Breaking News:

Antisipasi Virus Corona di Depok

Satgas Covid-19 Hindari Kebijakan Lockdown di Depok

Satgas Covid-19 Kota Depok belum mengambil langkah lockdown, lantaran masih menunggu arahan dari pemerintah pusat

Penulis: Dwi Putra Kesuma | Editor: Muhammad Zulfikar
TRIBUNJAKARTA.COM/DWI PUTRA KESUMA
Juru Bicara Satgas Covid-19 Kota Depok, Dadang Wihana, saat dijumpai wartawan di Balai Kota Depok, Selasa (22/6/2021). 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dwi Putra Kesuma

TRIBUNJAKARTA.COM, PANCORAN MAS – Kebijakan pengetatan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dipilih Satgas Covid-19 Kota Depok dalam menanggulangi lonjakan drastis Covid-19.

Dalam pengetatan ini, sejumlah tempat hiburan seperti bioskop, kolam renang, dan fasilitas tempat wisata lainnya kembali ditutup.

Kemudian, seluruh layanan makan di tempat baik di restoran, kafe, dan yang sebagainya pun ditiadakan, disertai pembatasan waktu operasi hingga pukul 21.00 WIB.

Namun demikian, Satgas Covid-19 Kota Depok belum mengambil langkah lockdown, lantaran masih menunggu arahan dari pemerintah pusat.

“Kami melakukan pengetatan PPKM mikro dalam koridor khas dari pemerintah pusat meskipun ada karakteristik yang berbeda dengan pemerintah pusat tapi tidak terlalu jauh. Kami lakukan untuk antisipasi lonjakan lonjakan kasus yang terjadi saat ini,” kata Juru Bicara Satgas Covid-19 Depok, Dadang Wihana, saat dikonfirmasi wartawan, Rabu (23/6/2021).

Baca juga: Pemprov DKI Masih Mengkaji Usulan Perubahan Nama Jalan Kebon Sirih Jadi Jalan Ali Sadikin

Baca juga: Beragam Aktivitas Seru yang Bisa Dilakukan di Hutan Kota Srengseng Jakarta Barat

Baca juga: Wagub DKI Klaim Pihaknya Sudah Terapkan Rem Darurat di Jakarta

Dadang mengatakan, menyoal lockdown bukanlah hal yang mudah, musabab harus memperhatikan segala aspek.

“Kewenangan lockdown menunggu arahan pemerintah pusat karena banyak sekali yang harus dipersiapkan termasuk logistik dan lain-lain. Pemerintah pusat untuk saat ini belum mengambil kebijakan untuk lockdown ataupun karantina wilayah,” bebernya.

Dadang mengakui, pihaknya saat ini justru menghindari kebijakan lockdown.

“Kita belum memikirkan kebijakan lockdown dan itu dihindari, karena harus seimbang antara penanganan kesehatan dengan kegiatan ekonomi,” tuturnya.

“Itu yang tidak boleh putus makanya untuk saat ini arahan Presiden adalah vaksinasi harus segera didorong untuk membangun health immunity lebih cepat,” pungkasnya.

Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved