Sidang Rizieq Shihab
Rizieq Shihab Buat Pleidoi Pribadi Tanggapi Tuntutan 6 Tahun Penjara dari Jaksa
Rizieq Shihab mengajukan pleidoi atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara dugaan tindak pidana pemberitahuan bohong kasus di RS UMMI Bogor
Penulis: Bima Putra | Editor: Wahyu Septiana
lihat foto
Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Bima Putra
TRIBUNJAKARTA.COM, CAKUNG - Rizieq Shihab mengajukan pleidoi atau pembelaan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam perkara dugaan tindak pidana pemberitahuan bohong kasus tes swab di RS UMMI Bogor.
Pleidoi yang bakal disampaikan pada sidang lanjutan Kamis (10/6/2021) di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Kamis (10/6/2021) menanggapi tuntutan pidana enam tahun penjara terhadapnya.
Sebagaimana pleidoi untuk pada perkara Petamburan dan Megamendung, anggota tim kuasa hukum Rizieq, Aziz Yanuar mengatakan kliennya bakal kembali membuat nota pembelaan pribadi.
"Iya, sama (pleidoinya dibuat sendiri)," kata Aziz di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (3/6/2021).
Selain Rizieq, Muhammad Hanif Alatas yang juga jadi terdakwa dalam kasus tes swab di RS UMMI Bogor dan ditahan di Rutan Bareskrim Polri juga akan menyiapkan pleidoi pribadi.
Artinya pada sidang lanjutan Kamis (10/6/2021) mendatang Rizieq, Hanif, dan tim kuasa hukum masing-masing menyampaikan nota pembelaan atas tuntutan JPU di perkara RS UMMI Bogor.
Meski dalam perkara kerumunan warga di Petamburan dan Megamendung Rizieq divonis bersalah, Aziz menuturkan pihaknya optimis mendapati vonis bebas di perkara RS UMMI Bogor.
Baca juga: Pegawai BUMN Bawa Balitanya saat Bobo Bareng Janda di Kontrakan, Langsung Pucat Digerebek Istri Sah
Baca juga: Masih Pandemi Covid-19, Pemerintah Putuskan Tak Berangkatkan Jemaah Haji Tahun Ini
Baca juga: Gerobak Sate di Jaksel Ditabrak Mobil Fortuner Sampai Hancur, Pengemudi Ternyata Pinjam Mobil Orang
"Yakin. Insya Allah 1000 persen yakin. Kami yakin Majelis Hakim adalah Hakim Hakim yang bijaksana yang adil yang mempunyai hati nurani serta berpegang teguh dalam penegakan hukum yang berkeadilan," ujarnya.
Menurut tim kuasa hukum pasal 14 ayat 1 UU Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang disangkakan dalam perkara tes swab RS UMMI Bogor tidak tepat atau terdapat unsur politik.
Alasannya UU Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dibuat pada era orde lama guna merespon kondisi saat itu dan kini digunakan hanya pada sejumlah perkara.
"Yang menguatkan adalah penerapan pasal pasal ini tidak lepas dari unsur politik. Hampir semua Ratna Sarumpaet. Syahganda, tidak pernah ada sejak orde lama sampai sekarang baru ini dipakai," tuturnya.
Status Bekas Napi Hingga Sikap Tidak Sopan Perberat Tuntutan Rizieq
Status bekas narapidana memperberat tuntutan terhadap Rizieq Shihab dalam perkara dugaan tindak pidana pemberitahuan bohong kasus tes swab di RS UMMI Bogor.
Dalam sidang tuntutan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyatakan status tersebut jadi pertimbangan mereka menuntut Rizieq divonis enam tahun penjara.
