Utang Kemenkes Membengkak, RSUD Kota Bekasi Berharap Pembayaran Dapat Dilakukan Secara Bertahap

Laporan wartawan TribunJakarta.com, Yusuf Bachtiar

TRIBUNJAKARTA.COM, BEKASI SELATAN - Utang pembiayaan penanganan pasien Covid-19 Kementerian Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RUSD) Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi diharapkan dapat dibayar secara bertahap.

Wakil Direktur Bidang Keuangan RSUD Chasbullah Abdulmadjid Indrianti mengatakan, pihaknya membutuhkan pembiayaan guna kelancaran operasional rumah sakit.

"Bisa didahulukan sisa bayar tahun 2020 sebesar Rp43 miliar di bulan Juni (2021) ini yang nantinya akan dipergunakan untuk menggerakkan operasional RSUD," kata Indriati, Rabu (23/6/2021).

Dia menjelaskan, RSUD Kota Bekasi di tengah situasi pandemi sangat mengandalkan pembiayaan dari klaim penanganan pasien Covid-19 yang ditanggung Kemenkes.

"75 persen pendapatan RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi sebagai rumah sakit utama rujukan Covid-19 di Kota Bekasi dan Provinsi Jawa Barat berasal dari klaim pelayanan pasien terinfeksi Covid-19," ucapnya.

Baca juga: Utang Kemenkes ke RSUD Kota Bekasi Membengkak Capai Ratusan Miliar, Begini Rinciannya

Baca juga: Utang BPJS dan Kemenkes Capai Rp 81 Miliar, Operasional RSUD Kota Bekasi Terancam Shutdown

Biaya operasional ini lanjut dia, dipergunakan untuk pembayaran vendor alat kesehatan, obat dan pihak lainnya yang terkait operasional rumah sakit.

Utang Kemenkes Membengkak

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memiliki utang klaim pelayanan pasien Covid-19, di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi mencapai ratusan miliar.

Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengatakan, utang klaim pelayanan pasien Covid-19 terhitung sejak November 2020 hingga Mei 2021 dengan total estimasi tagihan mencapai Rp144 miliar.

"Itu (tagihan) dari November - Desember 2020, lalu Januari sampai dengan Mei 2021," kata Rahmat di Stadion Patriot, Rabu (23/6/2021).

Sebagai rincian, tagihan klaim pelayanan pasien Covid-19 di RSUD pada 2020 periode Maret - Desember 2020 diajukan sebesar Rp171 miliar.

Proses klaim diajukan dengan verifikasi melalui BPJS Kesehatan, untuk selanjutnya pembiayaan ditanggung Kemenkes.

Dari pengajuan sebesar Rp171 miliar, disetujui sebesar Rp81,9 miliar. Namun, setelah itu terdapat dispute setelah verifikasi lanjutan sebesar Rp8,4 miliar.

Sehingga, total pembiayaan yang harus dibayarkan Kemenkes ke RSUD Kota Bekasi dalam pelayanan penanganan pasien Covid-19 periode Maret - Desember 2020 sebesar Rp90,3 miliar.

"Untuk periode tagihan 2020 sudah dibayarkan sebesar Rp47 miliar (Maret - Oktober), sehingga sisa yang harus dibayar masih ada Rp43 miliar lagi di 2020," papar Rahmat.

Belum selesai pembayaran periode 2020, utang Kemenkes ke RSUD Kota Bekasi makin membengkak menyusul terus bergulirnya pelayanan pasien Covid-19 periode 2021.

Sebagai rincian, untuk periode Januari hingga Mei 2021, RSUD Kota Bekasi mengajukan klaim pembiayaan pelayanan pasien Covid-19 sebesar Rp101,7 miliar.

"Untuk periode 2021 yang sudah disetuji baru di bulan Januari saja sebesar Rp24,7 miliar, periode Februari - Mei kita mengajukan Rp77 miliar tapi masih proses verifikasi dan belum ada yang dibayarkan" ucapnya.

Ini rinciannya

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memiliki utang klaim pelayanan pasien Covid-19, di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi mencapai ratusan miliar.

Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengatakan, utang klaim pelayanan pasien Covid-19 terhitung sejak November 2020 hingga Mei 2021 dengan total estimasi tagihan mencapai Rp144 miliar.

"Itu (tagihan) dari November - Desember 2020, lalu Januari sampai dengan Mei 2021," kata Rahmat di Stadion Patriot, Rabu (23/6/2021).

Sebagai rincian, tagihan klaim pelayanan pasien Covid-19 di RSUD pada 2020 periode Maret - Desember 2020 diajukan sebesar Rp171 miliar.

Proses klaim diajukan dengan verifikasi melalui BPJS Kesehatan, untuk selanjutnya pembiayaan ditanggung Kemenkes.

Dari pengajuan sebesar Rp171 miliar, disetujui sebesar Rp81,9 miliar. Namun, setelah itu terdapat dispute setelah verifikasi lanjutan sebesar Rp8,4 miliar.

Sehingga, total pembiayaan yang harus dibayarkan Kemenkes ke RSUD Kota Bekasi dalam pelayanan penanganan pasien Covid-19 periode Maret - Desember 2020 sebesar Rp90,3 miliar.

"Untuk periode tagihan 2020 sudah dibayarkan sebesar Rp47 miliar (Maret - Oktober), sehingga sisa yang harus dibayar masih ada Rp43 miliar lagi di 2020," papar Rahmat.

Belum selesai pembayaran periode 2020, utang Kemenkes ke RSUD Kota Bekasi makin membengkak menyusul terus bergulirnya pelayanan pasien Covid-19 periode 2021.

Sebagai rincian, untuk periode Januari hingga Mei 2021, RSUD Kota Bekasi mengajukan klaim pembiayaan pelayanan pasien Covid-19 sebesar Rp101,7 miliar.

"Untuk periode 2021 yang sudah disetuji baru di bulan Januari saja sebesar Rp24,7 miliar, periode Februari - Mei kita mengajukan Rp77 miliar tapi masih proses verifikasi dan belum ada yang dibayarkan" ucapnya.

Baca juga: Emosi, Kadispora Tangsel Nyaris Tonjok Wartawan Saat Ditanya Kasus Korupsi KONI

Baca juga: Anies Baswedan Wajibkan Seluruh Perusahaan di DKI Terapkan WFH 75 Persen

Baca juga: Baru Sehari Diresmikan, Rumah Panggung Warga Kebon Pala Terendam Banjir Satu Meter

Terancam Shutdown

Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengatakan, jika dalam waktu dekat tunggakan belum dibayar, dia khawatir operasional pelayanan rumah sakit makin terganggu.

"Karena kalau enggak dibayarkan bisa-bisa dua minggu lagi rumah sakit kita shutdown (tutup) nanti," kata Rahmat di Stadion Patriot Candrabhaga Kota Bekasi, Selasa (22/6/2021).

Rahmat menganalogikan, operasional RSUD Kota Bekasi saat ini tak ubahnya sebuah kendaraan yang nyaris kehabisan bahan bakar.

"Ya udah lah mulai tersendat, kalo bensin sekarang nih tarolah sekarang kan tadinya full, terus sekaranga ada piutang mulai terganggu, lama-lama kan kering, kalo kering kan batuk-batuk nanti," ucapnya.

Keperluan logistik rumah sakit lanjut dia, terus berjalan demi memenuhi kebutuhan pasien di tengah situasi peningkatan kasus Covid-19 di Kota Bekasi.

"lama-lama kalau belum di bayarkan kan engga mungkin ngirim (logistik), kan sekarang semuanya serba ada duit bayar ada duit bayar," tuturnya.

Anggaran daerah penanganan Covid-19 Kota Bekasi lanjut dia, kondisinya juga sudah tak bisa lagi diandalkan lantaran semakin penipis.

Sehingga, anggaran daerah tidak dapat menutup sementara kebutuhan operasional RSUD jika puitang BPJS dan Kemenkes belum dibayarkan.

"Anggaran covid kita sudah tidak ada, makanya kita lagi bikin surat ke Kemendagri untuk melakukan recofusing," tuturnya.