Anak Buah Gubernur Anies Bantah TGUPP Ikut Campur Dalam Lelang Jabatan Eselon II

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Pemprov DKI Jakarta membantah pernyataan Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono yang menyebut, Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) berperan besar dalam lelang jabatan di Pemprov DKI.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Maria Qibtya menegaskan, panitia seleksi lelang jabatan eselon II tak pernah mendapat tekanan dari TGUPP dalam bekerja.

"Saya sebagai Kepala BKD juga berada di dalam tim Pansel sebagai sekretaris dan sejauh ini tidak pernah ada intervensi," ucapnya, Rabu (12/5/2021).

Adapun saat ini ada 17 jabatan eselon II yang sedang dilelang oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Kalau ada belasan jabatan yang dilelang, namun peminatnya ternyata tak seramai biasanya.

Dari 498 orang ASN yang memenuhi syarat administrasi, hanya 259 orang yang ikut mendaftar.

Lantaran banyak ASN yang ternyata tak mendaftar, Gubernur Anies Baswedan pun geram.

Baca juga: Ratusan ASN DKI Ogah Ikut Lelang Jabatan Kepala Dinas, PDIP: Peran TGUPP Terlalu Sentral

Baca juga: Ratusan ASN Dijemur Anies Gegara Tak Mau Ikut Seleksi Kepala Dinas Buat Ketua DPRD DKI Bereaksi

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini mengumpulkan mereka di lapangan Balai Kota pada Senin (10/5/2021) siang.

Para ASN itu pun dijemur di bawah teriknya sinar matahari.

"Total yang mendaftar ada 259 dari 498 yang memenuhi syarat. Sisanya, 239 orang tidak mendaftar," ujarnya saat dikonfirmasi.

Dalam proses seleksi yang telah berjalan ini, Maria mengatakan, dirinya tak merasa TGUPP ikut campur tangan dalam proses seleksi ini.

"Saya enggak melihat (ada intervensi TGUPP)," kata dia.

Sebelumnya, Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono buka suara soal ratusan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov DKI yang ogah ikut lelang jabatan eselon II.

Ia menilai, ratusan ASN itu ogah ikut lelang jabatan lantaran peran Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) terlalu sentral dalam sistem pemerintahan yang dikendalikan Gubernur Anies Baswedan.

“Analisis saya peran TGUPP ini terlalu sentral, terlalu sentral dan operasional,” ucapnya, Rabu (12/5/2021).

Baca juga: Ratusan ASN Menolak Jadi Kepala Dinas, Ketua DPRD Minta Anies Introspeksi Diri: Saya Sudah Ingatkan

Baca juga: Seleksi CPNS dan PPPK 2021 Semakin Dekat, Berikut 8 Kemampuan yang Harus Dimiliki ASN

Sejak Anies menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta pada 2017 lalu, Gembong menyebut, peran TGUPP mulai bergeser.

Bila sebelumnya hanya sebatas membantu dan memberi masukan kepada gubernur, kini TGUPP juga mengurusi birokrasi, termasuk menentukan lolos tidaknya seorang ASN dalam lelang jabatan.

Hal inilah yang kemudian dikatakan Gembong menjadi penyebab para ASN tersebut pesimis dulu dan ogah ikut lelang jabatan.

“Mekanismenya enggak beres. Ini kan urutannya orang disuruh tes dulu, nah ini tes tidak terlalu berpengaruh, kenapa? Karena ada orang yang paling pengaruh,” ujarnya.

“Persoalannya di situ, dugaan saya TGUPP itu yang paling berpengaruh, itu yang menentukan,” tambahnya menjelaskan.

Untuk itu, Gembong mendesak Anies untuk segera mengevaluasi peran TGUPP agar tim khusus bentukan mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu tak ikut campur tangan mengurusi bagian operasional.

“Pasti ada yang enggak beres, enggak ada rumusnya orang enggak mau naik jabatan. PNS itu kan mengejar karier,” kata Gembong.

“Pak gubernur harus segera evaluasi peran TGUPP,” sambungnya. (*)