Kasus Korupsi
KPK Periksa Wakil Ketua DPRD DKI M Taufik Soal Pengadaan Tanah Munjul, Begini Komentar PSI
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Penulis: Dionisius Arya Bima Suci | Editor: Erik Sinaga
lihat foto
Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci
TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Taufik diperiksa terkait kasus dugaan korupsi pengadaan lahan di kawasan Munjul, Jakarta Timur yang menyeret nama eks Dirut BUMD Sarana Jaya, Yoory C Pinontoan.
Terkait pemanggilan pimpinan DPRD DKI ini, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendukung KPK mengusut tuntas dugaan korupsi yang menjerat anak buah Gubernur Anies Baswedan.
Terlebih, pembahasan pengadaan tanah memang kerap menjadi isu yang paling hangat dan diminati di forum DPRD DKI lantaran anggaran pembelian tanah yang nilainya cukup besar.
"Kami berharap tidak ada legislatif yang terlibat, tapi kami melihat faktanya selalu ada dorongan kuat untuk menghabiskan anggaran triliun rupiah setiap tahunnya pada pembahasan di DPRD DKI Jakarta. Ini sangat tidak wajar," ucapnya, Selasa (10/8/2021).
Michael menyebut, kasus korupsi pengadaan lahan bukan kali pertama terjadi di ibu kota.
Baca juga: KPK Periksa Harbandiyono untuk Dalami Investasi Pengadaan Tanah di Munjul Jakarta Timur
Acap kali, kasus ini didalami oleh aktor-aktor besar di belakangnya lantaran nilai korupsinya yang cukup fantastis.
Untuk itu, diperlukan tindakan tegas dari penegak hukum untuk memberikan efek jera agar praktek korupsi pengadaan tanah tidak terulang lagi.
"Korupsi pengadaan tanah Munjul hanyalah permukaan dari bongkahan gunung es mafia tanah," ujarnya dalam keterangan tertulis.
"Kasus ini harus jadi pintu masuk membongkar mafia tanah di Jakarta," tambahnya menjelaskan.
Dengan diusutnya kasus ini, Michael berharap komplotan mafia tanah yang selama ini beroperasi di Jakarta bisa diberantas.
Baca juga: Nama Gubernur Anies dan Ketua DPRD DKI Bisa Terseret Kasus Korupsi Pengadaan Tanah Munjul
"KPK harus bisa ungkap dalang dan jejaringnya, dan penjarakan yang terlibat. Jangan puas hanya mencari pelaku kecil yang jadi kambing hitam, kasus ini harus dibongkar sampai ke akar-akarnya," ujarnya.
Sebagai informasi, selain memanggil Taufik, KPK hari ini turut memeriksa dua orang pejabat Pemprov DKI.
Mereka ialah Plh BP BUMD Periode 2019 Riyadi dan Kasubbid Pelaporan Arus Kas BPKD DKI Jakarta Sudrajat Kuswata.
