Pemprov DKI Dikalahkan Pengembang Terkait Reklamasi Pulau H, Anies Baswedan Belum Tentukan Sikap

Walau kalah dan harus menerbitkan kembali izin reklamasi Pulau H, Ariza bilang, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan belum mengambil sikap

TribunJakarta/Pebby Ade Liana
Gubernur Anies Baswedan kerahkan 300 Satpol PP untuk segera menyegel bangunan tanpa izin di Pulau C dan D Reklamasi Jakarta Utara Kamis, (7/6/2018). 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria buka suara soal keputusan Mahkamah Agung yang mengabulkan peninjauan kembali (PK) yang diajukan PT Taman Harapan Indah soal reklamasi Pulau H.

"Kami menghormati keputusan Mahkamah Agung, kami sedang pelajari," ucapnya, Jumat (3/9/2021).

Walau kalah dan harus menerbitkan kembali izin reklamasi Pulau H, Ariza bilang, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan belum mengambil sikap terkait putusan MA ini.

"Kami akan sikapi masalah ini, karena keputusan baru diputuskan, belum kami terima, kami perlu membaca dulu isi putusan berkas secara detail," ujarnya di Balai Kota Jakarta.

"Nanti setelah kami terima, kami dialogkan, dan kami akan sikapi," tambahnya menjelaskan.

Dilansir dari Kompas.tv, Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan peninjauan kembali (PK) pengembang reklamasi Pulau H, PT Taman Harapan Indah, melawan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

Baca juga: Kesaksian Warga Cipayung Soal Rumah Mewah yang Dituding Pemberian Pengembang Reklamasi kepada Anies

Dilihat dari website MA, MA memutuskan mengabulkan PK PT Harapan Indah pada perkara nomor 84 PK/TUN/2021 yang diketok oleh Ketua Majelis Supandi dengan anggota Yulius dan Yosran. Adapun panitera pengganti yaitu Teguh Satya Bhakti.

"KABUL PK., BATAL JUDEX JURIS., ADILI KEMBALI., TOLAK GUGATAN (CF. JF. PT)," begitu bunyi putusan PK dikutip dari website MA, Kamis (2/9/2021).

Penampakan pulau C dan D dari atas udara. Pulau C dan D adalah sejumlah pulau yang termasuk dalam proyek reklamasi di Teluk Jakarta.
Penampakan pulau C dan D dari atas udara. Pulau C dan D adalah sejumlah pulau yang termasuk dalam proyek reklamasi di Teluk Jakarta. ((Kompas.com/Alsadad Rudi))

Sengketa ini berawal dari pencabutan izin pembangunan 13 pulau reklamasi melalui Surat Keputusan (SK) Nomor 1409 Tahun 2018 yang diterbitkan Anies pada 6 September 2018, termasuk izin reklamasi Pulau H.

PT Taman Harapan Indah selaku pengembang kemudian menggugat SK tersebut, sepanjang yang berkaitan dengan pencabutan izin reklamasi Pulau H, ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta pada 18 Februari 2019.

Pada gugatannya, PT Taman Harapan Indah meminta PTUN membatalkan SK terkait pencabutan izin Pulau H dan meminta PTUN memerintahkan Anies untuk menerbitkan perpanjangan izin reklamasi Pulau H.

Baca juga: Anies Baswedan Merasa Tak Perlu Buktikan Tuduhan Gratifikasi Rumah Mewah dari Pengembang Reklamasi

PTUN mengabulkan gugatan tersebut pada 9 Juli 2019 lalu dengan nomor registrasi 24/G/2019/PTUN-JKT.

Dalam putusannya, PTUN membatalkan SK pencabutan izin reklamasi Pulau H dan memerintahkan Anies memproses perpanjangan izin reklamasi tersebut.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jakarta
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved