Pengembangan Teknologi Ramah Lingkungan Jadi Solusi Atasi Krisis Lingkungan

TRIBUNJAKARTA.COM - Rektor IPB Arif Satria mengatakan Indonesia saat ini dihadapkan pada krisis lingkungan yang harus segera diatasi.

Diketahui, kerusakan Sumber Daya Alam (SDA) adalah persoalan krisis tata kelola yang merupakan suatu kegagalan mengatur tindakan para aktor negara, pasar, dan masyarakat, berkepentingan terhadap sumber daya.

"Karena kalau kita bicara tata kelola, maka kita bicara negara, interaksi antara negara, pasar, dan masyarakat, yang terkait dengan sumbar daya alam," kata Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) Prof. DR. Arif Satria, S.P., M.Si. saat menjadi narasumber kuliah umum peserta Sekolah Kepemimpinan Politik Bangsa (SKPB) Akbar Tandjung Institute pada Angkatan X Seri 15, digelar secara zoom, Rabu (18/8/2021) malam.

Kali ini Sekolah Kepemimpinan Politik Bangsa (SKPB) Akbar Tandjung Institute pada Angkatan X Seri 15 mengangkat tema "Politik Pengelolaan SDA: Mencari Titik Temu Kepentingan Ekologi dan Politik."

Baca juga: Semarakkan HUT Kemerdekaan, Warga RT 02/10 Kelurahan Tugu Depok Gelar Lomba Penghijauan Lingkungan

Arif menyebutkan beberapa akar masalah krisis sumber daya alam dan lingkungan hidup diantaranya tergantung pada etika lingkungan yang antroposentrik, populasi penduduk yang terus meningkat, akumulasi kekayaan, kesenjangan dan kemiskinan, dan kegagalan kebijakan pembangunan (policy failures).

Selain itu juga terjadinya korupsi, kolusi, nepotisme, serta lemahnya penegakan hukum, kegagalan pasar (market failure) atau tidak adanya mekanisme pasar (no market mechanism) pada beberapa SDA tertentu.

Serta kapitalisasi global yang mendorong konsumsi untuk gaya hidup makmur (life style/consumtive), dan teknologi produksi dan teknologi jasa yang menjadi pemicu kerusakan dan pencemaran lingkungan.

"Karena itu kalau ada krisis tata kelola, berarti ada krisis pengaturan dan pengaturan itu bukan pengaturan satu aktor (saja), namun bagaimana (pengaturan) perkembangan pasar dengan baik, negara dan masyarakat bisa berkembang dengan baik, pengaturan antara pasar, negara, dan masyarakat," jelas Arif.

Untuk itu, solusi yang harus dilakukan, kata Arif, bagaimana menyeimbangkan rasionalitas ekonomi, dan rasionalitas ekologi.

Baca juga: Kapolri Jenderal Listyo Sigit dan Wantimpres Tinjau Pelaksanaan Vaksinasi PB INSPIRA di IPB

"Solusinya tergantung pendekatan yang setiap orang punya perspektif berbeda. Namun penguatan rasionalitas ekonomi, dan ekologi harus disejajarkan, antara lain melalui ekologi modern berbasis teknologi. Sebab kalau pendekatan ekonomi lebih dominan maka terjadi kerusakan lingkungan. Kalau pendekatan ekologi lebih dominan yang terjadi tidak ada pertumbuhan ekonomi,"imbuhnya.

Arif mencontohkan pengembangan teknologi ramah lingkungan semisal limbah asap yang dikonfirmasi menjadi cairan untuk pupuk dan lainnya, bio plastic sepeti plasitik singkong, dan lainnya.

"Jadi ekonomi tumbuh, tapi tidak merusak lingkungan. Teknologi ramah lingkungan sebagai solusi. Selain itu juga gerakan sosial, yang membangun life style ramah lingkungan, car free day. Ada juga yang menarik, Bupati Kuningan yang mengharuskan mahar menikah menambahkan dengan pohon, akad nikah yang ramah lingkungan, gerakan tumbler, toko tidak menyediakan kantong plastic. Selain itu meningkatkan akses masyarakat untuk mengelola lingkungan secara lestari," tambahnya Arif.

Hadir dalam acara ini, Direktur Program AT Institute, Dr. Agustian Prasetya, dan Direktur Eksekutif AT Institute, Dr. Puji Wahono, dan Kepala SKPB Dr. Alfan Alfian. Seperti diketahui, secara rutin SKPB mengundang pakar berbagai bidang ilmu dan praktisi untuk mengisi proses pembelajaran yang kreatif dan aktual. Peserta terdiri dari aktivis mahasiswa dan pemuda yang tergabung di dalam Kelompok Cipayung Plus.

Peserta diseleksi dari berbagai daerah di Indonesia, dan dalam masa pandemi ini diadakan secara daring. Selain kuliah kepemimpinan, peserta juga mendapatkan ceramah mengenai ekonomi, etika, politik lokal, pemilu dan sistem kepartaian.