Pemenang Tender Baju Dinas DPRD Kota Tangerang Senilai Ratusan Juta Rupiah Bakal Tempuh Jalur Hukum

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Ega Alfreda

TRIBUNJAKARTA.COM, TANGERANG - Pemenang tender baju dinas anggota DPRD Kota Tangerang senilai ratusan juta rupiah bakal menempuh jalur hukum.

Bukan tanpa alasan, keputusan itu karena pembatalan sepihak yang dilakukan Ketua dan Sekwan DPRD Kota Tangerang atas pengadaan baju dinas yang bernilai Rp 670 juta itu.

"Tadi kami sudah ke Sekwan dalam rangka menanyakan kelanjutan dari baju dinas tersebut. Kalau dibatalkan saya akan lakukan perlawanan," ujar Yanto Riyanto selaku Kuasa Hukum CV Adi Prima Sentosa, pemenang tender pengadaan baju dinas seharga Rp 670 juta saat dihubungi, Rabu (1/9/2021).

Pihaknya pun memberi tenggat selama satu pekan kepada DPRD dan Sekwan Kota Tangerang soal kelanjutan baju dinasnya.

Sebab, menurutnya, kalau masih tahap lelang dan belum ada putusan pemenang memang sangat sah untuk tidak dilanjutkan atau dibatalkan.

"Tapi ini sudah keluar pemenangnya dan sudah ditandatangani, bagaimana bisa dibatalkan begitu? Lagi pula harusnya yang membatalkan ULP, pengguna anggaran, DPRD," terang Yanto.

Ia menjelaskan, pada saat lelang pesertanya mencapai 109.

Baca juga: Masyarakat Minta Anggaran Baju Dinas DPRD Tangerang Dialokasikan untuk Perbaiki Jalan Kali Perancis

Lalu setelah diverifikasi dikerucutkan kepada empat peserta.

Hingga akhirnya CV kliennya lah yang menjadi pemenang tender tersebut.

Dia mengaku heran sebab, semua syarat secara administrasi ataupun kelembagaan sudah terpenuhi.

Yanto juga menegaskan kalau dirinya tidak pernah menyebut soal merek yang akan digunakan wakil rakyat tersebut.

Lantaran, ramai diberitakan kalau anggota DPRD Kota Tangerang akan mengenakan baju dinas dari Louis Vuitton.

Baca juga: Anggaran Siluman DPRD Tangerang Soal Ongkos Jahit Baju Dinas, Laporan Berbeda dengan Pemenang Lelang

"Saya enggak sebut merk tertentu, hanya standarisasinya yang cukup lima tahun pemakaian. Emangnya ada stelan jas seharga Rp 1 jutaan?," sebut Yanto.

Kalau dalam waktu sepekan ke depan tidak ada jawaban kelanjutan dari DPRD dan Sekwan Kota Tangerang, maka pihaknya akan menempuh jalur hukum.

"Saya akan menggugat ke PTUN, saya akan menggugat ke ranah hukum, saya akan menggugat ke Undang-undang ranah IT, karena sudah menyampaikan pembatalannya yang disampaikan DPRD, itu keliru," katanya. 

Sebagai informasi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang membatalkan lelang baju dinas yang bernilai ratusan juta rupiah.

Baca juga: Anggaran Naik, Ketua DPRD Kota Tangerang Jabarkan Alasan Pengadaan Baju Dinas Sampai Rp675 Juta

Keputusan tersebut diambil setelah DPRD Kota Tangerang melakukan rapat internal terkait polemik pengadaan baju dinas senilai Dp 675 juta.

Tak main-main, dikabarkan wakil rakyat tersebut akan menggunakan bahan dari merek premium, Louis Vuittton.

Ketua DPRD Kota Tangerang, Gatot Wibowo mengatakan, kalau pihaknya menegaskan untuk membatalkan pembuatan baju dinas untuk tahun 2021.

"Setelah dirapatkan dengan seluruh anggota DPRD, kami sekali lagi tegaskan kalau pengadaan baju dinas untuk tahun 2021 ini kami sepakat batalkan," tegas Gatot saat ditemui di kantornya, Selasa (10/8/2021).

Menurutnya, hal itu sebagai bentuk DPRD Kota Tangerang dalam mendengar aspirasi rakyat.

"Untuk mendengar apa yang dibicarakan rakyat. Bukti kami memang mendengar aspirasi, kalau dirasa tidak perlu untuk mengadakan baju baru di saat seperti ini," papar Gatot.

Baca juga: Anggaran Naik, Ketua DPRD Kota Tangerang Jabarkan Alasan Pengadaan Baju Dinas Sampai Rp675 Juta

Gatot Wibowo pun membantah kalau pihaknya akan menggunakan merk Louis Vuitton untuk pakaian dinas dewan.

Dari informasi yang didapatkan, anggaran pengadaan bahan pakaian dinas DPRD Kota Tangerang untuk tahun 2021 mencapai Rp 675 juta.

Ratusan juta rupiah tersebut pasalnya akan dibuat baju dari bahan, Louis Vuitton yang bakal dijadikan Pakaian Dinas Harian (PDH).

Selain itu ada tiga merek lain yakni Lanificio Di Calvino nantinya akan digunakan untuk pakaian sipil resmi (PSR).

Theodoro untuk pakaian sipil harian (PSH), dan Thomas Crown untuk pakaian sipil lengkap (PSL).

Namun, Ketua DPRD Kota Tangerang, Gatot Wibowo menampik kalau pihaknya akan menggunakam merk asal Perancis tersebut untuk membuat baju dinas dewan.

"Jadi langsung saya jawab, pertama kita tidak pernah tunjuk merek, kita tidak pernah nyebut merek, proses merek itu lahir saya nggak tahu pasti," ujar Gatot.

"Tapi analisis saya itu bisa saja saat proses lelang. Kita DPRD nggak pernah nyebut merek," sambungnya lagi.

Ia pun menyayangkan kalau ramainya isu ini setelah muncul pemenang di situs LPSE.

Baca juga: Batal Jadi Sultan, Pengadaan Baju Dinas DPRD Kota Tangerang Berbahan Louis Vuitton Tak Dilanjutkan

Seharusnya, proses lelang yang nominalnya fantastis di tengah pandemi Covid-19 itu sudah bisa dikuak.

"Kedua, bingung kita, kadang saya bingung kok ramainya pada saat ada pemenang, bukan pada saat proses (lelang) karena bicara pengadaan baju barang setahun sekali," kata Gatot.