Virus Corona di Indonesia
Pemerintah Diminta Tinjau Ulang Aturan Wajib Tes Bebas Covid dan Vaksin Naik Transportasi Umum
Pemerintah diminta meninjau ulang persyaratan wajib rapid test/PCR dan vaksin untuk penumpang angkutan umum, terutama transportasi antar-pulau
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah diharapkan meninjau ulang persyaratan wajib rapid test/PCR dan vaksin untuk penumpang angkutan umum, terutama transportasi antar-pulau, karena dianggap kurang efektif dan efisien.
“Pengguna transportasi publik antar-pulau sebaiknya tidak terhambat dengan persyaratan yang berat. Yang penting terapkan protokol kesehatan dan diawasi ketat selama menggunakan transportasi publik,” kata Bambang Haryo Soekartono, pemerhati dan praktisi transportasi logistik, Rabu (21/7/2012).
Menurutnya, penumpang yang sudah divaksin seharusnya tidak perlu rapid test/PCR, sementara syarat rapid test/PCR cukup berlaku bagi penumpang yang belum divaksin.
“Cukup satu syarat saja dan prokes diperketat. Di banyak negara, transportasi domestiknya hanya cek suhu tubuh,” ujarnya.
Syarat yang memberatkan itu dikhawatirkan sekadar menjadi formalitas.
Akhirnya tujuan menjadi tidak jelas dan bisa disalahgunakan oleh oknum untuk memalsukan syarat tersebut.
Menurut Bambang Haryo, masyarakat lebih baik didorong menggunakan angkutan umum jika harus bepergian di masa pandemi sebab perjalanannya lebih mudah dipantau daripada mereka menggunakan kendaraan pribadi.
Sebab penumpang angkutan umum tercatat dalam manifest dan tujuannya jelas sehingga mudah dideteksi, sedangkan kendaraan pribadi sulit dikendalikan dan diawasi.
Dirinya mengatakan, menggunakan transportasi umum sama seperti saat masyarakat berada di tempat umum.
Di pasar atau mall, masyarakat bahkan bisa berlama-lama dan lebih intens berinteraksi dibandingkan di angkutan umum.
“Masuk pasar, orang tidak diminta RT/PCR atau vaksin, bahkan sering tidak dicek suhu tubuhnya. Padahal, satu orang pedagang di pasar bisa berkomunikasi dengan ratusan konsumen. Kalau di angkutan umum, orang lebih banyak diam,” tuturnya.
Diharapkan ada perubahan kebijakan yang mempermudah masyarakat menggunakan transportasi publik sehingga masyarakat mau dan nyaman menggunakan transportasi publik.
Vaksinasi UMKM
Bambang Haryo menyarankan agar pemerintah memprioritaskan vaksinasi untuk pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), termasuk pedagang.
"Mereka diprioritaskan karena menjadi tulang punggung ekonomi,” tegasnya.
