Breaking News:

Kekaisaran Sunda Nusantara

Trubus Minta Polisi Usut Unsur Tindak Pidana Kasus Kekaisaran Sunda Nusantara

Polri diminta mengusut unsur tindak pidana dalam kasus Kekaisaran Sunda Nusantara sebagaimana Sunda Empire dan Keraton Agung Sejagat

Penulis: Bima Putra | Editor: Wahyu Aji
Trubus Minta Polisi Usut Unsur Tindak Pidana Kasus Kekaisaran Sunda Nusantara
ISTIMEWA
Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahardiansyah

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Bima Putra

TRIBUNJAKARTA.COM, DUREN SAWIT - Polri diminta mengusut unsur tindak pidana dalam kasus Kekaisaran Sunda Nusantara sebagaimana Sunda Empire dan Keraton Agung Sejagat pada tahun 2020.

Pakar Sosiologi Hukum Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansah mengatakan unsur tindak pidana perlu diusut karena Kekaisaran Sunda Nusantara diduga melakukan pemberitahuan berita bohong.

Menurutnya klaim Sunda Nusantara sebagai bentuk Kekaisaran di Indonesia berpotensi menimbulkan keonaran atau kegaduhan di kalangan warga sehingga menimbulkan keresahan.

"Ada laporan (warga) atau enggak ada laporan pun juga bisa. Karena ini kan mengganggu stabilitas masyarakat, jadi polisi itu bertindak atas nama ketertiban umum, bisa saja," kata Trubus saat dikonfirmasi di Jakarta Timur, Jumat (7/5/2021).

Baca juga: Selain Bokek, Polisi Ungkap Alasan Alex Ahmad Mundur Dari Kekaisaran Nusantara: Dikhianati Temannya

Dari penyelidikan itu dipastikan apa klaim Kekaisaran Sunda Nusantara terkait keberadaan mereka termasuk pemberitahuan berita bohong dalam pasal 14 UU Nomor 1 tahun 1946.

Pasal 14 UU Nomor 1 tahun 1946 sendiri merupakan pasal yang didakwakan kepada tiga petinggi Sunda Empire dalam sidang di Pengadilan Negeri Badung, Jawa Barat pada November 2020

Pasal ini juga yang didakwakan terhadap Raja dan Ratu Keraton Agung Sejagat dalam sidang di Pengadilan Negeri Purworejo, Jawa Tengah pada bulan September 2020.

Tiga petinggi Sunda Empire, Raja dan Ratu Keraton Sejagat dinyatakan bersalah dan terbukti melakukan tindak pidana Pasal 14 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

"Kalau kegiatannya memang menyebarkan paham-paham lain di situ, ada bukti yang menguatkan bahwa Kerajaan Nusantara ini menyebarkan berita bohong atau paham ideologi yang melawan kepada penguasa sah," ujarnya.

Halaman
1234
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved