Pemerintah Diminta Tinjau Ulang Aturan Wajib Tes Bebas Covid dan Vaksin Naik Transportasi Umum

Sebagai catatan, paparnya, jumlah UMKM di Indonesia sangat besar sekitar 67 juta unit usaha dengan kontribusi dominan terhadap PDB yakni sebesar 62-63 persen serta jumlah SDM mencapai 97% dari total tenaga kerja.

Pemerintah juga diharapkan mempercepat vaksinasi UMKM dengan vaksin terbaik agar mereka yang sering berinteraksi dengan konsumen bisa diselamatkan sekaligus ikut menyelamatkan masyarakat konsumen, sehingga tercipta interaksi sehat antara UMKM dan konsumen.

Selain itu, UMKM segera dikucurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk membantu mereka saat PPKM Darurat agar tetap eksis.

Baca juga: Solusi Belum Dapat Sertifikat Vaksin Covid-19 dari SMS 1199 maupun di PeduliLindungi

Anggota DPR RI periode 2014-2019 ini juga mengusulkan agar PPKM Darurat didukung dengan mitigasi bencana dan program yang lebih jelas.

Salah satunya, sosialisasi dan mendata masyarakat yang melakukan isolasi mandiri karena jumlahnya jauh lebih besar dari data kasus Covid-19 yang diumumkan pemerintah.

“Pemerintah seyogyanya ikut memantau dan mendorong warga yang isoman mau memberikan data dengan menginstruksikan pemda supaya masyarakat yang isoman melapor dan berikan tanda di rumahnya masing-masing, tulis tanggal isoman dan membutuhkan apa. Libatkan ASN, Satgas Covid, dan masyarakat untuk memantau warga isoman,” ujarnya.

Pemda juga bisa menggandeng pengusaha untuk membantu sterilisasi wilayah permukiman dengan penyemprotan disinfektan secara efektif dan efisien.

"Kolaborasi ini diharapkan dapat membantu masyarakat pada saat isoman dan PPKM Darurat saat ini sehingga hasilnya bisa maksimal,” kata Bambang Haryo.