Kadishub DKI Klaim Berhasil Turunkan Mobilitas Warga, Volume Lalu Lintas Turun 61 Persen

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Pemprov DKI Jakarta mengklaim berhasil menekan mobilitas warga selama sepekan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

Berdasarkan analisis data dari Google, mobilitas masyarakat dengan kendaraan bermotor turun 61,76 persen dibandingkan saat masa PPKM Berbasis Mikro.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan, mobilitas warga yang mengakses transportasi publik juga turun signifikan hingga 46,66 persen.

"Jumlah penumpang harian angkutan umum perkotaan pada PPKM Darurat adalah 515.137 penumpang per hari, mengalami penurunan dibandingkan saat PPKM Berbasis Mikro sebanyak 965.779 penumpang per hari," ucapnya, Senin (12/7/21).

Penurunan jumlah penumpang juga terjadi pada angkutan AKAP sebesar 59,12 persen.

"Saat PPKM Darurat jumlah penumpang harian angkutan AKAP adalah 2.195, turun dibandingkan saat PPKM Berbasis Mikro sebanyak 5.369 penumpang per hari," ujarnya.

Selama PPKM Darurat ini, pemerintah memang melakukan sejumlah pembatasan aktivitas masyarakat.

Perkantoran non esensial dan non kritikal pun wajib menerapkan aturan 100 persen bekerja di rumah atau work from home (WFH).

Kemudian, penyekatan juga dilakukan di akses keluar masuk ibu kota, serta sejumlah ruas jalan di DKI Jakarta.

Untuk itu, mobilitas warga selama sepekan masa PPKM Darurat justru sedikit meningkat di area permukiman.

"Mobilitas di area pemukiman naik 10,2 persen," kata anak buah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ini.

Baca juga: 77 Tenaga Kesehatan Terima Penghargaan dari Kapolres dan Dandim Kota Depok

Baca juga: Wali Kota Bekasi Kenang Sosok Eka Supria Atmaja, Rahmat Effendi: Beliau Sosok Berdedikasi

Baca juga: Dipatroli Petugas Setiap Hari, Pemilik Kedai Kopi di Jakarta Barat Ini Segel Tokonya Sendiri

Diberitakan sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengklaim, mobilitas warga ibu kota menurun signifikan selama sepekan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

"Mobilitas masyarakat menurun, jauh sekali," ucapnya di Balai Kota, Senin (12/7/2021).

Walau demikian, Ariza tak menyebut angka penurunan mobilitas warga selama sepekan masa PPKM Darurat.

Politisi Gerindra ini hanya menyebut, keberhasilan ini tidak terlepas dari penyekatan jalan yang dilakukan Pemprov DKI bersama unsur TNI/Polri.

Tak hanya jalur akses keluar masuk Jakarta, penyekatan juga dilakukan di beberapa ruas jalan ibu kota.

Selain itu, beberapa tempat, seperti mal atau pusat perbelanjaan hingga fasilitas umum juga ditutup selama masa PPKM Darurat.

"Apalagi kami memberlakukan surat tanda registrasi pekerja atau STRP, itu yang sangat efektif," ujarnya.

"Bahkan, akan cabut izinnya bagi yang terus membandel," tambahnya menegaskan.

Selama sepekan PPKM Darurat, Pemprov DKI juga terus menggencarkan sidak di perkantoran-perkantoran.

Pemprov DKI pun menemukan beberapa perusahaan non esensial dan non kritikal yang ngotot buka saat PPKM Darurat.

"Namun demikian, kami tetap memberikan sanksi, denda, dan juga penutupan sementaran," tuturnya.

Sebagai informasi, STRP mulai hari ini resmi diberlakukan untuk seluruh penumpang angkutan umum di DKI Jakarta.

Tak hanya KRL, STRP itu juga diberlakukan untuk moda transportasi lain, seperti MRT hingga Transjakarta.

Artinya, hanya pekerja esensial dan kritikal yamg boleh mengakses transportasi publik.

Masyarakat yang bekerja bukan di bidang esensial dan kritikal pun diminta untuk tetap berada di rumah.

"Mari kita dukung program protokol kesehatan dengan baik, program vaksinasi nasional, dan tentu program PPKM Darurat," ucapnya.