jakarta Berpotensi Korupsi, Begini Tanggapan Pemprov DKI

Pemprov DKI Jakarta tak akan langsung melaksanakan rekomendasi KPK terkait kerja sama dengan PT Aetra

TRIBUNJAKARTA.COM/MUHAMMAD RIZKI HIDAYAT
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria beserta Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nahdiana telah meninjau pembelajaran tatap muka di SMKN 2 Jakarta, Rabu (7/4/2021). 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTAM.COM, GAMBIR - Pemprov DKI Jakarta tak akan langsung melaksanakan rekomendasi KPK yang meminta Gubernur Anies Baswedan membatalkan rencana perpanjangan kontrak Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan PT Aetra Air Jakarta.

Pasalnya, kerja sama antara Pemprov DKI melalui PAM Jaya dan mitra swasta yang telah terjalin sejak puluhan tahun lalu telah berjalan cukup baik.

"Selama ini Pemprov sudah bekerja sama PAM dan instansi lain terkait dengan pihak swasta dan pihak ke-3. Terkait rekomendasi tentu kami menghargai dan menghormati," ucap Wakil Gubernur Jakarta Ahmad Riza Patria Jumat (23/4/2021).

Lantaran merasa tak ada masalah, Ariza mengaku, pihaknya bakal lebih dulu mempelajari masukan dari KPK ini.

"Nanti pihak kami, Pemprov DKI, PAM, dan lainnya akan mempelajari apa isi substansi dari rekomendasi KPK," ujarnya di Balai Kota Jakarta.

"Kenapa ada rekomendasi seperti itu, sejauh mana kemenangan kita, masing-masing kita jaga," sambungnya.

Politisi Gerindra ini pun menyebut, selama ini Aetra memiliki peran krusial dalam pemenuhan kebutuhan air bersih di ibu kota.

Untuk itu, Pemprov DKI bakal terus berupaya menjaga hubungan baik dengan Aetra.

"Kami jaga hubungan baik antar institusi, antar instansi, tapi yang paling penting kami semua memastikan kebutuhan warga Jakarta terkait air minum harus terjamin dan terjaga baik," tuturnya.

Halaman
123
Penulis: Dionisius Arya Bima Suci
Editor: Erik Sinaga
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved