Antsipasi Virus Corona di Tangerang
Datang ke Tangerang, Menteri Risma Ngomel Soal Bansos Disunat, Menteri Tito Minta Tim Khusus Tracing
Dua menteri datang langsung ke Kota Tangerang untuk mengevaluasi penanganan pandemi Covid-19, dari mulai soal tracing hingga distribusi bansos
Penulis: Ega Alfreda | Editor: Jaisy Rahman Tohir
lihat foto
Lokasi kedua, rombongan Kemensos langsung meluncur ke Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang.
Pengecekan langsung ke lapangan dilakukan dengan mencocokkan kartu identitas penerima dengan daftar penerima BST.
Risma menegaskan, pendamping menjalankan amanat yakni memberikan informasi kepada para penerima bansos dengan jujur.
"Jika ada yang tidak jujur dan bahkan minta-minta kepada penerima, kasih tahu saya, biar langsung saya yang tindak," jelas Risma.
Dalam sidak tersebut, Risma tampak naik pitam karena menemukan warga Tangerang penerima bansos yang dipotong oleh pendamping di wilayah Karang Tengah.
"Kamu dananya dipotong oleh siapa? Sebut namanya, ada polisi di sini yang siap menindaklanjuti," ucap Risma pada penerima bansos.
Warga tersebut bernama ibu Wowoh yang tinggal di gang kawasan Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang.
Ia mengaku pernah dimintai Rp 50 ribu untuk mendapatkan bantuan sosial tunai (BST) dari Kemensos beberapa waktu lalu.
"Ada orang saya dimintai uang tunai Rp 50 ribu. Tapi sampe sih bantuannya ke saya, awalnya emang agak ribet, bolak-balik gitu," ujar Wowoh kepada Risma.
Baca juga: Selama PPKM, Simak Ada 10 Bantuan yang Diberikan Pemerintah untuk Masyarakat
Baca juga: Cara Daftar Beasiswa untuk Pelajar Anak Pedagang Kecil dari Sandiaga Uno, Catat Syaratnya
Masih di Karang Tengah, ada warga bernama Aryanih yang mengeluh bansosnya disunat dengan modus uang kresek.
"Seharusnya ibu tidak mau dimintai uang kantong kresek atau apa pun namanya oleh pihak tertentu, sebab hak ibu penuh dan tanpa pemotongan sedikit pun," ujar Risma geram.
Hal serupa dirasakan oleh Maryanih, warga Karang Tengah lainnya, yang menerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau program sembako.
Namun, harga barang komponen yang diterima tidak sesuai atau tidak genap Rp 200 ribu per bulan.
"Tadi sudah dihitung oleh bapak yang dari Satgas Pangan/Mabes Polri harga dari komponen yang diterima hanya Rp 177 ribu dari yang seharusnya 200 ribu jadi ada Rp 23 ribu. Coba bayangkan Rp 23 ribu dikali 18,8 juta," ungkap Risma.
Para penerima BST, BPNT/Program Sembako dan Program Keluarga Harapan (PKH) diminta membantu pemerintah agar bantuan bisa sampai kepada penerima manfaat dan tidak ada tindak pemotongan oleh siapapun.
