PPKM Darurat Diperpanjang, Pemkot Jakarta Pusat Melakukan Sidak Kantor Kelurahan dan Kecamatan

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Muhammad Rizki Hidayat

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Pemerintah Kota Jakarta Pusat melakukan inspeksi mendadak (sidak) di tiap kantor kelurahan hingga Kecamatan.

Wakil Wali Kota Jakarta Pusat, Irwandi, mengatakan tujuannya guna memastikan pelayanan terhadap masyarakat tetap berjalan.

TONTON JUGA

Sebab, pemerintah resmi memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat hingga 25 Juli 2021.

"Karena aturan itu diperpanjang, kami ingin memastikan pelayanan di tingkat RT hingga Kecamatan tetap melayani masyarakat secara baik," kata Irwandi, saat dihubungi, Rabu (21/7/2021).

"Pegawai kami imbau tetap memperhatikan protokol kesehatan karena masih pandemi Covid-19," lanjut dia.

Sekretaris Kota Jakarta Pusat, Iqbal Akbarudin, pun meneruskan arahan atasannya tersebut.

Iqbal, sapaannya, usai memantau pelayanan publik di kantor Kelurahan Gelora dan Karet Tengsin, Jakarta Pusat,  pada Rabu (21/7/2021).

• Jokowi Perpanjang PPKM, Wali Kota Bekasi Bingung Tentukan Level di Wilayahnya: Masuk Mana Nih Kita

"Ini kegiatan rutin termasuk pada saat pandemi Covid-19, kami tetap memonitor dan mengevaluasi para pekerja," kata Iqbal, di tempat terpisah. 

"Saat meninjau, bersyukur karena kelancaran pelayanan secara administratif warga dapat terlayani dengan baik," lanjutnya.

Karena beberapa pegawai bekerja dari rumah, kata Iqbal, pemanfaatan perangkat online pun digencarkan.

"Pelayanan kependudukan dapat dilakukan lewat aplikasi online sehingga tidak ada alasan tidak melayani masyarakat," tutup dia.

Pemerintah perpanjang PPKM Daurat sampai 25 Juli 2021

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara resmi mengumumkan perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat sampai 25 Juli 2021.

Jokowi menyampaikan perpanjangan PPKM Darurat pada Selasa (20/7/2021) dan ditayangkan akun YouTube Sekretariat Presiden.

"PPKM Darurat yang dimulai tanggal 3 Juli 2021 yang lalu adalah kebijakan yang tidak bisa kita hindari yang harus diambil pemerintah meskipun itu sangat- sangat berat ini dilakukan untuk menurunkan penularan covid-19," katanya.

TONTON JUGA

Hal tersebut juga mengurangi tingkat kebutuhan masyarakat untuk pengobatan di rumah sakit sehingga tidak membuat lumpuhnya rumah sakit lantaran over kapasitas.

Serta agar pelayanan kesehatan untuk pasien penyakit kritis tidak terganggu dan terancam nyawanya.

"Namun Alhamdulillah Kita patut bersyukur setelah dilaksanakan PPKM Darurat terlihat dari data penambahan kasus dan kepenuhan bed Rumah Sakit mengalami penurunan," lanjut Jokowi.

"Kita selalu memantau memahami dinamika di lapangan dan mendengar suara masyarakat yang terdampak dari PPKM Darurat ini."

Presiden Jokowi juga mengatakan PPKM yang awalnya direncanakan berakhir hari ini 20 Juli, diundur menjadi 26 Juli 2021.

Baca juga: Masjid Sunan Kalijaga TMII Sembelih Puluhan Hewan Kurban pada Iduladha Tahun Ini

Pihaknya menambahkan jika tren kasus Covid-19 terus mengalami penurunan maka nantinya tanggal 26 Juli 2021 Pemerintah akan melakukan mengakhiri kebijakan PPKM Darurat secara bertahap.

Akan dibuka bertahap

Pemerintah resmi melanjutkan masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

PPKM Darurat akan berlangsung hingga Minggu, 25 Juli 2021.

Hal ini disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam konferensi pers yang digelar Selasa (20/7/2021).

Keputusan untuk memperpanjang PPKM Darurat itu diambil setelah melihat realita di lapangan, termasuk adanya penurunan kasus selama PPKM Darurat diberlakukan.

"Jika tren penurunan terus terjadi, pemerintah akan membuka pembatasan secara bertahap mulai tanggal 26 Juli 2021," kata Jokowi.

Diketahui, masa PPKM Darurat di Pulau Jawa dan Bali berakhir pada Selasa (20/7/2021) hari ini.

Sebelumnya penerapan kebijakan PPKM Darurat untuk Jawa dan Bali ini diberlakukan mulai 3 Juli hingga 20 Juli 2021.

Baca juga: LIVE STREAMING Jokowi Umumkan Perkembangan Nasib PPKM Darurat

Kabar perpanjangan PPKM Darurat ini juga sebelumnya disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Republik Indonesia (RI) Muhadjir Effendy. 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) disebutnya telah memutuskan soal perpanjangan kebijakan tersebut.

"Sudah diputuskan Bapak Presiden, PKKM Darurat dilanjutkan atau diperpanjang hingga akhir Juli 2021," ujarnya dikutip dari tayangan YouTube Kompas TV, Jumat (16/7/2021).

Menurutnya, Presiden juga menyampaikan perpanjangan ini memang banyak risikonya.

Muhadjir menyampaikan dua poin penting dalam perpanjangan PPKM Darurat.

Termasuk bagaimana supaya seimbang antara meningkatkan disiplin warga untuk mematuhi protokol kesehatan dan standar-standar PPKM Darurat.

Juga terkait bantuan sosial.

"Dan bantuan sosial ini juga tidak mungkin ditanggung oleh pemerintah, oleh negara sendiri, namun juga perlu gotong royong masyarakat," lanjutnya.

"Termasuk masyarakat UGM untuk menyelenggarakan program membantu bagi mereka yang kurang beruntung, bagi mereka yang terdampak kebijakan PPKM Darurat ini."

Pihaknya mengimbau masyarakat untuk saling membantu, saling bergandengan tangan mengulurkan tangan.

Termasuk sedekah masker bagi masyarakat.

"Karena bagaimanapun bagi masyarakat di bawah masker itu barang yang mahal, tidak mungkin kita semuanya meminta meminta kesadaran melulu tanpa adanya peran kita untuk membantu mereka," pungkasnya.