Antisipasi Virus Corona di DKI

Jakarta Dapat Nilai E dari Kemenkes, Pimpinan DPRD DKI Kesal: Kami Tidak Butuh Nilai

Zita Anjani kesal dengan pernyataan Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono yang memberi nilai E penanganan Covid-19 di ibu kota.

TribunJakarta/Bima Putra
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani kesal dengan pernyataan Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono yang memberi nilai E penanganan Covid-19 di ibu kota. 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani kesal dengan pernyataan Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono yang memberi nilai E penanganan Covid-19 di ibu kota.

Menurutnya, pemberian nilai E itu sangat melukai perasaan para tenaga kesehatan di ibu kota yang telah berjuang dari awal pandemi Covid-19.

TONTON JUGA

"Ini sama saja mengabaikan pengorbanan 18 tenaga kesehatan yang telah gugur melawan pandemi," ucap Zita Anjani, Jumat (28/5/2021).

Politisi PAN ini menilai, seharusnya pemerintah pusat melalui Kemenkes bisa mengayomi dan memberi semangat kepada para tenaga kesehatan yang tengah berjuang melawan pandemi Covid-19.

Bukan malah memberikan rapor dan penilaian buruk perjuangan para tenaga kesehatan itu.

Anggota DPRD DKI Jakarta terpilih Zita Anjani datang ke pelantikan naik angkot, Senin (26/8/2019).
Zita Anjani datang ke pelantikan naik angkot, Senin (26/8/2019). (TribunJakarta.com/Pebby Adhe Liana)

"Saya berharap, Wamenkes bisa mengevaluasi apa yang telah diucap. Kami tidak butuh nilai-nilai, pemerintah pusat harusnya mendorong, mengayomi, dan memberi semangat tenaga kesehatan yang ada di daerah," ujarnya.

Menurutnya, tidak ada tolak ukur yang jelas dalam pemberian nilai E terhadap penanganan Covid-19 di ibu kota.

Baca juga: Mural Karya PPSU di Bukit Duri Dicorat-coret Pelaku Vandalisme, Lurah: Marah dan Kecewa

Baca juga: 2 Bule Inggris Dideportasi karena Kabur Karantina, Kejari Kota Tangerang: Seharusnya Dihukum Dulu

Baca juga: Beli Jam Rp 70 Ribu COD Tapi Paketnya Kosong, Pria Ini Emosi hingga Ancam Kurir Pakai Pedang: Ketipu

"Penilaian sebetulnya sah-sah saja, tapi harus jelas tolak ukurnya, objektif, by data. Di Jakarta, kita tidak bisa hanya menilai dari angka penularannya, harus nilai dari segala sisi," tuturnya.

Zita menilai, penanganan Covid-19 yang dilakukan Pemprov DKI hingga saat ini sudah sangat maksimal.

Hal ini bisa dilihat dari angka kesembuhan yang mencapai 95,7 persen dan angka kematian di kisaran 1,7 persen.

Tingkat kesembuhan dan angka kematian ini pun disebutnya jauh lebih baik dibandingkan daerah lain.

Bahkan, angka-angka tersebut juga masih lebih baik dibandingkan rata-rata nasional.

"Kualitas respon tenaga kesehatan bagaimana? Angka kesembuhan berapa? Angka kematian berapa? Menkes harus lihat itu," kata Zita.

"Sejauh ini, Dinas Kesehatan DKI sudah kerja maksimal, kerja di atas rata-rata," tambahnya menjelaskan.

Anies Diminta Tarik Rem Darurat

Baca juga: Mural Karya PPSU di Bukit Duri Dicorat-coret Pelaku Vandalisme, Lurah: Marah dan Kecewa

Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta mendesak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan segera menarik rem darurat.

Pasalnya, penanganan Covid-19 di DKI Jakarta diganjar nilai E oleh pemerintah pusat.

TONTON JUGA

Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Idris Ahmad menilai, nilai buruk dari Kementerian Kesehatan ini menjadi tamparan keras bagi Gubernur Anies Baswedan.

"Pak gubernur tidak boleh hanya bangga dengan jumlah tes dan fasilitas kesehatan, perlu serius membenahi kemampuan tracing dan isolasi," ucap Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Idris Ahmad.

Adapun nilai E ini diberikan Kemenkes lantaran laju penularan Covid-19 di DKI yang cukup tinggi, mencapai 150 kasus positif per 100 ribu penduduk tiap pekannya.

Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI Idris Ahmad saat ditemui di kantornya, Gedung DPRD DKI, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (3/9/2019).
Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI Idris Ahmad saat ditemui di kantornya, Gedung DPRD DKI, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (3/9/2019). (TribunJakarta.com/Dionisius Arya Bima Suci)

Selain itu, tingkat keterisian rumah sakit rujukan Covid-19 pascalebaran juga terus meningkat dan tracing kasus yang dinilai belum maksimal.

Untuk itu, Idris mendesak Anies untuk segera memperketat aturan secara merata, mulai dari tingkat RT/RW, tempat kerja, tempat rekreasi, hingga pusat perbelanjaan.

Baca juga: Disdik Kota Bekasi Setop Sementara Penambahan Jumlah Sekolah Tatap Muka, Ini Alasannya

Baca juga: Daftar Skuad Timnas Belanda di Euro 2020:Van Dijk Absen, Bintang Barcelona & Man United Jadi Tumpuan

Baca juga: Rizieq Shihab Akan Jalani Sidang Tuntutan Kasus RS Ummi Bogor Pekan Depan

"Jakarta perlu mempertimbangkan menarik rem darurat untuk meredam infeksi penularan Covid-19," ujarnya dalam keterangan tertulis.

Menurutnya, pengetatan perlu dilakukan guna mencegah tsunami kasus Covid-19 seperti yang terjadi di India.

Sebab, mobilitas warga selama lebaran kemarin cukup tinggi meski pemerintah telah membuat kebijakan larangan mudik.

TONTON JUGA

"Sehingga mereka yang baru kembali dari luar Jakarta tidak menularkan virus ke warga yang tidak turut mudik," kata dia.

Idris menambahkan, jumlah RT yang masuk zona merah dan oranye saat ini semakin bertambah, sehingga micro lockdown harus diterapkan.

Salah satunya klaster lebaran di RT 03 RW 03, Cilangkap, Cipayung, Jakarta Timur dimana ada 104 warga yang terpapar Covid-19.

Pada level provinsi, jumlah kasus positif DKI Jakarta juga meningkat sebesar 40 persen dalam sepekan terakhir. 

Keterisian Wisma Atlet juga meningkat 6 persen pascalibur Lebaran.

Baca juga: Liga 1 Belum Bisa Digelar, Polri Masih Belum Kasih Rekomendasi Izin, Menpora: Tinggal Menunggu Waktu

"Arus balik belum berakhir, masih banyak pemudik yang belum kembali dan mayoritas belum menjalani pemeriksaan swab antigen," tuturnya.

"Jika tidak segera dilacak dan diisolasi, maka klaster tersebut akan menyebar sehingga pada akhirnya timbul tsunami kasus Covid-19 di Jakarta," tambahnya menjelaskan.

Sumber: Tribun Jakarta
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved