DPRD DKI Akan Bentuk Pansus Terkait Ratusan ASN Pemprov Tidak Ikut Lelang Jabatan

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Berbagai isu mencuat setelah ada ratusan Aparatur Sipil Negara (ASN) DKI ogah ikut lelang jabatan pejabat eselon II.

Salah satunya terkait isu mafia atau makelar jabatan yang santer diberitakan belakangan ini.

Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) pun disebut-sebut turut terlibat dalam kasus makelar jabatan ini.

Terkait hal ini, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi enggan berkomentar banyak.

Ia mengaku tak mau gegabah mengambil kesimpulan soal dugaan TGUPP yang menyalahgunakan kewenangannya sehingga para ASN DKI ogah ikut lelang jabatan.

"Kami tidak ingin gegabah juga menyimpulkan TGUPP penyebab ASN tidak daftar lelang jabatan eselon II," ucapnya, Kamis (27/5/2021).

Untuk itu, Prasetyo menggulirkan wacana bakal membentuk panitia khusus (Pansus) guna mencari tahu persoalan yang sebenarnya terjadi di Pemprov DKI.

"Kami mau masalah ini selesai enggak setengah-setengah, makanya kami akan bentuk pansus," ujarnya.

Baca juga: Polemik Pengunduran Diri Alvin Wijaya dari TGUPP, Wagub DKI: Enggak Perlu Diperdebatkan

Namun, bila ada bukti TGUPP menekan atau melakukan intervensi saat lelang jabatan, politisi senior PDIP ini mengaku, pihaknya tak akan segan mendesak Gubernur Anies Baswedan untuk mengevaluasinya.

"Kalau memang ternyata rekomendasi (pansus) seperti itu berdasarkan keterangan dari para pakar dan ahli, ya akan kami rekomendasikan (evaluasi TGUPP)," kata dia.

"Namun, kalau sekarang masih terlalu dini, prematur, karena kita belum minta keterangan, pansus belum berjalan," tambahnya menjelaskan.

Baca juga: PDIP Curigai Oknum TGUPP Jadi Makelar Jabatan Sampai Tingkat Kelurahan dan Kecamatan di DKI

Diberitakan sebelumnya, Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono curiga ada keterlibatan TGUPP dalam penentuan jabatan di Pemprov DKI.

Terlebih, belasan jabatan tinggi dan ratusan posisi di kelurahan dan kecamatan yang masih kosong hingga saat ini.

"Makin lama (pemilihan) lurah ditunda-tunda, camat ditunda, pasti ada campur tangan TGUPP," ucapnya, Selasa (25/5/2021).

Banyaknya jabatan lurah dan camat yang masih kosong ini terbongkar saat rapat kerja Komisi A DPRD DKI dengan Pemprov DKI pada Senin (24/5/2021) kemarin.

Baca juga: Anggota DPRD DKI Ini Dengar Isu Alvin Wijaya Mundur Jadi TGUPP Anies Diduga Terkait Mafia Jabatan

Pemprov DKI yang diwakilkan oleh Asisten Pemerintahan Sigit Wijatmoko pun tak menampik hal ini.

Bahkan, ia menyebut, kekosongan ratusan posisi lurah dan camat sudah terjadi sejak setahun terakhir.

Gembong pun curiga, ada oknum TGUPP merangkap jadi makelar jabatan untuk menempatkan orang-orang terdekatnya di posisi strategis.

Sehingga proses seleksi yang sudah berlangsung sejak 2020 lalu tak kunjung rampung. 

"Banyak cara, banyak celah. Itu bukan rahasia lagi soal penempatan. Jadi ada kelurahan A kosong, kemudian orang (terdekatnya) ditempatkan di sana," ujarnya.

"Mapping yang mereka lakukan seperti itu," tambahnya menjelaskan.

Kasus mafia atau makelar jabatan di Pemprov DKI belakangan kembali mencuat.

Anggota TGUPP Alvin Wijaya yang belum lama ini mengundurkan diri pun diduga terlibat kasus ini.

Namun, kabar ini buru-buru langsung dibantah Asisten Pemerintahan DKI Jakarta Sigit Wijatmoko.

Ia pun menyebut, kekosongan ratusan jabatan ini terjadi akibat akumulasi selama beberapa bulan terakhir ini.

Baca juga: Mengenal Sosok Alvin Wijaya, Anggota TGUPP yang Disebut-sebut Diberhentikan Anies Baswedan

Sebab, banyak pejabat sebelumnya yang meninggal ataupun pensiun.

"Ini memang akumulasi. Ada yang pensiun, ada yang meninggal, sehingga terjadi kekosongan," tuturnya. 

Ia pun menegaskan, proses seleksi di beberapa wilayah, seperti di Jakarta Selatan, Jakarta Utara, dan Jakarta Pusat sebenarnya sudah rampung.

Namun, mereka belum bisa dilantik lantaran masih menunggu penyelesaian administrasi penunjukan jabatan definitif di Jakarta Timur dan Jakarta Barat.

"Karena nanti pelantikan secara serempak," kata Sigit.