DPRD DKI Banjir Karangan Bunga Dukung Interpelasi Anies: Kecurigaan PKS Hingga Reaksi Ariza

Karangan bunga mendukung interpelasi terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membanjiri halaman gedung DPRD. Apa kata Riza Patria dan PKS?

Penulis: Ferdinand Waskita | Editor: Yogi Jakarta
TRIBUNJAKARTA.COM/DIONISIUS ARYA BIMA SUCI
Belasan karangan bunga berisi dukungan terhadap PDIP dan PSI berjajar di halaman gedung Balai Kota Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (2/9/2021). Adanya karangan bunga tersebut menimbulkan reaksi berbagai pihak antara lain Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria yang akrab disapa Ariza hingga Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Ahmad Yani. 

Menurutnya belasan bunga yang tak diketahui pengirimnya itu tidak bisa mewakili seluruh warga Jakarta.

"Jangan-jangan yang ngirim itu cuma segelintir orang. Sementara banyak warga masyarakat yang sesungguhnya merasa apa yang dilakukan oleh gubernur itu sudah tepat," kata Ahmad Yani, Kamis (2/9/2021).

Belasan karangan bunga berisi dukungan terhadap PDIP dan PSI berjajar di halaman gedung Balai Kota Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (2/9/2021).
Belasan karangan bunga berisi dukungan terhadap PDIP dan PSI berjajar di halaman gedung Balai Kota Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (2/9/2021). (TRIBUNJAKARTA.COM/DIONISIUS ARYA BIMA SUCI)

Ia menilai kurang tepat pengajuan hak interpelasi yang ngotot diusulkan PDIP dan PSI itu kurang tepat.

Ia menilai PDIP dan PSI seharusnya fokus dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19.

Dibandingkan sibuk menggulirkan hak interpelasi.

"Yang perlu dilakukan sekarang adalah bagaimana kita bisa fokus memberikan pelayanan, memperjuangkan nasib rakyat yang memang dalam kondisi pandemi," ujarnya.

Baca juga: Karangan Bunga Berjejer Sindir Rektor UI Usai Ketahuan Rangkap Jabatan: Buruk Muka Cermin Dibelah

Terlebih, banyak program-program penting yang hingga kini masih belum diselesaikan oleh DPRD DKI, seperti revisi RPJMD, APBD Perubahan Tahun Anggaran 2021, hingga RAPBD 2022.

"Kami memandang interpelasi bukan penyelesaian, karena sesungguhnya masalah Formula E sudah selesai karena sudah dianggarkan tahun 2019," tuturnya.

Ia pun menduga, ada motif lain di balik ngototnya PDIP dan PSI menggulirkan interpelasi.

"Komisi-komisi juga sudah diberikan penjelasan dari Pemprov DKI. Jadi untuk apa lagi kita minta keterangan? Ini kelihatan ada nilai politis di belakang ini," kata dia.

PKS Lebih Pilih Bahas daerah (RPJMD) 2017-2022

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI Jakarta lebih memilih membahas revisi rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) 2017-2022 ketimbang memakai hak interpelasi Formula E.

PKS pun mengingatkan rekan-rekannya di parlemen bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan.

“Kami Fraksi PKS memandang sekarang bukan interpelasi, tapi yang perlu dilakukan sekarang adalah bagaimana kami bisa fokus memberikan pelayanan memperjuangkan nasib rakyat yang memang dalam kondisi pandemi seperti ini," kata Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Achmad Yani, Kamis (2/9/2021).

"Dengan apa? Dengan pembangunan yang akan dilakukan,” tambahnya.

Halaman
1234
Sumber: Tribun Jakarta
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved