Para Aparatur Sipil Negara Mengeluh THR PNS Terlalu Kecil, Buat Petisi Online untuk Sri Mulyani

TRIBUNJAKARTA.COM - Sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) ada yang menyebut THR PNS dan TNI/Polri yang diberikan terlalu kecil.

Akibat Tunjangan Hari Raya (THR) yang kecil ada petisi online yang berisi keluhan dan kekecewaan karena besaran THR PNS dan TNI/Polri yang kecil.

Munculnya petisi online terkait keluhan THR PNS dan TNI/Polri yang kecil ini, telah ada sejak pekan lalu.

Beberapa orang yang mengaku PNS terus memberikan dukungan untuk petisi online itu yang ditujukan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Petisi online itu muncul sejak pemerintah mengumumkan untuk memangkas besaran THR PNS pada tahun yang nilainya cukup besar.

Dimana komponen THR PNS 2021 hanya berupa gaji pokok (gapok) plus tunjangan melekat, namun tanpa menyertakan tunjangan kinerja (tukin).

Baca juga: Berikut Rincian THR serta Gaji ke-13 Bagi PNS, TNI/Polri, CPNS dan PPPK

Dilihat di laman Change.org, Senin (3/5/2021), petisi berjudul "THR & Gaji-13 ASN 2021 Lebih Kecil dari UMR Jakarta: Kembalikan Full Seperti Tahun 2019" sudah didukung oleh 17.955 orang.

Jumlah ini sudah mengalami kenaikan dibandingkan pada Sabtu (1/5/2021), saat petisi mendapat dukungan sebanyak 11.788 orang.

Petisi online itu dialamatkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi), Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (SMI), Ketua DPR, dan para Wakil Ketua DPR.

Beberapa PNS yang menandatangani petisi juga meluapkan kekecewannya.

Baca juga: Kabar Gembira, Berikut Besaran THR 2021 dan Gaji ke-13 Bagi CPNS & Pensiunan PNS

Seperti keluhan soal tunjangan PNS daerah yang dianggapnya selalu dianaktirikan.

Beberapa pendukung petisi juga menyinggung soal istilah kementerian sultan.

Merujuk pada sebuah instansi pemerintah pusat yang memberikan tunjangan besar untuk para PNS-nya.

Sementara itu, beberapa pendukung petisi mengaitkan pemangkasan THR PNS 2021 dengan besarnya anggaran dana pilkada, pembangunan ibu kota baru, pembebasan pajak PPnBM, hingga suntikan dana besar ke perusahaan BUMN.

Baca juga: Jelang Seleksi CPNS dan PPPK 2021, BKN Gelar Simulasi Tes CAT SKD, Bisa Dilakukan di Kanreg dan UPT

Pendukung petisi juga mengungkapkan kekecewannya karena pemerintah dianggap tidak menepati janji.