Mirip Anies, Ahok Pernah Diancam Interpelasi oleh DPRD DKI Tapi Malah Balik Menantang, Soal Apa?
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menghadapi ancaman interpelasi oleh DPRD DKI Jakarta terkait gelaran Formula E. Situasi ini pernah dialami Ahok.
Penulis: Ferdinand Waskita | Editor: Yogi Jakarta
lihat foto
"Kesepakatan dari 7 fraksi dengan anggota 73 tidak ikut interpelasi. Pertimbangannya ya kita selesaikan dulu pandemi ini lebih utama. Rakyat butuh pandemi selesai supaya ekonomi bisa berjalan. Saya kira lebih pada kerja untuk masyarakat," kata Taufik kepada wartawan, Sabtu (28/8/2021).
Daftar fraksi yang anggotanya tidak ikut mengajukan hak interpelasi antara lain Gerindra, PKS, Demokrat, PAN, Nasdem, dan PKB-PPP.
"Dalam mengambil keputusan harus 50 + 1. Karena kami ada 73 anggota dewan dari 7 fraksi tidak ikut dalam interpelasi itu," ucap politikus Gerindra ini.
Saat ditanya apakah kesepakatan 7 fraksi tersebut bisa membatalkan hak interpelasi yang diajukan 33 anggota dewan dari 2 fraksi yakni PDI Perjuangan dan PSI, Taufik pun menegaskan jumlah suara yang menolak lebih banyak daripada yang setuju.
"Ya kami kan ada 73 yang menolak, tidak ikut," tegas Taufik.
Diketahui sebanyak 33 anggota DPRD DKI Jakarta dari 2 fraksi yakni PDI Perjuanan dan PSI, mengajukan hak interpelasi terhadap Gubernur Anies Baswedan untuk menjelaskan keputusan penyelenggaraan Formula E pada Juni 2022 mendatang.
Anies menuangkan rencana penyelenggaraan Formula E tersebut dalam Instruksi Gubernur Nomor 49 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Isu Prioritas Daerah Tahun 2021 - 2022.
Namun sejumlah legislator DKI menilai ajang balap mobil listrik itu justru akan membebani APBD di tengah defisit akibat pandemi Corona.
PDIP Pastikan Interpelasi Tetap Berlanjut
Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Gembong Warsono memastikan, proses pengajuan hak interpelasi terus berlanjut meski ada penolakan dari tujuh Fraksi lainnya.
"Interpelasi jalan terus," ucapnya saat dikonfirmasi, Sabtu (28/8/2021).
Sejauh ini, baru 33 anggota legislatif yang sepakat menggunakan hak interpelasi terhadap Gubernur Anies Baswedan yang ngotot gelar Formula E.
Walau demikian, jumlah ini belum cukup lantaran interpelasi baru bisa bergulir bila mendapatkan 50 persen + 1 atau 54 suara dewan.
Artinya, koalisi PDIP-PSI ini masih kekurangan 21 suara guna menggulirkan hak interpelasi.
Untuk itu, Gembong menyebut, pihaknya bakal terus melakukan lobi-lobi terhadap anggota dewan lainnya, meski tujuh fraksi sepakat menolaknya.
"Lobi-lobi berjalan terus, kami enggak khawatir. Suatu saat teman-teman akan memahami apa yang menjadi persoalan inti dari interpelasi ini," ujarnya.
"Sehingga pemahaman yang keluar akan menyakinkan fraksi lain bergabung melaksanakan interpelasi," tambahnya.
Baca juga: Warga Kampung Akuarium Terkenang saat Digusur Ahok Hingga Tidur di Tenda Darurat yang Penuh Tikus
Politisi senior PDIP ini pun menegaskan, interpelasi diajukan bukan untuk menjatuhkan Gubernur Anies Baswedan.
Interpelasi diajukan guna meminta keterangan dari Anies yang ngotot menggelar Formula E pada 2022 mendatang.
Padahal, pandemi Covid-19 diprediksi belum berakhir tahun depan.
"Bagi saya sangat simpel, saya tanya, sampean jawab, selesai. Kalau jawaban pak gubernur menurut kami rasional untuk kepentingan rakyat, ya kami dukung," kata Gembong.
Artikel ini telah tayang di TribunJakarta.com dengan judul Alasan Dahulukan Urusan Pandemi, Gerindra Ogah Ikut PDIP dan PSI Intepelasi Anies Soal Formula E, .
